Tenaga Honorer Dihapus, Pegawai Honorer Tangsel Minta Pemerintah Cari Solusi

Kompas.com - 24/01/2020, 18:01 WIB
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyetujui putusan pemerintah tentang penghapusan pegawai honorer. Hal tersebut dinilai dapat menyeleksi pegawai profesional dalam bekerja di lingkup pemerintahan. KOMPAS.com/Muhamad Isa BustomiWali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyetujui putusan pemerintah tentang penghapusan pegawai honorer. Hal tersebut dinilai dapat menyeleksi pegawai profesional dalam bekerja di lingkup pemerintahan.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pegawai honorer di Tangerang Selatan (Tangsel) meminta pemerintahan mencarikan solusi setelah keberadaan tenaga honorer disepakati akan dihapus dalam status kepegawaian di pemerintahan.

Sekretaris Forum Honorer Kota Tangsel Abdul Azis mengatakan, permintaan tersebut diajukan karena putusan pemerintah menghapus tenaga honorer akan berdampak besar, yaitu pengangguran.

"Harus pemerintah memberikan solusi karena dampak dari segala agenda itu pasti ada konsekuensi," kata Abdul Azis, Jumat (24/1/2020).

Peraturan pemerintah terkait penghapusan tenaga honorer mengacu pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu ANS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca juga: Tenaga Honorer Akan Dihapus Bertahap

Menurut Azis, jika nanti para pegawai honorer dinaikkan statusnya menjadi PPPK melalui tes, pemerintah juga harus melakukannya secara transparan.

"Berharap pada pemerintah untuk transparasi terhadap penyeleksian, jangan ada bahasa yang mencuat, intrik dan titipan atau apa," kata dia.

Azis menilai, pegawai honorer khususnya di Tangerang Selatan memiliki kemampuan yang setara dengan ASN atau PPPK yang saat ini ada.

"Transparasi saja kalau memang mereka punya kesempatan kenapa tidak. Karena SDM kami juga baik. Tetapi bagi yang tidak diterima juga harus terima," ujar dia.

Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer.

Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin lalu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan, perlu dipastikan tidak ada lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar undang-undang.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

"Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita tidak tahu," kata Arif.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Live Music Dilarang, Musisi Kafe Diminta Tampilkan Pertunjukan dalam Bentuk Rekaman

Live Music Dilarang, Musisi Kafe Diminta Tampilkan Pertunjukan dalam Bentuk Rekaman

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pria Pengguna Ganja di Sekitar Taman Ismail Marzuki

Polisi Tangkap 2 Pria Pengguna Ganja di Sekitar Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Kondisi Tertusuk, Pengemudi Ojek Lawan Pencuri Saat Motornya Dirampas

Kondisi Tertusuk, Pengemudi Ojek Lawan Pencuri Saat Motornya Dirampas

Megapolitan
Tak Lulus Uji Emisi, Kendaraan ASN di Jakut Tak Boleh Parkir di Kantor Wali Kota

Tak Lulus Uji Emisi, Kendaraan ASN di Jakut Tak Boleh Parkir di Kantor Wali Kota

Megapolitan
Ojek Pangkalan Ditusuk Penumpang dan Motor Nyaris Dirampas

Ojek Pangkalan Ditusuk Penumpang dan Motor Nyaris Dirampas

Megapolitan
Kadishub DKI Jakarta Sebut Pemeriksaan SIKM Masih Dilakukan di 12 Titik

Kadishub DKI Jakarta Sebut Pemeriksaan SIKM Masih Dilakukan di 12 Titik

Megapolitan
Pedagang di Pasar Jakarta yang Tolak Swab Test Covid-19 Dilarang Berjualan

Pedagang di Pasar Jakarta yang Tolak Swab Test Covid-19 Dilarang Berjualan

Megapolitan
Foto Pejabat Depok di Spanduk Tampak Janggal, Pemkot Akui Itu Hasil Editan

Foto Pejabat Depok di Spanduk Tampak Janggal, Pemkot Akui Itu Hasil Editan

Megapolitan
Dua Kali Penculikan Anak di Sukmajaya Depok, Polisi Janji Makin Rajin Patroli

Dua Kali Penculikan Anak di Sukmajaya Depok, Polisi Janji Makin Rajin Patroli

Megapolitan
Anak-anak Korban Pencabulan di Gereja di Depok Diduga Dikondisikan agar Tak Merasa Dicabuli

Anak-anak Korban Pencabulan di Gereja di Depok Diduga Dikondisikan agar Tak Merasa Dicabuli

Megapolitan
Pengemudi Grab Wajib Foto Selfie Pakai Masker Sebelum Antar Jemput Penumpang

Pengemudi Grab Wajib Foto Selfie Pakai Masker Sebelum Antar Jemput Penumpang

Megapolitan
Pembeli Tidak Dikenakan Sanksi jika Langgar Aturan Penggunaan Kantong Plastik di Jakarta

Pembeli Tidak Dikenakan Sanksi jika Langgar Aturan Penggunaan Kantong Plastik di Jakarta

Megapolitan
Sepekan Ini, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Naik meski Tes Berkurang

Sepekan Ini, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Naik meski Tes Berkurang

Megapolitan
Epidemiolog: Jangan Mimpi Pandemi Covid-19 Akan Selesai Tahun Ini

Epidemiolog: Jangan Mimpi Pandemi Covid-19 Akan Selesai Tahun Ini

Megapolitan
Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pejabat UNJ

Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pejabat UNJ

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X