Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duduk Perkara Pernyataan Menteri Yasonna hingga Didemo Warga Tanjung Priok

Kompas.com - 23/01/2020, 05:57 WIB
Walda Marison,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - "Badan kita kotor, tapi bukan kami bukan kriminal. Banyak tato di badan kami, tapi kami bukan kriminal," teriak orator di atas mobil komando.

"Enggak seperti bapak menteri, badan bersih tapi mulut kotor," tambah dia disambut teriakan massa yang tumpah di jalan.

Saat itu, sekelompok warga Tanjung Priok, Jakarta Utara, turun ke jalan. Mereka berunjuk rasa di depan gedung Kemenkumham, Jalan RA Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Warga Tanjung Priok kepada Yasonna Laoly: Kami Memang Tatoan, tapi Kami Bukan Kriminal

Mereka tersinggung dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebutkan kawasan Tanjung Priok identik dengan kriminalitas dan kemiskinan.

Mereka tetap di jalan meski hujan mengguyur.

Berbagai poster berisi kritikan terhadap Menteri Yasonna dibawa pendemo. Intinya, mereka menolak dikaitkan dengan tindak kriminal.

Menteri Yasonna dianggap telah bertindak tidak adil. Politisi PDI Perjuangan tersebut dianggap mengucilkan warga Tanjung Priok.

"Jangan kucilkan kami, pak. Kami punya masa lalu, tetapi kita juga punya berhak punya masa depan," kata orator.

"Kami dimiskinkan sistem, pak," tambah dia.

Warga Tanjung Priok melakukan aksi di depan gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Ratusan warga Tanjung Priok menuntut Menkumham Yasonna Laoly minta maaf soal ucapan yang menyebut Tanjung Priok merupakan wilayah yang sarat akan tindak kriminal.ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Warga Tanjung Priok melakukan aksi di depan gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Ratusan warga Tanjung Priok menuntut Menkumham Yasonna Laoly minta maaf soal ucapan yang menyebut Tanjung Priok merupakan wilayah yang sarat akan tindak kriminal.

Warga Tanjung Priok merasa tetap mempunyai martabat meski hidup di lingkungan yang keras. Karena itu, mereka merespons dengan aksi damai.

Baca juga: Jika Yasonna Tak Minta Maaf dalam Kurun 2x24 Jam, Ini yang Akan Dilakukan Warga Tanjung Priok

Dalam aksinya, mereka menuntut Menteri Yasonna segera meminta maaf. Jika tidak, mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar, bahkan sampai menutup Pelabuhan Tanjung Priok.

"Menteri Yasonna Laoly harus minta maaf dalam kurun waktu 2x24 jam di media media besar negeri ini," kata salah satu orator.

"Jika tidak, kami akan datang dengan massa lebih besar lagi. Kami akan tutup pelabuhan Tanjung Priok," lanjut dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com