Tuduhan PSI dan Perlawanan Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas

Kompas.com - 24/01/2020, 08:52 WIB
Kawasan Monumen Nasional Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOKawasan Monumen Nasional Kamis (23/1/2020).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana mempertanyakan kontraktor revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat, yakni PT Bahana Prima Nusantara.

Justin menyatakan, kontraktor itu tidak meyakinkan setelah menelusuri alamat perusahaan tersebut yang berada di Jalan Nusa Indah Nomor 33, RT 001 RW 007, Ciracas, Jakarta Timur, melalui Google Maps.

Selain menelusuri melalui Google Maps, Justin mendapatkan konfirmasi dari pengurus PSI di tingkat kecamatan terkait keberadaan kantor perusahaan kontraktor itu

"Malah ada yang bilang itu adanya pabrik tahu di situ usahanya. Mereka (DPC PSI Ciracas) sudah cek ke lapangan juga, memang mereka enggak melihat adanya aktivitas perusahaan kontraktor di sana," kata Justin.

Baca juga: Tidak Ada Izin Revitalisasi Monas, Ini Tahapan yang Tak Dilakukan Pemprov DKI

Fraksi PSI kemudian menindaklanjuti masalah tersebut dengan membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Buat laporan

Tim Advokasi PSI menyampaikan laporan ke KPK terkait proyek revitalisasi Monumen Nasional, Kamis (23/1/2020) kemarin.

Anggota Tim Advokasi PSI Jakarta Patriot Muslim mengatakan, pihaknya melaporkan proyek tersebut karena menilai ada kejanggalan dalam penunjukkan kontraktor pelaksana proyek.

Patriot mengatakan, kejanggalan yang dimaksud, yakni ketidakjelasan alamat kantor kontraktor, PT Bahana Prima Nusantara, antara berada di kawasan Ciracas, Jakarta Timur atau di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Baca juga: Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Patriot mempertanyakan alasan Pemprov DKI menunjuk PT Bahana sebagai pelaksana proyek revitalisasi Monas, padahal alamat perusahaan itu menurut dia tidak jelas.

"Jadi berkembang, apakah ini perusahaan kontraktor ini jangan-jangan, jangan-jangan ya, diduga perusahaan kertas atau perusahaan bendera kayak begitu, itu kan menyalahkan aturan lagi kalau memang seperti itu," ujar Patriot.

Patriot mengatakan, PSI melapor ke KPK agar dilakukan penyelidikan.

Adapun beberapa bukti yang diserahkan PSI ke KPK, yakni dokumen layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), foto-foto hasil penusuran PSI ke kantor kontraktor, serta beberapa tautan pemberitaan media massa.

Namun, belakangan diketahui laporan PSI ke KPK itu ditolak. Sebab PSI dianggap kurang menyertakan barang bukti sehingga harus dilengkapi lebih dahulu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

GeNose Berlaku 1 April di Bandara Soekarno-Hatta, AP II Masih Lakukan Persiapan

GeNose Berlaku 1 April di Bandara Soekarno-Hatta, AP II Masih Lakukan Persiapan

Megapolitan
Penyebab Pengendalian Banjir Kali Cakung di Bekasi Tak Selesai Tahun Ini

Penyebab Pengendalian Banjir Kali Cakung di Bekasi Tak Selesai Tahun Ini

Megapolitan
Ada Pajak 0 Persen Mobil Baru, Fraksi PDI-P Pertanyakan Anies Soal Larangan Penggunaan Mobil di Atas 10 Tahun

Ada Pajak 0 Persen Mobil Baru, Fraksi PDI-P Pertanyakan Anies Soal Larangan Penggunaan Mobil di Atas 10 Tahun

Megapolitan
23,6 Ton Garam Sudah Ditebar di Atas Selat Sunda demi Cegah Banjir di Jabodetabek

23,6 Ton Garam Sudah Ditebar di Atas Selat Sunda demi Cegah Banjir di Jabodetabek

Megapolitan
Dinkes DKI: Data Covid-19 yang Tertunda dari Kemenkes Sudah Otomatis Masuk

Dinkes DKI: Data Covid-19 yang Tertunda dari Kemenkes Sudah Otomatis Masuk

Megapolitan
Millen Cyrus Diserahkan ke BNN, Polisi: Obat Benzo Sesuai Resep Dokter

Millen Cyrus Diserahkan ke BNN, Polisi: Obat Benzo Sesuai Resep Dokter

Megapolitan
Kembali Diamankan Polisi, Millen Cyrus Klaim Diberi Benzo oleh BNN

Kembali Diamankan Polisi, Millen Cyrus Klaim Diberi Benzo oleh BNN

Megapolitan
Sebut Jalur Sepeda Permanen sebagai Awal yang Baik, MTI: Perjalanan Masih Panjang

Sebut Jalur Sepeda Permanen sebagai Awal yang Baik, MTI: Perjalanan Masih Panjang

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Penjualan Saham Perusahaan Bir Belum Direspons DPRD

Wagub DKI Sebut Penjualan Saham Perusahaan Bir Belum Direspons DPRD

Megapolitan
Penjambret Ponsel Remaja di Tangsel Ditangkap, Begini Perannya

Penjambret Ponsel Remaja di Tangsel Ditangkap, Begini Perannya

Megapolitan
Angka Kematian di Jakarta Meningkat, Dinkes DKI Sebut Tingkatnya Masih Sama

Angka Kematian di Jakarta Meningkat, Dinkes DKI Sebut Tingkatnya Masih Sama

Megapolitan
Polisi Tilang Pengendara Moge yang Terobos Kawasan Ring 1 Istana Kepresidenan

Polisi Tilang Pengendara Moge yang Terobos Kawasan Ring 1 Istana Kepresidenan

Megapolitan
Benarkan Ada Pelanggaran Lalu Lintas dari Kasus Penerobos Ring 1, Polisi: Kami Tindak Sanksi Penilangan

Benarkan Ada Pelanggaran Lalu Lintas dari Kasus Penerobos Ring 1, Polisi: Kami Tindak Sanksi Penilangan

Megapolitan
Pro Kontra Orangtua Siswa di Jakarta soal Rencana Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Pro Kontra Orangtua Siswa di Jakarta soal Rencana Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Ingin 5.000 Warganya yang Sembuh Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Wali Kota Bekasi Ingin 5.000 Warganya yang Sembuh Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X