Donny Saragih Mengaku Mengundurkan Diri Sebelum Dicopot sebagai Dirut Transjakarta

Kompas.com - 27/01/2020, 18:33 WIB
Dirut Transjakarta Donny Andy S Saragih dan Agung Wicaksono DOK. PT TRANSJAKARTADirut Transjakarta Donny Andy S Saragih dan Agung Wicaksono

JAKARTA, KOMPAS.com - Donny Andy Saragih mengaku lebih dulu mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Transjakarta sebelum dicopot atau dibatalkan oleh para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Transjakarta.

Donny mengatakan, pengunduran dirinya disampaikan kepada Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Amin Subekti.

"Kalau itu aku yang kirim pesan ke Pak Amin bahwa aku resign. Dari siang (hari ini) saya sudah mengundurkan diri," kata Donny saat dihubungi wartawan, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Donny Saragih Dibatalkan Jadi Dirut Transjakarta karena Status Terpidana Penipuan

Donny mengaku tak kuat dengan berbagai tekanan yang didapat terkait dengan kasusnya usai duduk sebagai orang nomor satu di PT Transjajarta.

Dia mengaku tidak ingin merusak tananan birokrasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Karena saya mungkin enggak kuat soal yang gitu-gitu. Saya orang kerja, bukan orang politik. Daripada jadi merusak tatanan Pak Gubernur, iya kan. Harus ada yang gentleman. Harus ada yang ngalah. Dan saya ngalah untuk kelangsungan dan kenyamanan. Saya kan hormat. Pak Gubernur angkat saya, tiba-tiba dibuat seperti ini kan saya nggak enak sama beliau," ujar Donny.

Selain itu, Donny berkelit soal anggapan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi.

Baca juga: Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ombudsman Pertanyakan Fit and Proper Test Pemprov DKI

Dalam aturan tersebut, tiap calon direksi harus mengikuti Uji Kompetensi dan Keahlian serta harus terbukti 'Cakap Melakukan Perbuatan Hukum'.

Menurut dia, yang dimaksud cakap melakukan perbuatan hukum adalah tidak pernah terbukti menyelewengkan anggaran BUMD atau BUMN.

Sedangkan kasus yang menjeratnya bukan terkait hal itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Realisasi Program Rumah DP 0 Tak Sampai 1 Persen dan Terganjal Korupsi, Fraksi PSI: Ini Peringatan Buat Pak Anies

Soal Realisasi Program Rumah DP 0 Tak Sampai 1 Persen dan Terganjal Korupsi, Fraksi PSI: Ini Peringatan Buat Pak Anies

Megapolitan
Pemkot Tangerang Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Pemkot Tangerang Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Megapolitan
Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Megapolitan
Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Megapolitan
Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Megapolitan
Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Megapolitan
Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Megapolitan
Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Megapolitan
Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Megapolitan
Percepat Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia, Lokasi Penyuntikan Ditambah di Lippo Mall Puri Kembangan

Percepat Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia, Lokasi Penyuntikan Ditambah di Lippo Mall Puri Kembangan

Megapolitan
240 Tokoh Agama di Tangsel Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

240 Tokoh Agama di Tangsel Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Kata Polda Metro Jaya soal Tuduhan Jadi Beking Mafia Tanah

Kata Polda Metro Jaya soal Tuduhan Jadi Beking Mafia Tanah

Megapolitan
Mulai Besok, ASN di Jakarta Barat Terima Vaksin Covid-19

Mulai Besok, ASN di Jakarta Barat Terima Vaksin Covid-19

Megapolitan
75 Jiwa Korban Kebakaran di Cakung Bakal Direlokasi ke Rumah Susun

75 Jiwa Korban Kebakaran di Cakung Bakal Direlokasi ke Rumah Susun

Megapolitan
PPKM Mikro Diklaim Tekan Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Tangsel

PPKM Mikro Diklaim Tekan Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X