[CEK FAKTA] Pemprov DKI Sebut Tak Ada Aturan Minta Izin Revitalisasi Monas ke Mensesneg, Benarkah?

Kompas.com - 23/01/2020, 16:42 WIB
Kondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOKondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi, Kamis (23/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa tak perlu minta izin atau persetujuan Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) terkait revitaliasasi kawasan Monas.

Hal tersebut dikatakan Asiten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusman Faizal dan Kepala Dinas Cipta Karya Heru Hermawanto.

Proyek revitalisasi itu bernilai Rp 114,4 miliar.

Baca juga: Sejarawan: Anies Salah Paham soal Revitalisasi Monas

Yusman mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memiliki hak pengelolaan kawasan Monas. Dengan hak itu dia menilai Pemprov DKI punya dasar untuk melaksanakan revitalisasi.

Sementara Heru mengatakan, Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tidak mengatur soal izin kepada Mensesneg untuk revitalisasi kawasan Monas.

"Sebenarnya di dalam Keppres itu enggak disebut dengan izin bahasanya, karena sebenarnya itu harusnya ada mekanisme kerja, di situ kan disebut pembentukan badan. Pengarah sifatnya memberikan pertimbangan, arahan," ucap Heru.

Benarkah tak perlu izin?

Kompas mencoba menelusuri isi dokumen yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tersebut, yaitu Keppres Nomor 25 Tahun 1995.

Pasal 3 Keppres tersebut menyebutkan, untuk pembangunan Kawasan Medan Merdeka Selatan, Presiden Soeharto membentuk dua lembaga yakni Komisi Pengarah dan Badan Pelaksana.

Pada Pasal 4 terdapat struktur kepengurusan dari Komisi Pengarah pembangunan kawasan Monas yang diketuai Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) disusul Menteri Pekerjaan Umum sebagai anggota, Menteri Lingkungan Hidup sebagai anggota, Menteri Perhubungan sebagai anggota, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai anggota, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai Anggota.

Posisi Gubernur DKI Jakarta sebagai sekertaris dan merangkap anggota dalam Komisi Pengarah tersebut.

Komisi Pengarah bertugas beri persetujuan

Komisi Pengarah tugasnya dijabarkan dalam Pasal 5 Keppres. Dalam ayat 1 poin a disebutkan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Polda Metro Perbesar Pit Stop Ajang Street Race, Pebalap: Sekarang Dempet-dempetan

Minta Polda Metro Perbesar Pit Stop Ajang Street Race, Pebalap: Sekarang Dempet-dempetan

Megapolitan
Street Race di Ancol Rampung, Polda Metro Jaya Soroti Masalah Ketertiban Penonton

Street Race di Ancol Rampung, Polda Metro Jaya Soroti Masalah Ketertiban Penonton

Megapolitan
Wagub DKI: BOR RS untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Semakin Bertambah

Wagub DKI: BOR RS untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Semakin Bertambah

Megapolitan
UPDATE 16 Januari: Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah 566, Kasus Aktif Kini 3.816

UPDATE 16 Januari: Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah 566, Kasus Aktif Kini 3.816

Megapolitan
Polda Metro Jaya Harap Sirkuit Formula E Bisa Dipakai untuk Street Race

Polda Metro Jaya Harap Sirkuit Formula E Bisa Dipakai untuk Street Race

Megapolitan
Sindir Halus Ketua DPRD di Acara Street Race, Bamsoet: Mudah-mudahan Pak Pras Tak keberatan Formula E di Ancol...

Sindir Halus Ketua DPRD di Acara Street Race, Bamsoet: Mudah-mudahan Pak Pras Tak keberatan Formula E di Ancol...

Megapolitan
PTM Lanjut meski Kasus Covid-19 Ada di 15 Sekolah, Wagub: Jumlah Sekolah di Jakarta 10.429

PTM Lanjut meski Kasus Covid-19 Ada di 15 Sekolah, Wagub: Jumlah Sekolah di Jakarta 10.429

Megapolitan
Dini Hari, Petugas Damkar Depok Berburu Ular Sanca yang Lepas di Permukiman Warga

Dini Hari, Petugas Damkar Depok Berburu Ular Sanca yang Lepas di Permukiman Warga

Megapolitan
Ditanya Soal Tunjangan Operasional, Wagub DKI Jawab dengan Pamer WTP 4 Kali

Ditanya Soal Tunjangan Operasional, Wagub DKI Jawab dengan Pamer WTP 4 Kali

Megapolitan
Krisis Air di Jakarta Utara, Wagub DKI: Ini Ibukota, Tidak Boleh Ada Warga yang Kesulitan Air

Krisis Air di Jakarta Utara, Wagub DKI: Ini Ibukota, Tidak Boleh Ada Warga yang Kesulitan Air

Megapolitan
Terobos Lampu Merah Lalu Tabrak Mobil di Pondok Indah, Pengendara Motor Tewas di Tempat

Terobos Lampu Merah Lalu Tabrak Mobil di Pondok Indah, Pengendara Motor Tewas di Tempat

Megapolitan
Cegah Praktik Judi saat Street Race Ancol, Polda Metro Jaya Siapkan Doorprize

Cegah Praktik Judi saat Street Race Ancol, Polda Metro Jaya Siapkan Doorprize

Megapolitan
Polsek Matraman Beri Uang untuk Tarik Minat Anak-anak Usia 6-11 Tahun Vaksinasi Covid-19

Polsek Matraman Beri Uang untuk Tarik Minat Anak-anak Usia 6-11 Tahun Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Street Race di Ancol Rencananya Hendak Digelar 2 Kali Dalam Sepekan

Street Race di Ancol Rencananya Hendak Digelar 2 Kali Dalam Sepekan

Megapolitan
Wagub DKI: Vaksinasi Booster di Jakarta Capai 143.020

Wagub DKI: Vaksinasi Booster di Jakarta Capai 143.020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.