Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, Pertaruhan Koalisi PKS dengan Gerindra

Selain itu, surat juga ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik, Sekretaris DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Husni Thamrin, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo, dan Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

PKS absen saat Gerindra umumkan Wagub

Akhirnyam, Gerindra mengumumkan dua nama cawagub tanpa kehadiran PKS, Senin (20/1/2020).

Meski sudah mendapat undangan dari Gerindra pada Minggu (19/1/2020) malam, semua elite PKS berhalangan karena sudah memiliki rencana kegiatan masing-masing.

Namun, di balik adanya pengumuman cawagub DKI ini, PKS sempat meminta agar pengumuman itu ditunda.

Baca juga: Mengapa Tak Ada Politisi PKS yang Hadiri Pengumuman Cawagub DKI Bersama Gerindra?

Pasalnya, PKS khawatir dengan ketidakhadiran perwakilan mereka, publik akan mengira kedua partai tersebut tak akur dan berbeda pandangan.

Sayangnya permintaan itu tak digubris oleh Gerindra yang tetap mengumumkan dua cawagub tanpa kehadiran PKS.

Peluang kecil PKS 

Dari dua nama hasil kesepakatan dua partai, hanya satu calon wagub DKI dari PKS.

Sehingga, peluang PKS untuk meraih kursi wagub pun semakin kecil dibandingkan sebelumnya. 

Meski demikian, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Sakhir Purnomo mengaku sudah legawa karena harus berhadapan dengan Partai Gerindra dalam pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta.

Baca juga: Respons Ahmad Syaikhu Gagal Jadi Wagub Jakarta, Legawa hingga Kritik DPRD DKI

"Kalau kami meyakini bahwa nama wagub yag terpilih menggantikan Bang Sandi sudah Lauhul Mahdfuz (takdir), dan kita Insha Allah berikhtiar maksimal sebagaimana juga teman-teman Gerindra usaha maksimal. Kami akan fair, siapapun yang terpilih itu yang akan jadi pilihan warga Jakarta," kata Sakhir.

"Tentu mekanisme dipilih lewat DPRD Jakarta, apapun hasilnya apakah yang terpilih Nurmansyah Lubis, atau Riza Patria ya oke-oke saja," lanjutnya.

Minta KPK awasi pemilihan Wagub DKI

PKS meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya mengawasi proses pemilihan calon wakil gubernur DKI Jakarta di DPRD.

Ia mengatakan, pengawasan itu bertujuan untuk mencegah adanya politik uang dalam proses pemilihan wagub di DPRD.

"Pengawasan penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tidak ingin ada money politics, kita berharap yang terpilih memang terbaik," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin.

Arifin juga meminta masyarakat DKI Jakarta untuk mendukung proses demokrasi pemilihan di DPRD agar berjalan dengan cepat.

Sehingga, tidak ada lagi proses pemilihan cawagub yang tertunda.