[CEK FAKTA] Pemprov DKI Sebut Tak Ada Aturan Minta Izin Revitalisasi Monas ke Mensesneg, Benarkah?

Kompas.com - 23/01/2020, 16:42 WIB
Kondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOKondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi, Kamis (23/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa tak perlu minta izin atau persetujuan Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) terkait revitaliasasi kawasan Monas.

Hal tersebut dikatakan Asiten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusman Faizal dan Kepala Dinas Cipta Karya Heru Hermawanto.

Proyek revitalisasi itu bernilai Rp 114,4 miliar.

Baca juga: Sejarawan: Anies Salah Paham soal Revitalisasi Monas

Yusman mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memiliki hak pengelolaan kawasan Monas. Dengan hak itu dia menilai Pemprov DKI punya dasar untuk melaksanakan revitalisasi.

Sementara Heru mengatakan, Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tidak mengatur soal izin kepada Mensesneg untuk revitalisasi kawasan Monas.

"Sebenarnya di dalam Keppres itu enggak disebut dengan izin bahasanya, karena sebenarnya itu harusnya ada mekanisme kerja, di situ kan disebut pembentukan badan. Pengarah sifatnya memberikan pertimbangan, arahan," ucap Heru.

Benarkah tak perlu izin?

Kompas mencoba menelusuri isi dokumen yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tersebut, yaitu Keppres Nomor 25 Tahun 1995.

Pasal 3 Keppres tersebut menyebutkan, untuk pembangunan Kawasan Medan Merdeka Selatan, Presiden Soeharto membentuk dua lembaga yakni Komisi Pengarah dan Badan Pelaksana.

Pada Pasal 4 terdapat struktur kepengurusan dari Komisi Pengarah pembangunan kawasan Monas yang diketuai Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) disusul Menteri Pekerjaan Umum sebagai anggota, Menteri Lingkungan Hidup sebagai anggota, Menteri Perhubungan sebagai anggota, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai anggota, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai Anggota.

Posisi Gubernur DKI Jakarta sebagai sekertaris dan merangkap anggota dalam Komisi Pengarah tersebut.

Komisi Pengarah bertugas beri persetujuan

Komisi Pengarah tugasnya dijabarkan dalam Pasal 5 Keppres. Dalam ayat 1 poin a disebutkan

tugas Komisi Pengarah memberikan pendapat dan pengarahan kepada Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.

Poin b disebutkan tugas Komisi Pengarah untuk memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka (kawasan Monas) yang disusun Badan Pelaksana.

Komisi Pengarah juga memiliki tugas melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin b.

Apa tugas Pemprov DKI Jakarta sebagai Badan Pelaksana?

Pasal 6 ayat 1 Keppres tersebut menjelaskan, gubernur DKI Jakarta yang menjabat merupakan pimpinan dari Badan Pelaksana.

Pada ayat 2 disebutkan, struktur organisasi Badan Pelaksana bebas ditentukan oleh gubernur DKI Jakarta.

Sedangkan untuk tugas-tugas Badan Pelaksana sendiri disebutkan dalam Pasal 7.

Poin a berbunyi, Badan Pelaksana bertugas menyusun perencanaan dan pedoman pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang meliputi pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan, sistem transportasi, pertamanan, arsitektur dan estetika bangunan, pelestarian bangunan bersejarah dan fasilitas penunjang.

Baca juga: Sejarah Monas, Lahir dari Ide Warga Biasa dan Dikerjakan Pekerja Jepang

Pada poin b dijelaskan, tugas Badan Pelaksana juga menyusun perencanaan dan pembiayaan serta melaksanakan pembangunan Taman Medan Merdeka.

Di poin c disebutkan, Badan Pelaksana mengelola dan memelihara Taman Medan Merdeka termasuk Tugu Monumen Nasional.

Pasal 8 Keppres itu menyatakan, dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana mempertimbangkan pendapat dan pengarahan dari Komisi Pengarah.

DKI belum minta persetujuan Mensesneg

Pemprov DKI Jakarta belum meminta pendapat, pengarahan, dan persetujuan Komisi Pengarah saat hendak melakukan proyek revitalisasi kawasan Monas itu.

