Mengaku Minta Iwan Beli Senjata Laras Panjang, Kivlan: Untuk Berburu Babi

Kompas.com - 22/01/2020, 12:54 WIB
Kivlan Zen hadiri sidang eksepsi di PN Jakpus, Rabu (22/1/2020). KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVAKivlan Zen hadiri sidang eksepsi di PN Jakpus, Rabu (22/1/2020).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kivlan Zen, terdakwa penguasaan senjata api ilegal membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Dalam eksepsinya, Kivlan mengaku memesan senjata laras panjang kaliber besar kepada Helmi Kurniawan alias Iwan. Adapun Iwan adalah orang suruhan Kivlan.

Namun, ia beralasan, senjata yang dipesannya kepada Iwan untuk berburu babi di kebunnya.

"Karena di kebun terdakwa banyak babi, maka pada Februari 2019 terdakwa memesan senjata laras panjang kaliber besar dan berizin," ujar Kivlan dalam eksepsinya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Bacakan Eksepsi Lanjutan, Kivlan Zen Pakai Seragam Purnawirawan TNI

Kivlan mengatakan, alasannya memesan senjata laras panjang kaliber besar kepada Iwan lantaran memiliki izin kepemilikan senjata.

"Iwan punya PT Sekuriti dan kata Iwan bisa mendapatkan ijin kepemilikan senjata dari Perbakin, polisi, dan BIN," ucap Kivlan.

Namun, senjata yang dibawa Iwan ternyata tidak sesuai dengan pesanannya. Sebab senjata yang dibawa oleh Iwan saat itu adalah senjata kaliber 22 milimeter.

Menurut Kivlan, senjata kaliber 22 milimeter itu hanya bisa untuk menembak tikus.

"Akhirnya terdakwa menolak senjata laras panjang kaliber 22 milimeter. Yang ditunjukkan itu hanya cocok untuk berburu tikus, di samping itu yang ditunjukkan adalah larasnya saja tanpa popor dan teleskop," tuturnya.

Baca juga: Kivlan Zen Mengaku Jadi Target Pembunuhan Wiranto, Luhut, Budi Gunawan, dan Gories Mere

Kivlan didakwa telah menguasai senjata api ilegal. Ia disebut telah menguasai empat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam secara ilegal.

Ia didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan pertama, Kivlan dinilai telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Dakwaan kedua yaitu dia didakwa telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 Ayat 1 KUHP.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjil Genap Dihapus, 90 Persen Pedagang Pasar Minggu Mulai Berjualan

Ganjil Genap Dihapus, 90 Persen Pedagang Pasar Minggu Mulai Berjualan

Megapolitan
Aparat Belum Bantu Pembatasan Pengunjung di Sejumlah Pasar di Jaksel

Aparat Belum Bantu Pembatasan Pengunjung di Sejumlah Pasar di Jaksel

Megapolitan
UPDATE 2 Juli: Bertambah 13, Total 414 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 2 Juli: Bertambah 13, Total 414 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Dishub DKI: Jumlah Kendaraan di Jalanan Jakarta Mendekati Sebelum Covid-19

Dishub DKI: Jumlah Kendaraan di Jalanan Jakarta Mendekati Sebelum Covid-19

Megapolitan
UPDATE 2 Juli, Sisa 19 Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi, 12 RW Masih di Zona Merah

UPDATE 2 Juli, Sisa 19 Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi, 12 RW Masih di Zona Merah

Megapolitan
Kasus Penusukan Anggota Babinsa Serda Saputra, Polisi Tangkap Seorang Tersangka

Kasus Penusukan Anggota Babinsa Serda Saputra, Polisi Tangkap Seorang Tersangka

Megapolitan
PT MRT Jakarta Bakal Tambah Durasi Jam Sibuk bila Jumlah Penumpang Melonjak

PT MRT Jakarta Bakal Tambah Durasi Jam Sibuk bila Jumlah Penumpang Melonjak

Megapolitan
Orderan Kurir Sepeda Jakarta Melonjak Selama Pandemi Covid-19

Orderan Kurir Sepeda Jakarta Melonjak Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Orangtua Keluhkan Titik Koordinat PPDB Jalur Zonasi yang Salah, Pemkot Bekasi: Human Error

Orangtua Keluhkan Titik Koordinat PPDB Jalur Zonasi yang Salah, Pemkot Bekasi: Human Error

Megapolitan
Besok Kota Bogor Masuki Fase Pra-Adaptasi Kebiasaan Baru

Besok Kota Bogor Masuki Fase Pra-Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Garuda Indonesia Beri Penjelasan Berkait Penumpangnya yang Sesak Napas Lalu Meninggal

Garuda Indonesia Beri Penjelasan Berkait Penumpangnya yang Sesak Napas Lalu Meninggal

Megapolitan
Kegiatan Belajar Mengajar di Kota Tangerang Dimulai 13 Juli secara Daring

Kegiatan Belajar Mengajar di Kota Tangerang Dimulai 13 Juli secara Daring

Megapolitan
Sejumlah Orangtua Datangi Kantor Disdik Kota Bekasi Keluhkan Data Jalur Zonasi Tak Valid

Sejumlah Orangtua Datangi Kantor Disdik Kota Bekasi Keluhkan Data Jalur Zonasi Tak Valid

Megapolitan
Pedagang Sebut Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Bisa Kurangi Sampah di Jakarta

Pedagang Sebut Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Bisa Kurangi Sampah di Jakarta

Megapolitan
KPAI Sebut Penggunaan Akreditasi Sekolah Asal Bisa Rugikan Lulusan Sekolah Negeri

KPAI Sebut Penggunaan Akreditasi Sekolah Asal Bisa Rugikan Lulusan Sekolah Negeri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X