Derbi PKS vs Gerindra dalam Pemilihan Wagub DKI Jakarta, Siapa yang Menang?

Kompas.com - 22/01/2020, 10:28 WIB
Dicari Wagub DKI Pendamping Anies KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMODicari Wagub DKI Pendamping Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Perebutan kursi wakil gubernur DKI Jakarta bisa dikatakan sebagai derbi antara kedua partai yang mengusung pasangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.

Adalah Gerindra dan PKS, yang mengusung pasangan pemenang Pilkada tersebut.

Kedua partai kini saling bersinggungan setelah kursi wakil gubernur DKI Jakarta ditinggal Sandiaga Uno pada 10 Agustus 2018 lalu.

Gerindra mengusung Riza Patria sementara PKS mengusung Nurmansjah Lubis sebagai calon wagub DKI Jakarta.

Baca juga: Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Padahal, sebelumnya, PKS dan Gerindra adalah dua partai yang solid. Gerindra bahkan pernah memberikan porsi cawagub kepada PKS yang mengusung dua kadernya sebagai calon. Namun, dua nama itu mentok di DPRD DKI Jakarta. 

Pada masa pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 lalu, Anies dan Sandi hanya didukung kedua partai ini, sedangkan partai lainnya mengusung calon berbeda.

Kini kedua partai dihadapkan dengan pilihan, siapa yang akan mengisi kursi kosong tersebut hingga saling berebut tak ada yang mau mengalah.

Peta politik koalisi di DPRD DKI Jakarta

Dalam peraturan perundang-undangan juga disebut pengajuan calon pengganti wakil gubernur DKI Jakarta yang sudah mundur ditentukan oleh partai pengusung dalam pemilu.

Kedua partai ini yang kemudian memiliki hak untuk mengajukan nama pengganti wagub DKI.

Jika hal tersebut tidak berubah, ada kemungkinan peta koalisi masih sama, minim didukung oleh oposisi.

Gerindra dan PKS hanya memiliki 35 kursi dari jumlah 106 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Utak-atik Calon Wagub DKI Jakarta, Sampai Kapan Anies Menjomblo?

Kursi tersebut jauh dari cukup untuk menentukan siapa yang akan terpilih mengisi kursi kosong tersebut karena Tata Tertib (Tatib) pemilihan.

Tata tertib pemilihan yang dibuat oleh Pansus DPRD DKI Jakarta memberikan syarat harus ada lebih dari 50 persen + 1 anggota dewan yang hadir dalam rapat pemilihan wagub DKI Jakarta yang baru itu.

Jika tidak, rapat pemilihan harus ditunda sampai peserta memenuhi kuorum yang sudah diatur.

Mau tidak mau, Gerindra dan PKS wajib melibatkan fraksi lain dalam pemilihan wagub DKI Jakarta.

Baca juga: Peluang Jadi Wagub DKI Kian Mengecil, PKS Mengaku Legawa

Ketika fraksi lain hadir, peta politik koalisi dua partai "sejoli" yang tak terpisahkan masa Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 ini agaknya sulit untuk bisa tetap stabil.

Pengamat politik dari Charta Politica Yunarto Wijaya mengatakan, pergeseran besar-besaran peta politik di DKI Jakarta terjadi setelah peta politik nasional mengalami goncangan dahsyat dengan bergabungnya Gerindra ke Pemerintahan Jokowi.

"Kita lihat partai-partai kita, semua keputusannya diambil oleh pimpinan partai mereka," kata dia saat dihubungi Kompas.com.

Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik (kanan) dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Arifin (kiri) menyerahkan surat usulan cawagub DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Anies Baswedan (tengah) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/1/2020).KOMPAS.com/NURSITA SARI Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik (kanan) dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Arifin (kiri) menyerahkan surat usulan cawagub DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Anies Baswedan (tengah) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Megapolitan
Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Megapolitan
Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Megapolitan
Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Megapolitan
PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

Megapolitan
Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Megapolitan
BMKG: Siang Nanti Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

BMKG: Siang Nanti Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X