"Memang belum pernah ada pengajuan izin (permintaan persetujuan)," kata Sekertaris Utama Kemensesneg Setya Utama pada Kompas.com, kemarin.

 

Setya menyebutkan proyek revitalisasi itu, yang telah mulai dikerjakan walau belum meminta arahan atau persetujuan, akan dibicarakan di internal Komisi Pengarah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Depok Rekomendasikan PTM Dibagi 2 Sesi, Kapasitas Masing-masing 50 Persen

Satgas Depok Rekomendasikan PTM Dibagi 2 Sesi, Kapasitas Masing-masing 50 Persen

Megapolitan
Ada 93 Kasus Omicron di Jaksel, Terbanyak di Kebayoran Baru

Ada 93 Kasus Omicron di Jaksel, Terbanyak di Kebayoran Baru

Megapolitan
Detik-detik Aksi Heroik Sopir Transjakarta Selamatkan Perempuan yang Hendak Bunuh Diri

Detik-detik Aksi Heroik Sopir Transjakarta Selamatkan Perempuan yang Hendak Bunuh Diri

Megapolitan
Warga Dengar Suara Ledakan dalam Kebakaran di Sawah Baru

Warga Dengar Suara Ledakan dalam Kebakaran di Sawah Baru

Megapolitan
Kebakaran Ruko di Pasar Cengkareng, Polisi: Dugaan Sementara karena Aliran Listrik

Kebakaran Ruko di Pasar Cengkareng, Polisi: Dugaan Sementara karena Aliran Listrik

Megapolitan
Jalan Berlubang di Kaliabang Bekasi Tak Kunjung Diperbaiki Ancam Keselamatan Pengendara

Jalan Berlubang di Kaliabang Bekasi Tak Kunjung Diperbaiki Ancam Keselamatan Pengendara

Megapolitan
Pemuda yang Ancam Sebar Foto Vulgar Mantan Kekasih di Tangsel Jadi Tersangka

Pemuda yang Ancam Sebar Foto Vulgar Mantan Kekasih di Tangsel Jadi Tersangka

Megapolitan
Sepekan PTM di Depok, 18 Sekolah Ditutup karena 197 Siswa dan Guru Terpapar Covid-19

Sepekan PTM di Depok, 18 Sekolah Ditutup karena 197 Siswa dan Guru Terpapar Covid-19

Megapolitan
Semua Laga International Youth Championship 2021 Digelar di JIS

Semua Laga International Youth Championship 2021 Digelar di JIS

Megapolitan
Kapasitas PTM Bisa Dikurangi 50 Persen jika DKI Jakarta Terapkan PPKM Level 3

Kapasitas PTM Bisa Dikurangi 50 Persen jika DKI Jakarta Terapkan PPKM Level 3

Megapolitan
Warga Berkerumun, Petugas Terhambat Padamkan Kebakaran di Mangga Besar

Warga Berkerumun, Petugas Terhambat Padamkan Kebakaran di Mangga Besar

Megapolitan
Pemkot Jaksel Terapkan OTT, Warga yang Tepergok Buang Sampah Sembarangan Didenda hingga Rp 500.000

Pemkot Jaksel Terapkan OTT, Warga yang Tepergok Buang Sampah Sembarangan Didenda hingga Rp 500.000

Megapolitan
Panitia Formula E Jakarta Studi Banding ke Diriyah, Anggota DPRD DKI Anggap Boros Uang dan Waktu

Panitia Formula E Jakarta Studi Banding ke Diriyah, Anggota DPRD DKI Anggap Boros Uang dan Waktu

Megapolitan
Pemprov DKI Luncurkan 60 Unit Angkot Ber-AC di Stasiun Gondangdia

Pemprov DKI Luncurkan 60 Unit Angkot Ber-AC di Stasiun Gondangdia

Megapolitan
Pemuda Ancam Sebar Foto Vulgar Mantan Kekasih, P2TP2A Tangsel: Kasus Serupa Marak Terjadi

Pemuda Ancam Sebar Foto Vulgar Mantan Kekasih, P2TP2A Tangsel: Kasus Serupa Marak Terjadi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.