Gelar Rapimgab, DPRD Minta Penjelasan Pemprov DKI Terkait Koordinasi Revitalisasi Monas ke Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) membahas proyek revitalisasi Monas pada Selasa (28/1/2020) siang.

Rapimgab ini dibahas secara tertutup di dalam Gedung DPRD, Rapat Ketua.

Rapimgab ini dihadiri oleh para anggota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala UPT Monas, Isa Sanuri juga terlihat menghadiri Rapimgab itu.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Geram hingga Reaksi Istana Kala Revitalisasi Monas Terus Dilanjutkan...

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, di dalam rapat ini nantinya pihak DPRD akan mempertanyakan koordinasi antara Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat.

Sebab, menurut dia, setiap kebijakan yang hendak dibuat untuk pengerjaan proyek di kawasan Jalan Merdeka membutuhkan koordinasi dengan Komisi Pengarah Pembangunan Jalan Merdeka.

Salah satunya, Menteri Kesekretariatan Negara.

"Ya harus izinlah, sebagai Ketua Dewan pengarahnya kan Mensesneg, dia sebagai sekretaris pengarah (Anies Baswedan), harusnya buka komunikasi lah," ujar Prasetio saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (28/1/2020).

"Kita kan pemerintah harus nyambung antara pemerintah Pusat dan daerah. Ini kita minta penjelasan eksekutif," lanjut dia.

Prasetio menilai proyek revitalisasi itu merupakan suatu pengerjaan yang membohongi publik.

Baca juga: Kontraktor Sebut Pepohonan di Monas Sudah Ditebang Sejak Oktober 2019

Sebab, proyek revitalisasi icon Ibu Kota Jakarta itu terlihat asal-asalan.

"Saya melihat bawahnya dicor, atasnya dikasih batu alam, itu kan berarti ada suatu pembohongan publik, nah gitu-gitu yang saya pertanyakan, ini pun kaitanya dengan pemerintah pusat," kata dia.

Prasetio mengatakan, seharusnya ada koordinasi antara Pemprov dan Pemprov terkait pembangunan revitalisasi Ikon Kota Jakarta ini.

Dengan begitu, Pemprov bisa mengetahui apa saja yang boleh direvitalisasi dari Monas itu.

"Harusnya ajak ngobrol dulu Pemerintah Pusat baru ditindak lanjut. Ini kan dia langsung ditindaklanjut dan saya lihat itu buat serapan, serapan yang mana ya.

Prasetio juga mengkritisi penebangan ratusan pohon yang kini berganti beton.

"Memotong pohon tuh ada aturannya loh. Saya kemarin koordinasi sama Menteri Lingkungan Hidup juga ini tidak betul katanya. Semua harus terkoordinasi dan bahwa Monas itu adalah sentral kota bos," tutur dia.

Baca juga: Sidak ke Lokasi Revitalisasi Monas, Ketua DPRD DKI Minta Proyek Dihentikan

Pihak Istana Kepresidenan akan menyurati Pemerintah Provinsi DKI untuk meminta penghentian sementara revitalisasi kawasan Monas.

Hal ini dilakukan karena revitalisasi tersebut belum mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

"Karena itu jelas ada prosedur yang belum dilalui, ya kita minta untuk distop dulu," kata Menteri Sekretaris Negara yang juga Ketua Komisi Pengarah Pratikno usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/1/2020).