Tuduhan PSI dan Perlawanan Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas

Kompas.com - 24/01/2020, 08:52 WIB
Kawasan Monumen Nasional Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOKawasan Monumen Nasional Kamis (23/1/2020).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana mempertanyakan kontraktor revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat, yakni PT Bahana Prima Nusantara.

Justin menyatakan, kontraktor itu tidak meyakinkan setelah menelusuri alamat perusahaan tersebut yang berada di Jalan Nusa Indah Nomor 33, RT 001 RW 007, Ciracas, Jakarta Timur, melalui Google Maps.

Selain menelusuri melalui Google Maps, Justin mendapatkan konfirmasi dari pengurus PSI di tingkat kecamatan terkait keberadaan kantor perusahaan kontraktor itu

"Malah ada yang bilang itu adanya pabrik tahu di situ usahanya. Mereka (DPC PSI Ciracas) sudah cek ke lapangan juga, memang mereka enggak melihat adanya aktivitas perusahaan kontraktor di sana," kata Justin.

Baca juga: Tidak Ada Izin Revitalisasi Monas, Ini Tahapan yang Tak Dilakukan Pemprov DKI

Fraksi PSI kemudian menindaklanjuti masalah tersebut dengan membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Buat laporan

Tim Advokasi PSI menyampaikan laporan ke KPK terkait proyek revitalisasi Monumen Nasional, Kamis (23/1/2020) kemarin.

Anggota Tim Advokasi PSI Jakarta Patriot Muslim mengatakan, pihaknya melaporkan proyek tersebut karena menilai ada kejanggalan dalam penunjukkan kontraktor pelaksana proyek.

Patriot mengatakan, kejanggalan yang dimaksud, yakni ketidakjelasan alamat kantor kontraktor, PT Bahana Prima Nusantara, antara berada di kawasan Ciracas, Jakarta Timur atau di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Baca juga: Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Patriot mempertanyakan alasan Pemprov DKI menunjuk PT Bahana sebagai pelaksana proyek revitalisasi Monas, padahal alamat perusahaan itu menurut dia tidak jelas.

"Jadi berkembang, apakah ini perusahaan kontraktor ini jangan-jangan, jangan-jangan ya, diduga perusahaan kertas atau perusahaan bendera kayak begitu, itu kan menyalahkan aturan lagi kalau memang seperti itu," ujar Patriot.

Patriot mengatakan, PSI melapor ke KPK agar dilakukan penyelidikan.

Adapun beberapa bukti yang diserahkan PSI ke KPK, yakni dokumen layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), foto-foto hasil penusuran PSI ke kantor kontraktor, serta beberapa tautan pemberitaan media massa.

Namun, belakangan diketahui laporan PSI ke KPK itu ditolak. Sebab PSI dianggap kurang menyertakan barang bukti sehingga harus dilengkapi lebih dahulu.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI: Depok Harus Ikut Jakarta Perpanjang PSBB sampai 4 Juni

IDI: Depok Harus Ikut Jakarta Perpanjang PSBB sampai 4 Juni

Megapolitan
5 Polisi Gadungan yang Peras Pemuda di Bintaro Sempat Todongkan Senjata ke Anggota Buser

5 Polisi Gadungan yang Peras Pemuda di Bintaro Sempat Todongkan Senjata ke Anggota Buser

Megapolitan
Puluhan Kendaraan dari Luar Jakarta Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Puluhan Kendaraan dari Luar Jakarta Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Megapolitan
Lucinta Luna Tidak Didampingi Kuasa Hukum Saat Sidang Perdana

Lucinta Luna Tidak Didampingi Kuasa Hukum Saat Sidang Perdana

Megapolitan
Sambut New Normal, Wali Kota Tangerang Minta Mal Punya Alat Monitor Jumlah Pengunjung

Sambut New Normal, Wali Kota Tangerang Minta Mal Punya Alat Monitor Jumlah Pengunjung

Megapolitan
Lion Air Group Hentikan Penerbangan hingga 31 Mei, Ini Penjelasannya

Lion Air Group Hentikan Penerbangan hingga 31 Mei, Ini Penjelasannya

Megapolitan
Skenario New Normal Sekolah di Kota Tangerang: Satu Meja Satu Siswa, Kelas Bertambah

Skenario New Normal Sekolah di Kota Tangerang: Satu Meja Satu Siswa, Kelas Bertambah

Megapolitan
Syahrini Laporkan Pemilik Akun Medsos, Diduga Terkait Pornografi dan Pencemaran Nama Baik

Syahrini Laporkan Pemilik Akun Medsos, Diduga Terkait Pornografi dan Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
5 Polisi Gadungan yang Peras Pemuda di Bintaro Sudah Lima Kali Beraksi di Tangsel dan Jakarta

5 Polisi Gadungan yang Peras Pemuda di Bintaro Sudah Lima Kali Beraksi di Tangsel dan Jakarta

Megapolitan
Bertambah 137 Orang, Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Kembali Naik Setelah 4 Hari Turun

Bertambah 137 Orang, Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Kembali Naik Setelah 4 Hari Turun

Megapolitan
Ini Kronologi Diketahuinya Satu Keluarga di Bekasi Terinfeksi Covid-19

Ini Kronologi Diketahuinya Satu Keluarga di Bekasi Terinfeksi Covid-19

Megapolitan
5 Aktivis Papua yang Kibarkan Bendera Bintang Kejora Bebas Setelah Jalani Vonis 9 Bulan Penjara

5 Aktivis Papua yang Kibarkan Bendera Bintang Kejora Bebas Setelah Jalani Vonis 9 Bulan Penjara

Megapolitan
5 Polisi Gadungan Peras Pemuda di Bintaro, Selipkan Bubuk Tawas Dianggap Sabu

5 Polisi Gadungan Peras Pemuda di Bintaro, Selipkan Bubuk Tawas Dianggap Sabu

Megapolitan
Taufik Dukung Penerapan New Normal Jakarta dengan Pengawasan Ketat

Taufik Dukung Penerapan New Normal Jakarta dengan Pengawasan Ketat

Megapolitan
Mobil Suzuki Swift Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim, Sopir Selamat

Mobil Suzuki Swift Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim, Sopir Selamat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X