Ombudsman Sebut Penunjukan Dirut Transjakarta Maladministrasi karena Diduga Terpidana Penipuan

Kompas.com - 27/01/2020, 11:40 WIB
Dirut Transjakarta Donny Andy S Saragih dan Agung Wicaksono DOK. PT TRANSJAKARTADirut Transjakarta Donny Andy S Saragih dan Agung Wicaksono

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Indonesia Perwakilan Jakarta Raya menyebutkan, ada dugaan maladministrasi dalam penunjukan Direktur Utara PT Transjakarta yang baru, Donny Andy S Saragih.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahwa Donny merupakan terpidana penipuan.

"Kami menerima laporan dari masyarakat terkait dengan proses pengangkatan direktur TJ itu. Nah, dari laporan itu konsultasi itu kami melakukan tracking terhadap yang bersangkutan karena dari laporan masyarakat itu menyampaikan bahwa yang bersangkutan ini merupakan terpidana untuk kasus penipuan," ucap Teguh saat dihubungi, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Dirut Transjakarta Mundur, Posisinya Digantikan Wakil Ketua DTKJ

Teguh menyebutkan bahwa penunjukan tersebut merupakan bentuk kelalaian atau maladministrasi.

Karena dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi badan usaha milik daerah (BUMD) pasal 6 berbunyi "cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah, BUMD, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan".

"Untuk pengangkatan pejabat di BUMD itu sekurang-kurangnya lima tahun dia tidak boleh mendapatkan hukuman pidana, tapi kan yang bersangkutan ini kan baru inkrah dan sekarang baru dalam proses seharusnya dia ditahan yang itu baru kita dalami," jelasnya.

Ombudsman saat ini sedang mendalami dokumen penipuan tersebut.

Baca juga: Bikin Surat Pamitan, Dirut Transjakarta yang Mundur Sebut Anies Bapak Integrasi

Ombudsman pun akan berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi.

"Memastikan apa yang bersangkutan memang terpidana atau tidak dan track record seperti apa untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap pergub pengangkatan pejabat BUMD," tutup Teguh.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Siapkan TPS Khusus untuk Sampah Masker dan APD

Pemprov DKI Siapkan TPS Khusus untuk Sampah Masker dan APD

Megapolitan
Ditetapkan Tersangka, Vanessa Angel Jadi Tahanan Kota

Ditetapkan Tersangka, Vanessa Angel Jadi Tahanan Kota

Megapolitan
Takut Dibawa ke Kantor Polisi, Seorang Pencuri Kotak Amal Mengaku ODP Covid-19

Takut Dibawa ke Kantor Polisi, Seorang Pencuri Kotak Amal Mengaku ODP Covid-19

Megapolitan
Dikritik, Permintaan Anies Ojol Bisa Angkut Penumpang

Dikritik, Permintaan Anies Ojol Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Berencana Jadikan Hotel sebagai Tempat Karantina Covid-19

Pemkot Tangerang Berencana Jadikan Hotel sebagai Tempat Karantina Covid-19

Megapolitan
Vanessa Angel Jadi Tersangka karena Miliki Pil Xanax yang Tidak Sesuai Resep Dokter

Vanessa Angel Jadi Tersangka karena Miliki Pil Xanax yang Tidak Sesuai Resep Dokter

Megapolitan
Pemkot Tangerang Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 138 Miliar

Pemkot Tangerang Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 138 Miliar

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Minta Masyarakat Taati Aturan Selama PSBB

Ketua DPRD DKI Minta Masyarakat Taati Aturan Selama PSBB

Megapolitan
Serius Ajukan PSBB, Wali Kota Tangerang Rapat dengan Gubernur Banten dan DKI Jakarta

Serius Ajukan PSBB, Wali Kota Tangerang Rapat dengan Gubernur Banten dan DKI Jakarta

Megapolitan
Ini Skenario Pembatasan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB di DKI

Ini Skenario Pembatasan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB di DKI

Megapolitan
3.042 Pekerja di Tangerang Kena PHK karena Perusahaan Terdampak Covid-19

3.042 Pekerja di Tangerang Kena PHK karena Perusahaan Terdampak Covid-19

Megapolitan
Warga Miskin dan Rentan Miskin di DKI Diminta Daftar ke RW untuk Dapat Bantuan Sembako

Warga Miskin dan Rentan Miskin di DKI Diminta Daftar ke RW untuk Dapat Bantuan Sembako

Megapolitan
[HOAKS] PT KAI Batalkan Seluruh Perjalanan Jakarta Selama PSBB

[HOAKS] PT KAI Batalkan Seluruh Perjalanan Jakarta Selama PSBB

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Pemprov DKI Belum Komunikasi Terkait Anggaran Covid-19

Ketua DPRD Sebut Pemprov DKI Belum Komunikasi Terkait Anggaran Covid-19

Megapolitan
Mekanisme Karantina ODP dan PDP di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Mekanisme Karantina ODP dan PDP di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X