Diamnya Gubernur Anies Ketika Revitalisasi Monas Dikritik

Kompas.com - 24/01/2020, 11:03 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/1/2020). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat, menuai kritikan. Publik ramai-ramai mengkritik penebangan pohon di pelataran selatan Monas yang direvitalisasi.

Begitu pun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan, Pemprov DKI masih sulit mencapai target 30 persen ruang terbuka hijau (RTH).

Saat ini, RTH di Jakarta baru sembilan persen. Dampak kurangnya RTH sudah dirasakan warga, mulai dari banjir hingga polusi udara.

Baca juga: Walhi soal Penebangan Pohon di Monas: Harusnya Pemprov DKI Menambah RTH yang Masih 9 Persen

Pemprov DKI harusnya memperbanyak RTH, bukan malah menebang pohon.

"Kita rasakan betul kerusakan ekologis Jakarta. Kan terlihat betul, banjir dan polusi udara segala macam, dan justru Pemprov DKI menebang pohon," ujar Tubagus, Kamis (23/1/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Walhi meminta Pemprov DKI segera menghentikan proyek revitalisasi Monas dan menanam kembali pohon-pohon yang ditebang.

Sementara itu, sejarawan JJ Rizal mengatakan, Pemprov DKI salah paham jika merevitalisasi Monas dengan menebang pohon dan membuat kawasan Monas sangat terbuka untuk berbagai kegiatan.

Soekarno membuat kawasan Monas sebagai pusat ketenangan kota di mana setiap pengunjung bisa belajar tentang Indonesia di Monas.

Namun saat ini, makna kawasan Monas bergeser menjadi ruang publik tanpa makna dan sebatas menjadi tempat rekreasi.

"Segala kepentingan bisa masuk, mulai dari zikir bersama, ultah TNI, perayaan Natal, kampanye produk biskuit bisa di situ. Itu menurut saya, salah paham," kata JJ Rizal, kemarin.

Baca juga: Sejarawan: Anies Salah Paham soal Revitalisasi Monas

Komisi D DPRD DKI Jakarta juga mengkritik revitalisasi kawasan Monas yang dilakukan tanpa izin Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Menurut Komisi D, setiap perubahan di Monas harus mendapat izin dari Kemensetneg.

Aturan itu tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.

"Pokoknya semua kegiatan di Monas, Bapak hentikan sementara sampai ada persetujuan dari Mensesneg terkait Keppres," ujar Ketua Komisi D Ida Mahmudah saat rapat bersama Pemprov DKI, Rabu (22/1/2020).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pintu Air 10 di Kota Tangerang Siaga 1, Potensi Banjir di Cibodas dan Cipondoh

Pintu Air 10 di Kota Tangerang Siaga 1, Potensi Banjir di Cibodas dan Cipondoh

Megapolitan
Ahli Waris Hibahkan Lahan Museum Sumpah Pemuda ke Negara

Ahli Waris Hibahkan Lahan Museum Sumpah Pemuda ke Negara

Megapolitan
Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Tim Anies Kalah 0-3 Lawan DPRD DKI

Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Tim Anies Kalah 0-3 Lawan DPRD DKI

Megapolitan
Vaksinasi Anak 12-17 Tahun di Tangsel Masih Jauh dari Target

Vaksinasi Anak 12-17 Tahun di Tangsel Masih Jauh dari Target

Megapolitan
Pemprov DKI Usul MRT Jakarta Disuntik Modal Rp 3,17 Triliun dari APBD 2022

Pemprov DKI Usul MRT Jakarta Disuntik Modal Rp 3,17 Triliun dari APBD 2022

Megapolitan
UPDATE 28 Oktober: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Tangsel, 92 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 28 Oktober: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Tangsel, 92 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Longsor Terjang Kampung Mulyasari Bogor, Tebing Tanah Setinggi 15 Meter Ambruk

Longsor Terjang Kampung Mulyasari Bogor, Tebing Tanah Setinggi 15 Meter Ambruk

Megapolitan
Anies Resmikan Pembangunan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu

Anies Resmikan Pembangunan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu

Megapolitan
Mobil Terperosok Lalu Terseret Arus Sungai Saat Hendak Dikeluarkan dari Garasi

Mobil Terperosok Lalu Terseret Arus Sungai Saat Hendak Dikeluarkan dari Garasi

Megapolitan
Hujan Angin, Atap JPO Yos Sudarso, Tanjung Priok Terlepas

Hujan Angin, Atap JPO Yos Sudarso, Tanjung Priok Terlepas

Megapolitan
Tes PCR 3 x 24 Jam Akan Dapat Digunakan Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta

Tes PCR 3 x 24 Jam Akan Dapat Digunakan Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Absen Sejak 3 Setember, Bendahara Kelurahan Duri Kepa Mengaku Diintimidasi dan Tak Diizinkan Masuk Kantor

Absen Sejak 3 Setember, Bendahara Kelurahan Duri Kepa Mengaku Diintimidasi dan Tak Diizinkan Masuk Kantor

Megapolitan
Kronologi Polisi Gugur Terlindas Truk Saat Bertugas Mengawal Tim Supervisi Polda Metro Jaya

Kronologi Polisi Gugur Terlindas Truk Saat Bertugas Mengawal Tim Supervisi Polda Metro Jaya

Megapolitan
Bendahara Kelurahan Duri Kepa Bantah Pinjam Uang Warga untuk Kepentingan Pribadi

Bendahara Kelurahan Duri Kepa Bantah Pinjam Uang Warga untuk Kepentingan Pribadi

Megapolitan
Lurah Duri Kepa Bantah Pihaknya Pinjam Uang Warga untuk Bayar Honor RT RW

Lurah Duri Kepa Bantah Pihaknya Pinjam Uang Warga untuk Bayar Honor RT RW

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.