Kompas.com - 22/01/2020, 12:54 WIB
Kivlan Zen hadiri sidang eksepsi di PN Jakpus, Rabu (22/1/2020). KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVAKivlan Zen hadiri sidang eksepsi di PN Jakpus, Rabu (22/1/2020).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kivlan Zen, terdakwa penguasaan senjata api ilegal membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Dalam eksepsinya, Kivlan mengaku memesan senjata laras panjang kaliber besar kepada Helmi Kurniawan alias Iwan. Adapun Iwan adalah orang suruhan Kivlan.

Namun, ia beralasan, senjata yang dipesannya kepada Iwan untuk berburu babi di kebunnya.

"Karena di kebun terdakwa banyak babi, maka pada Februari 2019 terdakwa memesan senjata laras panjang kaliber besar dan berizin," ujar Kivlan dalam eksepsinya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Bacakan Eksepsi Lanjutan, Kivlan Zen Pakai Seragam Purnawirawan TNI

Kivlan mengatakan, alasannya memesan senjata laras panjang kaliber besar kepada Iwan lantaran memiliki izin kepemilikan senjata.

"Iwan punya PT Sekuriti dan kata Iwan bisa mendapatkan ijin kepemilikan senjata dari Perbakin, polisi, dan BIN," ucap Kivlan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, senjata yang dibawa Iwan ternyata tidak sesuai dengan pesanannya. Sebab senjata yang dibawa oleh Iwan saat itu adalah senjata kaliber 22 milimeter.

Menurut Kivlan, senjata kaliber 22 milimeter itu hanya bisa untuk menembak tikus.

"Akhirnya terdakwa menolak senjata laras panjang kaliber 22 milimeter. Yang ditunjukkan itu hanya cocok untuk berburu tikus, di samping itu yang ditunjukkan adalah larasnya saja tanpa popor dan teleskop," tuturnya.

Baca juga: Kivlan Zen Mengaku Jadi Target Pembunuhan Wiranto, Luhut, Budi Gunawan, dan Gories Mere

Kivlan didakwa telah menguasai senjata api ilegal. Ia disebut telah menguasai empat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam secara ilegal.

Ia didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan pertama, Kivlan dinilai telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Dakwaan kedua yaitu dia didakwa telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 Ayat 1 KUHP.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pungli Bansos Tunai di Depok, Warga Cimanggis Mengaku Diancam Dipersulit oleh Ketua RT

Pungli Bansos Tunai di Depok, Warga Cimanggis Mengaku Diancam Dipersulit oleh Ketua RT

Megapolitan
BOR di RSUP Sitanala Sentuh 40 Persen, Tak Ada Lagi Antrean Pasien

BOR di RSUP Sitanala Sentuh 40 Persen, Tak Ada Lagi Antrean Pasien

Megapolitan
Polisi Buru Penyelundup 16 Kg Sabu lewat Pengiriman Patung dari Afrika

Polisi Buru Penyelundup 16 Kg Sabu lewat Pengiriman Patung dari Afrika

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Dirawat di Rusun Nagrak Kini Berjumlah 61 Orang

Pasien Covid-19 yang Dirawat di Rusun Nagrak Kini Berjumlah 61 Orang

Megapolitan
NIK Dipakai Orang Lain di Tangsel, Warga Jakarta Tunda Vaksinasi Covid-19

NIK Dipakai Orang Lain di Tangsel, Warga Jakarta Tunda Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Bekasi Tegaskan Pekerja Non-esensial WFH 100 Persen

PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Bekasi Tegaskan Pekerja Non-esensial WFH 100 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Akan Data Jumlah Yatim Piatu akibat Covid-19

Pemprov DKI Jakarta Akan Data Jumlah Yatim Piatu akibat Covid-19

Megapolitan
Sebelum Meninggal, Kakek yang Dianiaya Menantu Tak Sempat Dirawat karena RS Penuh Pasien Covid-19

Sebelum Meninggal, Kakek yang Dianiaya Menantu Tak Sempat Dirawat karena RS Penuh Pasien Covid-19

Megapolitan
Pungutan Bansos Tunai di Cimanggis Depok Disebut untuk Bantu Warga yang Tak Masuk Daftar Penerima

Pungutan Bansos Tunai di Cimanggis Depok Disebut untuk Bantu Warga yang Tak Masuk Daftar Penerima

Megapolitan
Pungli BST Rp 600.000 di Depok, Warga Mengaku Diminta Rp 400.000

Pungli BST Rp 600.000 di Depok, Warga Mengaku Diminta Rp 400.000

Megapolitan
16 Kg Sabu Diselundupkan lewat Pengiriman Patung dari Afrika, Polisi Tangkap 2 Tersangka

16 Kg Sabu Diselundupkan lewat Pengiriman Patung dari Afrika, Polisi Tangkap 2 Tersangka

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Jumlah Operasional Armada

PPKM Level 4 Diperpanjang, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Jumlah Operasional Armada

Megapolitan
Babak Belur karena Pandemi Covid-19, Pengusaha Warteg: Mau sampai Kapan PPKM Level 4?

Babak Belur karena Pandemi Covid-19, Pengusaha Warteg: Mau sampai Kapan PPKM Level 4?

Megapolitan
Temukan Pungli Parkir di Jakarta, Adukan ke Nomor Ini

Temukan Pungli Parkir di Jakarta, Adukan ke Nomor Ini

Megapolitan
Anggaran Pengadaan Bahan Pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 Capai Rp 675 Juta, Naik Dua Kali Lipat dari 2020

Anggaran Pengadaan Bahan Pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 Capai Rp 675 Juta, Naik Dua Kali Lipat dari 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X