Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, Pertaruhan Koalisi PKS dengan Gerindra

Pada akhirnya, nama yang lolos dalam fit and proper test adalah dua orang yang telah dipersiapkan sebelumnya, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Baca juga: Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Setelah disepakati, nama Syaikhu dan Agung diserahkan kepada Gubernur Anies untuk diteruskan kepada DPRD DKI Jakarta.

PKS dan Gerindra menyerahkan surat berisi dua nama cawagub ke Anies pada Jumat, 1 Maret 2019. Tiga hari kemudian, Anies menyerahkan surat itu ke DPRD DKI Jakarta.

Bahkan, setelah anggota DPRD DKI Periode 2019-2024 dilantik, pemilihan wagub DKI tetap tak jadi prioritas.

Mereka sibuk dengan kelengkapan Dewan lalu membahas anggaran 2020 bersama Pemprov DKI.

PKS Mengalah

Setelah proses pemilihan wagub berjalan alot, Gerindra sepakat bahwa cawagub akan diganti. Mandeknya pemilihan wagub oleh DPRD DKI menjadi alasan di balik kesepakatan tersebut.

"Kalau boleh dikatakan, ini semacam win win solution-nya. Kalau ternyata mentok-mentok terus kasihan warga Jakarta tidak punya wakil gubernur, akhirnya mau tidak mau kami mengalah," ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo saat ditemui di kantor DPW PKS Jakarta, Cempaka Baru pada Senin (20/1/2020).

Dalam kesepakatan yang baru, PKS dan Gerindra setuju bahwa dua nama cawagub berasal dari kedua partai.

Artinya, satu cawagub berasal dari PKS dan satu orang lagi berasal dari Gerindra.

Baca juga: Profil Ahmad Riza Patria, Cawagub Baru DKI yang Disodorkan Gerindra

Setelah ada kesepakatan itu, PKS mencabut nama Syaikhu dari kandidat wagub DKI.

Alasannya, Syaikhu sudah lebih dulu terpilih dan dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

Sementara itu, Agung Yulianto masih menjadi kandidat.

Namun, akhirnya karena ada tugas khusus dari PKS, nama Agung Yulianto diganti oleh Nurmansjah Lubis.

Sementara calon dari Gerindra adalah Ahmad Riza Patria.

Baca juga: Nurmansjah Lubis, Mantan Anggota DPRD yang Jadi Cawagub DKI dari PKS

Surat keputusan berisi dua nama cawagub itu sudah ditandatangani Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal.