Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa Kelam Koteka Era Orba, Warga Papua Dirazia dan Dipaksa Pakai Celana Pendek

Kompas.com - 22/01/2020, 05:35 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribut-ribut soal koteka setelah dua aktivis Papua menggunakannya di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu adalah sedikit kisah potret diskriminasi yang diterima warga Papua.

Jauh sebelumnya, koteka memiliki riwayat kelam di negeri ini. 

Arsip berita Kompas mencatat, pernah terjadi operasi koteka di tahun 1971 untuk mengganti keberadaan koteka di tanah Papua dengan celana pendek.

Berita yang ditulis pada 3 Agustus 1971 tersebut mencatat dana yang digelontorkan pemerintah untuk mengganti koteka di tanah Papua dengan celana pendek sebesar Rp 205 juta.

Baca juga: Asal Usul Koteka, Pakaian Khas Suku Dhani hingga Pernah Dirazia Zaman Orba

Operasi yang disebut dengan Operasi Koteka tersebut menargetkan seluruh pengguna koteka di Irian Barat (saat ini Papua). Mereka dipaksa beralih menggunakan celana pendek.

Saat itu, jumlah penduduk Irian Barat menembus angka 865.309 jiwa.

Dari jumlah tersebut, di tahun 1971 ada 259.593 orang Irian Barat sudah beralih dari penggunaan koteka dengan celana pendek.

Operasi tersebut ternyata tidak hanya pada koteka, melainkan juga pada kaum wanita Irian Barat yang menggunakan sali dan yokal, rok jumbai yang terbuat dari rumput gajah.

Baca juga: Koteka Dipersoalkan Hakim PN Jakpus, Bagaimana Aturan Pakaian Terdakwa dalam Sidang?

Wanita-wanita Papua itu diberikan sarung sebagai pengganti sali dan yokal yang mereka kenakan.

Pemerintah saat itu melalui Departemen Penerangan mengatakan, operasi koteka tersebut sebagai langkah awal untuk memajukan para penduduk pedalaman yang disusul dengan langkah-langkah lainnya.

Operasi mengalami kesulitan

Operasi koteka ternyata tidak berjalan mulus seperti yang direncanakan.

Koran Kompas menerbitkan laporan terkait kesulitan-kesulitan yang dialami pemerintah terkait operasi "membajukan" orang Irian Barat ini.

Kolonel Bambang Sumitro yang saat itu menjabat sebagai Ketua Task Force Pembangunan Masyarakat Pedalaman bertanggung jawab atas kegagalan Operasi Koteka itu.

Bambang menjelaskan, yang menjadi kesulitan saat operasi koteka berlangsung adalah pola pikir masyarakat yang sudah berusia tua di Irian Jaya.

"Cara berpikir mereka (orang tua Irian Barat) sudah sulit sekali diubah," keluh Bambang.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com