Saat Legalitas Revitalisasi Monas Dipertanyakan...

Kompas.com - 24/01/2020, 09:44 WIB
Suasana proyek revitalisasi di Taman Sisi Selatan Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020). Rencananya revitalisasi ini akan dibangun ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai plaza upacara dan plaza parade. KOMPAS.com/M LUKMAN PABRIYANTOSuasana proyek revitalisasi di Taman Sisi Selatan Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020). Rencananya revitalisasi ini akan dibangun ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai plaza upacara dan plaza parade.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gaduh soal revitalisasi Monumen Nasional ( Monas), Jakarta, nampaknya belum usai.

Setelah ratusan pohon yang ditebang atau dipindahkan hingga membuat kesan gersang, kini publik justru berdebat tentang revitalisasi itu sendiri.

Ternyata, ikon Ibu Kota ini tak bisa secara sembarang diubah loh. Tanggung jawab Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Pusat terikat di dalamnya.

Ketika hendak diubah harus ada izin dari Sekretariat Negara (setneg). Alhasil kerja Pemprov DKI dipertanyakan karena tiba-tiba melakukan revitalisasi.


Baca juga: Tuduhan PSI dan Perlawanan Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas

Apakah revitalisasi Monas sudah mengantongi izin?

Menurut Sekretarus Utama Kemensetneg Setya Utama, revitalisasi Monas belum mendapatkan izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

"Bisa saya sampaikan bahwa pembangunan itu, revitalisasi itu, belum ada izin," kata Setya Utama saat dihubungi wartawan, Rabu (22/1/2020) malam.

Setya mengatakan, keberadaan Komisi Pengarah ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Keppres itu juga mengatur setiap pembangunan yang dilakukan di kawasan Medan Merdeka harus mendapat izin Komisi Pengarah.

Komisi Pengarah terdiri dari gabungan tujuh instansi. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjabat sebagai ketuanya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai sekretaris.

Baca juga: Tidak Ada Izin Revitalisasi Monas, Ini Tahapan yang Tak Dilakukan Pemprov DKI

Adapun lima anggota lainnya, yakni Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaa, serta Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi.

Komisi pengarah ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Apa tahapan yang seharusnya dilakukan?

Proyek revitalisasi itu tak melewati tahapan-tahapan yang telah diatur.

Sebelum revitalisasi dilakukan, seharusnya Pemprov DKI mengajukan izin terlebih dahulu kepada Komisi Pengawas untuk selanjutnya dilalukan pembahasan.

"Nah, tugas pengarah itu memberikan pendapat dan pengarahan terhadap Badan Pelaksana. Tugasnya memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka. Kemudian melakukan pengendalian," ujar Setya.

Kemudian permohonan izin diajukan dan setiap anggota Komisi Pengawas akan memberikan masukannya.

Terkait revitalisasi Monas, berbagai kementerian dan lembaga semestinya memberi pendapat.

"Jadi ini pendapat kolektif ya. Karena kan dalam Komisi Pengarah semua sektor ada di sana, PU ada, Kementerian Lingkungan Hidup, jadi terkait penebangan pohon harusnya lingkungan hidup, iya kan," kata dia.

"Terkait historikal dari Monas, harusnya ada LSP-P3 dan Kebudayaan, akses transportasi ada Kementerian Perhubungan di sana, ada Kementerian Pariwisata juga dari sisi itu," lanjutnya.

Baca juga: Sejarawan: Anies Salah Paham soal Revitalisasi Monas

Jika tahapan ini telah dilalui dan semua anggota setuju dengan rencana revitalisasi, maka surat izin baru dapat diterbitkan.

Menurut Setya, izin pelaksanaan tersebut biasanya akan disertai dengan rekomendasi dan persyaratan tertentu dari masing-masing anggota Komisi Pengarah.

Sayangnya, revitalisasi Monas yang kini tengah dikerjakan Pemprov DKI tak melalui tahapan-tahapan tersebut.

"Jadi Komisi Pengarah ini enggak tahu kalau tiba-tiba kemudian dilaksanakan (revitalisasi) itu enggak tahu. Kemudian ramai, tiba-tiba ramai di media bahwa sudah mulai pelaksanaan, sudah mulai penebangan pohon, Komisi Pengarah tidak tahu," sebut Setya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puluhan Ojol Datangi Polres Jaktim Minta Polisi Tindak Mata Elang

Puluhan Ojol Datangi Polres Jaktim Minta Polisi Tindak Mata Elang

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Tas Mencurigakan di Kembangan Berisi Buku hingga Kerupuk

Diperiksa Polisi, Tas Mencurigakan di Kembangan Berisi Buku hingga Kerupuk

Megapolitan
Dua Dosen Ditangkap Disangka Cemarkan Nama Baik Rektor Unima

Dua Dosen Ditangkap Disangka Cemarkan Nama Baik Rektor Unima

Megapolitan
Kronologi Keributan Kelompok Ojol dengan 2 Mata Elang di Rawamangun

Kronologi Keributan Kelompok Ojol dengan 2 Mata Elang di Rawamangun

Megapolitan
Polisi Periksa Tas Hitam Mencurigakan yang Tergeletak di Jalan Mawar Kembangan

Polisi Periksa Tas Hitam Mencurigakan yang Tergeletak di Jalan Mawar Kembangan

Megapolitan
Saksi: Seorang Pengemudi Ojol Terluka Sayat Saat Ribut dengan Mata Elang

Saksi: Seorang Pengemudi Ojol Terluka Sayat Saat Ribut dengan Mata Elang

Megapolitan
Kasus Pemukulan Kucing hingga Mati di Bekasi Berakhir Damai

Kasus Pemukulan Kucing hingga Mati di Bekasi Berakhir Damai

Megapolitan
Sidang Dugaan Kriminalisasi Sopir Taksi Online, Saksi Bantah Keterangan dalam BAP

Sidang Dugaan Kriminalisasi Sopir Taksi Online, Saksi Bantah Keterangan dalam BAP

Megapolitan
Polisi Anjurkan Sopir Taksi Online Ari Darmawan Serahkan Uang Jutaan Rupiah untuk Berdamai

Polisi Anjurkan Sopir Taksi Online Ari Darmawan Serahkan Uang Jutaan Rupiah untuk Berdamai

Megapolitan
BMKG: Wilayah Jabotabek Diprediksi Hujan Disertai Angin Kencang Malam Ini

BMKG: Wilayah Jabotabek Diprediksi Hujan Disertai Angin Kencang Malam Ini

Megapolitan
DPR Panggil Ketua DPRD DKI untuk Diskusi soal Revitalisasi TIM

DPR Panggil Ketua DPRD DKI untuk Diskusi soal Revitalisasi TIM

Megapolitan
Dipicu Masalah Kredit Motor, Mata Elang dan Pengemudi Ojol Ribut di Rawamangun

Dipicu Masalah Kredit Motor, Mata Elang dan Pengemudi Ojol Ribut di Rawamangun

Megapolitan
Pembuat Kosmetik Ilegal di Depok Racik Bahan Kimia Berdasar Pengalaman Kerja

Pembuat Kosmetik Ilegal di Depok Racik Bahan Kimia Berdasar Pengalaman Kerja

Megapolitan
Pemukul Kucing hingga Mati di Bekasi Tidak Ditahan

Pemukul Kucing hingga Mati di Bekasi Tidak Ditahan

Megapolitan
Kosmetik Ilegal Produksi di Depok Diedarkan ke Dokter Kulit hingga Klinik Kecantikan di Jakarta

Kosmetik Ilegal Produksi di Depok Diedarkan ke Dokter Kulit hingga Klinik Kecantikan di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X