Tuduhan PSI dan Perlawanan Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas

Kompas.com - 24/01/2020, 08:52 WIB
Kawasan Monumen Nasional Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOKawasan Monumen Nasional Kamis (23/1/2020).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana mempertanyakan kontraktor revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat, yakni PT Bahana Prima Nusantara.

Justin menyatakan, kontraktor itu tidak meyakinkan setelah menelusuri alamat perusahaan tersebut yang berada di Jalan Nusa Indah Nomor 33, RT 001 RW 007, Ciracas, Jakarta Timur, melalui Google Maps.

Selain menelusuri melalui Google Maps, Justin mendapatkan konfirmasi dari pengurus PSI di tingkat kecamatan terkait keberadaan kantor perusahaan kontraktor itu

"Malah ada yang bilang itu adanya pabrik tahu di situ usahanya. Mereka (DPC PSI Ciracas) sudah cek ke lapangan juga, memang mereka enggak melihat adanya aktivitas perusahaan kontraktor di sana," kata Justin.


Baca juga: Tidak Ada Izin Revitalisasi Monas, Ini Tahapan yang Tak Dilakukan Pemprov DKI

Fraksi PSI kemudian menindaklanjuti masalah tersebut dengan membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Buat laporan

Tim Advokasi PSI menyampaikan laporan ke KPK terkait proyek revitalisasi Monumen Nasional, Kamis (23/1/2020) kemarin.

Anggota Tim Advokasi PSI Jakarta Patriot Muslim mengatakan, pihaknya melaporkan proyek tersebut karena menilai ada kejanggalan dalam penunjukkan kontraktor pelaksana proyek.

Patriot mengatakan, kejanggalan yang dimaksud, yakni ketidakjelasan alamat kantor kontraktor, PT Bahana Prima Nusantara, antara berada di kawasan Ciracas, Jakarta Timur atau di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Baca juga: Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Patriot mempertanyakan alasan Pemprov DKI menunjuk PT Bahana sebagai pelaksana proyek revitalisasi Monas, padahal alamat perusahaan itu menurut dia tidak jelas.

"Jadi berkembang, apakah ini perusahaan kontraktor ini jangan-jangan, jangan-jangan ya, diduga perusahaan kertas atau perusahaan bendera kayak begitu, itu kan menyalahkan aturan lagi kalau memang seperti itu," ujar Patriot.

Patriot mengatakan, PSI melapor ke KPK agar dilakukan penyelidikan.

Adapun beberapa bukti yang diserahkan PSI ke KPK, yakni dokumen layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), foto-foto hasil penusuran PSI ke kantor kontraktor, serta beberapa tautan pemberitaan media massa.

Namun, belakangan diketahui laporan PSI ke KPK itu ditolak. Sebab PSI dianggap kurang menyertakan barang bukti sehingga harus dilengkapi lebih dahulu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puluhan Ojol Datangi Polres Jaktim Minta Polisi Tindak Mata Elang

Puluhan Ojol Datangi Polres Jaktim Minta Polisi Tindak Mata Elang

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Tas Mencurigakan di Kembangan Berisi Buku hingga Kerupuk

Diperiksa Polisi, Tas Mencurigakan di Kembangan Berisi Buku hingga Kerupuk

Megapolitan
Dua Dosen Ditangkap Disangka Cemarkan Nama Baik Rektor Unima

Dua Dosen Ditangkap Disangka Cemarkan Nama Baik Rektor Unima

Megapolitan
Kronologi Keributan Kelompok Ojol dengan 2 Mata Elang di Rawamangun

Kronologi Keributan Kelompok Ojol dengan 2 Mata Elang di Rawamangun

Megapolitan
Polisi Periksa Tas Hitam Mencurigakan yang Tergeletak di Jalan Mawar Kembangan

Polisi Periksa Tas Hitam Mencurigakan yang Tergeletak di Jalan Mawar Kembangan

Megapolitan
Saksi: Seorang Pengemudi Ojol Terluka Sayat Saat Ribut dengan Mata Elang

Saksi: Seorang Pengemudi Ojol Terluka Sayat Saat Ribut dengan Mata Elang

Megapolitan
Kasus Pemukulan Kucing hingga Mati di Bekasi Berakhir Damai

Kasus Pemukulan Kucing hingga Mati di Bekasi Berakhir Damai

Megapolitan
Sidang Dugaan Kriminalisasi Sopir Taksi Online, Saksi Bantah Keterangan dalam BAP

Sidang Dugaan Kriminalisasi Sopir Taksi Online, Saksi Bantah Keterangan dalam BAP

Megapolitan
Polisi Anjurkan Sopir Taksi Online Ari Darmawan Serahkan Uang Jutaan Rupiah untuk Berdamai

Polisi Anjurkan Sopir Taksi Online Ari Darmawan Serahkan Uang Jutaan Rupiah untuk Berdamai

Megapolitan
BMKG: Wilayah Jabotabek Diprediksi Hujan Disertai Angin Kencang Malam Ini

BMKG: Wilayah Jabotabek Diprediksi Hujan Disertai Angin Kencang Malam Ini

Megapolitan
DPR Panggil Ketua DPRD DKI untuk Diskusi soal Revitalisasi TIM

DPR Panggil Ketua DPRD DKI untuk Diskusi soal Revitalisasi TIM

Megapolitan
Dipicu Masalah Kredit Motor, Mata Elang dan Pengemudi Ojol Ribut di Rawamangun

Dipicu Masalah Kredit Motor, Mata Elang dan Pengemudi Ojol Ribut di Rawamangun

Megapolitan
Pembuat Kosmetik Ilegal di Depok Racik Bahan Kimia Berdasar Pengalaman Kerja

Pembuat Kosmetik Ilegal di Depok Racik Bahan Kimia Berdasar Pengalaman Kerja

Megapolitan
Pemukul Kucing hingga Mati di Bekasi Tidak Ditahan

Pemukul Kucing hingga Mati di Bekasi Tidak Ditahan

Megapolitan
Kosmetik Ilegal Produksi di Depok Diedarkan ke Dokter Kulit hingga Klinik Kecantikan di Jakarta

Kosmetik Ilegal Produksi di Depok Diedarkan ke Dokter Kulit hingga Klinik Kecantikan di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X