Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bebas Pajak BBN-KB, Pengguna Kendaraan Listrik di Jakarta Diharapkan Meningkat

Kompas.com - 23/01/2020, 16:52 WIB
Nursita Sari,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap pengguna kendaraan listrik di Jakarta meningkat setelah adanya berbagai insentif bagi pemiliknya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah membebaskan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan listrik.

"Kami berharap angka ini (pengguna kendaraan listrik) akan meningkat. Satu, dengan produksi lebih banyak. Yang kedua, kami mendorong permintaan meningkat dengan memberikan insentif pajak," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Anies Klaim DKI Jadi Provinsi Pertama yang Bebaskan Pajak BBN-KB Kendaraan Listrik

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo berujar, kendaraan listrik yang beroperasi di Jakarta saat ini masih berjumlah 669 unit.

Kebanyakan merupakan kendaraan roda dua.

"Untuk jumlah kendaraan listrik baru sebanyak 669 unit, roda empatnya 38 unit dan roda duanya 631 unit. Sementara dari 38 unit (roda empat) ini, 30 unitnya adalah angkutan umum," kata Syafrin.

Syafrin meyakini, pembebasan pajak BBN-KB akan mendorong masyarakat menggunakan kendaraan listrik.

Sebab, tarif BBN-KB cukup besar.

Baca juga: Selain Bebas Pajak BBN-KB, Kendaraan Listrik di Jakarta akan Dapat Insentif Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang BBN-KB, tarif BBN-KB untuk penyerahan pertama sebesar 12,5 persen, sementara untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar satu persen.

"Begitu orang beli kendaraan, kalau kita lihat nominalnya, itu (tarif BBN-KB) cukup besar. Artinya itu menjadi faktor pendorong orang untuk beralih menggunakan kendaraan listrik," ucap Syafrin.

Anies telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak BBN-KB atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Pembebasan pajak BBN-KB diberlakukan untuk kendaraan pribadi dan transportasi umum.

Ketentuan ini hanya diberlakukan untuk kendaraan yang 100 persen menggunakan listrik.

Aturan ini diberlakukan mulai 15 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024. Aturan ini akan dievaluasi setelah lima tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com