DPRD DKI Minta Revitalisasi Monas Dihentikan Sementara karena Belum Ada Izin Pemerintah Pusat

Kompas.com - 22/01/2020, 13:04 WIB
Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta terkait revitalisasi kawasan Monas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/1/2020). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat Komisi D DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta terkait revitalisasi kawasan Monas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat, dihentikan sementara.

Alasannya, Pemprov DKI Jakarta belum mengantongi izin dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Pokoknya semua kegiatan di Monas, Bapak hentikan sementara sampai ada persetujuan dari Mensesneg terkait Keppres," ujar Ida dalam rapat bersama Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Gaduh Revitalisasi Monas: Pohon Ditebang hingga Kontraktor Diragukan

Ida berujar, setiap perubahan di Monas harus mendapat izin dari Kemensetneg.

Aturan itu tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.

Anggota Komisi D Pantas Nainggolan menuturkan, Pemprov DKI hingga kini belum meminta izin Kemensetneg untuk merevitalisasi Monas.

Pantas mendapatkan informasi itu langsung dari pihak Kemensetneg.

Menurut Pantas, hanya PT MRT Jakarta yang meminta izin kepada Kemensetneg. PT MRT Jakarta meminta izin untuk membangun gardu listrik fase 2 MRT Jakarta di dalam kawasan Monas.

"Sampai hari ini belum ada permintaan dari Pemda DKI terhadap revitalisasi kawasan Monas. Ini informasi dari Setneg. Hanya MRT yang meminta izin," ucap Pantas.

Baca juga: Tebang Pohon demi Revitalisasi Monas, Pemprov DKI Dinilai Hanya Mementingkan Beautifikasi

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, Pemprov DKI memiliki hak pengelolaan kawasan Monas.

Pemprov DKI akan mengecek terlebih dahulu apakah harus mengajukan izin terlebih dahulu ke Kemensetneg untuk merevitalisasi Monas.

"Aturannya seperti apa, nanti akan diperjelas. Kalau MRT, kan itu konteksnya ada bangunan di ring satu. Tapi, apakah setiap kegiatan Monas harus izin, saya cari tahu dulu. Ini kan ada proses sayembara, ada panitia. Kalau enggak salah, salah satu panitianya dari Setneg," tutur Yusmada dalam rapat tersebut.

Menanggapi Yusmada, Ida tetap mengacu pada keppres tersebut. Menurut Ida, Pemprov DKI tetap harus meminta izin Kemensetneg.

"Keppres tertinggi. Entah mau ada pergub, perda, selagi keppres belum direvisi, ya ini harus ditaati dong," kata Ida.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Oktober: Tangsel Zona Merah, Kota Tangerang Zona Oranye

UPDATE 25 Oktober: Tangsel Zona Merah, Kota Tangerang Zona Oranye

Megapolitan
Tinjau Lokasi Banjir, Bima Arya Minta Proses Normalisasi Dipercepat

Tinjau Lokasi Banjir, Bima Arya Minta Proses Normalisasi Dipercepat

Megapolitan
Banjir Landa Perumahan Griya Cimanggu Indah Bogor, Ada yang Menolak Dievakuasi

Banjir Landa Perumahan Griya Cimanggu Indah Bogor, Ada yang Menolak Dievakuasi

Megapolitan
Pengunjung Bioskop Belum Banyak, CGV: Kan Masih Berjalan...

Pengunjung Bioskop Belum Banyak, CGV: Kan Masih Berjalan...

Megapolitan
Banjir, 346 Jiwa Warga Bekasi Jaya Mengungsi

Banjir, 346 Jiwa Warga Bekasi Jaya Mengungsi

Megapolitan
Kabel Listrik Bawah Tanah Depan Masjid Istiqlal Terbakar

Kabel Listrik Bawah Tanah Depan Masjid Istiqlal Terbakar

Megapolitan
Hingga Minggu Petang, 20 RT di Jakarta Masih Kebanjiran

Hingga Minggu Petang, 20 RT di Jakarta Masih Kebanjiran

Megapolitan
UPDATE 25 Oktober: 12.012 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Jakarta, 2.164 Orang Meninggal

UPDATE 25 Oktober: 12.012 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Jakarta, 2.164 Orang Meninggal

Megapolitan
Satpol PP Tangsel Rekomendasikan Pencabutan Izin 4 Griya Pijat Pelanggar PSBB

Satpol PP Tangsel Rekomendasikan Pencabutan Izin 4 Griya Pijat Pelanggar PSBB

Megapolitan
9 Kelurahan di Kota Bekasi Terdampak Banjir, Ini Rinciannya

9 Kelurahan di Kota Bekasi Terdampak Banjir, Ini Rinciannya

Megapolitan
Jelang Libur Panjang, Antrean Rapid Test di Stasiun Pasar Senen dan Gambir Padat

Jelang Libur Panjang, Antrean Rapid Test di Stasiun Pasar Senen dan Gambir Padat

Megapolitan
KAI Catat Lonjakan Pemesanan Tiket KA Jarak Jauh untuk 27 dan 28 Oktober

KAI Catat Lonjakan Pemesanan Tiket KA Jarak Jauh untuk 27 dan 28 Oktober

Megapolitan
Denda Pelanggar PSBB di Jakarta Terkumpul Rp 4,9 Miliar

Denda Pelanggar PSBB di Jakarta Terkumpul Rp 4,9 Miliar

Megapolitan
Satpol PP Sebut Warga Ibu Kota Makin Taat Kenakan Masker

Satpol PP Sebut Warga Ibu Kota Makin Taat Kenakan Masker

Megapolitan
Kebakaran di Basement Pasaraya Manggarai, Petugas Sempat Kesulitan karena Asap Tebal

Kebakaran di Basement Pasaraya Manggarai, Petugas Sempat Kesulitan karena Asap Tebal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X