Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ombudsman Pertanyakan Fit and Proper Test Pemprov DKI

Kompas.com - 27/01/2020, 17:27 WIB
Dirut Transjakarta Donny Andy S Saragih dan Agung Wicaksono DOK. PT TRANSJAKARTADirut Transjakarta Donny Andy S Saragih dan Agung Wicaksono

JAKARTA, KOMPAS.com -Ombudsman perwakilan DKI Jakarta Raya mempertanyakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan Pemprov DKI terhadap Donny Andy S Saragih sebagai direktur utama PT Transjakarta.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan fit and proper test tersebut seharusnya dilakukan sesuai Pergub Nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi.

"Tes itu ada menurut Pergub harusnya bersaing di situ dan pelacakan track record yang bersangkutan, yang jadi masalah kenapa BP BUMD sampai gagal lakukan tracking pada yang bersangkutan. Tapi sepertinya tes itu tidak fit and proper. Kalau fit and proper kan track record yang bersangkutan bisa telracak," kata Teguh saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Donny Saragih Dibatalkan Jadi Dirut Transjakarta karena Status Terpidana Penipuan

Pelacakan tersebut, kata Teguh, mudah dilakukan misalnya dibuatkan syarat agar calon pejabat BUMD wajib mendapatkan surat bebas pidana dari pengadilan.

"Itu kan mudah. Enggak mungkin berbohong karena kan sistemnya sudah online di pengadilan, nah kenapa enggak jadi salah satu syarat itu. Lalu, Gubernur juga kan termasuk Forkopimda yang di dalamnya ada Pengadilan Tinggi, ada Kejaksaan kan bisa minta info ke mereka juga, minta bantuan untuk melacak para kandidat, kenapa enggak dilakukan gitu," ucapnya.

Diketahui, baru menjabat sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sejak Kamis tanggal 23 Januari 2020 usai dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), Donny Andy S. Saragih akhirnya dibatalkan dari penunjukannya pada hari Senin ini.

Baca juga: Ombudsman Sebut Penunjukan Dirut Transjakarta Maladministrasi karena Diduga Terpidana Penipuan

Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin, disebutkan bahwa keputusan itu diambil melalui mekanisme keputusan para pemegang saham di luar RUPS PT Transjakarta merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Pembatalan ini, dilakukan karena Donny Saragih yang selama ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (2017-2022), terbukti telah menyatakan hal yang tidak benar untuk kepentingannya dalam mengikuti proses seleksi sebagai direksi BUMD," kata Faisal.

Dengan pencabutan Donny sebagai dirut Transjakarta, Teguh mengatakan pihaknya mengapresiasi hal tersebut sebagai tindakan korektif atas pemilihan pejabat BUMD.

"Kami harap ke depan enggak terjadi lagi lah. Seharusnya Pemprov lebih hati-hati ketika lakukan fit and proper test terkait pejabat di BUMD. Intinya semoga ke depan enggak ada lagi yang seperti ini," tuturnya.

Baca juga: Bikin Surat Pamitan, Dirut Transjakarta yang Mundur Sebut Anies Bapak Integrasi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arus Lalu Lintas Malam Lebaran di Jalan MH Thamrin Ramai Lancar, Aparat Bersiaga di Bundaran HI

Arus Lalu Lintas Malam Lebaran di Jalan MH Thamrin Ramai Lancar, Aparat Bersiaga di Bundaran HI

Megapolitan
Kawasan Tebet Ramai Didatangi Pembeli Pakaian pada Malam Lebaran

Kawasan Tebet Ramai Didatangi Pembeli Pakaian pada Malam Lebaran

Megapolitan
Larangan Ziarah Kubur Bikin Omzet Penjual Bunga Merosot padahal Sudah Terlanjur Utang

Larangan Ziarah Kubur Bikin Omzet Penjual Bunga Merosot padahal Sudah Terlanjur Utang

Megapolitan
Pantau Protokol Kesehatan Saat Shalat Id, Pemkot Bekasi Kerahkan 13.000 Aparatur

Pantau Protokol Kesehatan Saat Shalat Id, Pemkot Bekasi Kerahkan 13.000 Aparatur

Megapolitan
Hari Ketujuh Larangan Mudik, Pemprov DKI Terima 5.280 Permohonan SIKM

Hari Ketujuh Larangan Mudik, Pemprov DKI Terima 5.280 Permohonan SIKM

Megapolitan
Masjid Keramat Luar Batang Akan Gelar Shalat Id, Kapasitas Hanya 50 Persen

Masjid Keramat Luar Batang Akan Gelar Shalat Id, Kapasitas Hanya 50 Persen

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Minta Warga Laksanakan Shalat Id di Rumah

Wali Kota Jakbar Minta Warga Laksanakan Shalat Id di Rumah

Megapolitan
Jelang Lebaran, Satpol PP Kota Tangerang Tertibkan PKL di Pasar Anyar

Jelang Lebaran, Satpol PP Kota Tangerang Tertibkan PKL di Pasar Anyar

Megapolitan
Jalan Tebet Utara Dalam Ditutup Sementara

Jalan Tebet Utara Dalam Ditutup Sementara

Megapolitan
Kunjungi Panti Sosial, Anies Imbau Warga Peduli dengan Sesama yang Tak Punya Keluarga

Kunjungi Panti Sosial, Anies Imbau Warga Peduli dengan Sesama yang Tak Punya Keluarga

Megapolitan
700 Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Konvoi Takbir Keliling di Kota Depok

700 Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Konvoi Takbir Keliling di Kota Depok

Megapolitan
Cegah Takbiran Keliling, 760 Personel Gabungan Berpatroli di Kota Tangerang

Cegah Takbiran Keliling, 760 Personel Gabungan Berpatroli di Kota Tangerang

Megapolitan
Kawasan Kota Tua Ditutup pada 12-16 Mei

Kawasan Kota Tua Ditutup pada 12-16 Mei

Megapolitan
Masjid Raya Al-Azhom Tangerang Tak Selenggarakan Shalat Idul Fitri, Besok

Masjid Raya Al-Azhom Tangerang Tak Selenggarakan Shalat Idul Fitri, Besok

Megapolitan
Masjid Cut Meutia Gelar Shalat Idul Fitri untuk 500 Jemaah

Masjid Cut Meutia Gelar Shalat Idul Fitri untuk 500 Jemaah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X