Tenaga Honorer Dihapus, Pegawai Honorer Tangsel Minta Pemerintah Cari Solusi

Kompas.com - 24/01/2020, 18:01 WIB
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyetujui putusan pemerintah tentang penghapusan pegawai honorer. Hal tersebut dinilai dapat menyeleksi pegawai profesional dalam bekerja di lingkup pemerintahan. KOMPAS.com/Muhamad Isa BustomiWali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyetujui putusan pemerintah tentang penghapusan pegawai honorer. Hal tersebut dinilai dapat menyeleksi pegawai profesional dalam bekerja di lingkup pemerintahan.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pegawai honorer di Tangerang Selatan (Tangsel) meminta pemerintahan mencarikan solusi setelah keberadaan tenaga honorer disepakati akan dihapus dalam status kepegawaian di pemerintahan.

Sekretaris Forum Honorer Kota Tangsel Abdul Azis mengatakan, permintaan tersebut diajukan karena putusan pemerintah menghapus tenaga honorer akan berdampak besar, yaitu pengangguran.

"Harus pemerintah memberikan solusi karena dampak dari segala agenda itu pasti ada konsekuensi," kata Abdul Azis, Jumat (24/1/2020).

Peraturan pemerintah terkait penghapusan tenaga honorer mengacu pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu ANS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca juga: Tenaga Honorer Akan Dihapus Bertahap

Menurut Azis, jika nanti para pegawai honorer dinaikkan statusnya menjadi PPPK melalui tes, pemerintah juga harus melakukannya secara transparan.

"Berharap pada pemerintah untuk transparasi terhadap penyeleksian, jangan ada bahasa yang mencuat, intrik dan titipan atau apa," kata dia.

Azis menilai, pegawai honorer khususnya di Tangerang Selatan memiliki kemampuan yang setara dengan ASN atau PPPK yang saat ini ada.

"Transparasi saja kalau memang mereka punya kesempatan kenapa tidak. Karena SDM kami juga baik. Tetapi bagi yang tidak diterima juga harus terima," ujar dia.

Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer.

Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin lalu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan, perlu dipastikan tidak ada lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar undang-undang.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

"Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita tidak tahu," kata Arif.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Rabu Malam, Mayoritas Jakarta dan Tangerang Diprakirakan Hujan

BMKG: Rabu Malam, Mayoritas Jakarta dan Tangerang Diprakirakan Hujan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Perpanjang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran hingga 14 April 2020

Pemkot Bekasi Perpanjang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran hingga 14 April 2020

Megapolitan
Polisi Tangkap 8 Pemuda yang Kerap Tawuran di Tambora, 2 Positif Narkoba

Polisi Tangkap 8 Pemuda yang Kerap Tawuran di Tambora, 2 Positif Narkoba

Megapolitan
Polisi Tangkap Pengedar Sabu 2,8 Gram di Tambora

Polisi Tangkap Pengedar Sabu 2,8 Gram di Tambora

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembuat Akun Facebook Palsu yang Catut Foto Selebgram Alodya Desi

Polisi Tangkap Pembuat Akun Facebook Palsu yang Catut Foto Selebgram Alodya Desi

Megapolitan
Tak Perlu Keluar Rumah, Warga DKI Kini Bisa Belanja di Pasar Secara jarak Jauh

Tak Perlu Keluar Rumah, Warga DKI Kini Bisa Belanja di Pasar Secara jarak Jauh

Megapolitan
Jemaah Masjid Jami Urung Pulang ke Medan karena Jalani Masa Isolasi

Jemaah Masjid Jami Urung Pulang ke Medan karena Jalani Masa Isolasi

Megapolitan
Lakukan Rapid Test, 18 Orang di Kota Tangerang Dinyatakan Positif Covid-19

Lakukan Rapid Test, 18 Orang di Kota Tangerang Dinyatakan Positif Covid-19

Megapolitan
Penumpang MRT Jakarta Turun hingga 8.325 akibat Corona, Biasanya 100.000

Penumpang MRT Jakarta Turun hingga 8.325 akibat Corona, Biasanya 100.000

Megapolitan
Pemkot Batasi Transportasi Umum ke Bekasi, Damri Tak Lagi Beroperasional

Pemkot Batasi Transportasi Umum ke Bekasi, Damri Tak Lagi Beroperasional

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 di Tangsel : 34 Positif, 6 Orang Meninggal, dan 2 Sembuh

[UPDATE] Covid-19 di Tangsel : 34 Positif, 6 Orang Meninggal, dan 2 Sembuh

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19, Pasar Pramuka Tutup Dua Hari

Cegah Penyebaran Covid-19, Pasar Pramuka Tutup Dua Hari

Megapolitan
Pemkot Bekasi Pakai Drone untuk Semprotkan Disinfektan ke Jalan Protokol dan Stadion

Pemkot Bekasi Pakai Drone untuk Semprotkan Disinfektan ke Jalan Protokol dan Stadion

Megapolitan
Pilkada 2020 Ditunda, KPU Depok Klaim Sudah Siap 100 Persen Gelar Pemungutan Suara

Pilkada 2020 Ditunda, KPU Depok Klaim Sudah Siap 100 Persen Gelar Pemungutan Suara

Megapolitan
Kecelakaan Dalam Tol di Tanjung Duren, Satu Mobil Terbakar

Kecelakaan Dalam Tol di Tanjung Duren, Satu Mobil Terbakar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X