Kompas.com - 24/01/2020, 18:01 WIB

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pegawai honorer di Tangerang Selatan (Tangsel) meminta pemerintahan mencarikan solusi setelah keberadaan tenaga honorer disepakati akan dihapus dalam status kepegawaian di pemerintahan.

Sekretaris Forum Honorer Kota Tangsel Abdul Azis mengatakan, permintaan tersebut diajukan karena putusan pemerintah menghapus tenaga honorer akan berdampak besar, yaitu pengangguran.

"Harus pemerintah memberikan solusi karena dampak dari segala agenda itu pasti ada konsekuensi," kata Abdul Azis, Jumat (24/1/2020).

Peraturan pemerintah terkait penghapusan tenaga honorer mengacu pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu ANS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca juga: Tenaga Honorer Akan Dihapus Bertahap

Menurut Azis, jika nanti para pegawai honorer dinaikkan statusnya menjadi PPPK melalui tes, pemerintah juga harus melakukannya secara transparan.

"Berharap pada pemerintah untuk transparasi terhadap penyeleksian, jangan ada bahasa yang mencuat, intrik dan titipan atau apa," kata dia.

Azis menilai, pegawai honorer khususnya di Tangerang Selatan memiliki kemampuan yang setara dengan ASN atau PPPK yang saat ini ada.

"Transparasi saja kalau memang mereka punya kesempatan kenapa tidak. Karena SDM kami juga baik. Tetapi bagi yang tidak diterima juga harus terima," ujar dia.

Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer.

Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin lalu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan, perlu dipastikan tidak ada lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar undang-undang.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

"Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita tidak tahu," kata Arif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demo di Patung Kuda, Buruh Bawa Boneka Tikus dan Buku Omnibus Law Raksasa

Demo di Patung Kuda, Buruh Bawa Boneka Tikus dan Buku Omnibus Law Raksasa

Megapolitan
Situasi Terkini di Gedung DPR RI: Massa Demo Belum Datang, Polisi Pasang Kawat Berduri

Situasi Terkini di Gedung DPR RI: Massa Demo Belum Datang, Polisi Pasang Kawat Berduri

Megapolitan
Cerita Pelanggan Jajan di Warung Kerek Jaksel: Duit Taruh Ember lalu Dikerek, Makanan Diantar...

Cerita Pelanggan Jajan di Warung Kerek Jaksel: Duit Taruh Ember lalu Dikerek, Makanan Diantar...

Megapolitan
Buru Pelempar Batu ke 2 Mobil di Kebayoran Lama, Polisi Periksa 10 Kamera CCTV

Buru Pelempar Batu ke 2 Mobil di Kebayoran Lama, Polisi Periksa 10 Kamera CCTV

Megapolitan
4.904 Titik Jalan Berlubang di Jaksel Diperbaiki, Kerusakan Paling Banyak di Kebayoran Lama

4.904 Titik Jalan Berlubang di Jaksel Diperbaiki, Kerusakan Paling Banyak di Kebayoran Lama

Megapolitan
Internet Bandara Soekarno-Hatta Putus 2,5 Jam, Antrean Mengular di Area Imigrasi

Internet Bandara Soekarno-Hatta Putus 2,5 Jam, Antrean Mengular di Area Imigrasi

Megapolitan
Ada Demo Buruh dan Mahasiswa, Polisi Antisipasi Penyusup dan Provokator

Ada Demo Buruh dan Mahasiswa, Polisi Antisipasi Penyusup dan Provokator

Megapolitan
Detik-detik Anggota Polri Datangi Oknum Polisi yang Lepaskan Tembakan di Ragunan

Detik-detik Anggota Polri Datangi Oknum Polisi yang Lepaskan Tembakan di Ragunan

Megapolitan
Buruh dan Mahasiswa Demo di Patung Kuda, Ini Daftar 17 Tuntutannya

Buruh dan Mahasiswa Demo di Patung Kuda, Ini Daftar 17 Tuntutannya

Megapolitan
Ada Demo Mahasiswa dan Buruh di Kawasan Patung Kuda dan Gedung DPR, 5.750 Personel Disiagakan

Ada Demo Mahasiswa dan Buruh di Kawasan Patung Kuda dan Gedung DPR, 5.750 Personel Disiagakan

Megapolitan
Buruh dan Mahasiswa Demo di DPR dan Patung Kuda, Waspadai Penutupan Jalan

Buruh dan Mahasiswa Demo di DPR dan Patung Kuda, Waspadai Penutupan Jalan

Megapolitan
Siang Ini, Buruh dan Mahasiswa Demo '24 Tahun Reformasi Mati' di Kawasan Patung Kuda

Siang Ini, Buruh dan Mahasiswa Demo "24 Tahun Reformasi Mati" di Kawasan Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Tangkap Calo dan Petugas Medis yang Palsukan Surat Keterangan Bebas Covid-19

Polisi Tangkap Calo dan Petugas Medis yang Palsukan Surat Keterangan Bebas Covid-19

Megapolitan
Uniknya Warung Kerek di Jaksel, Bermodal Ember dan Tali untuk Angkut Makanan Seberangi Sungai

Uniknya Warung Kerek di Jaksel, Bermodal Ember dan Tali untuk Angkut Makanan Seberangi Sungai

Megapolitan
Mau ke 'Car Free Day' Besok? Ini Segala Hal yang Perlu Diketahui

Mau ke "Car Free Day" Besok? Ini Segala Hal yang Perlu Diketahui

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.