Kompas.com - 28/01/2020, 13:40 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat melakukan inspeksi ke lokasi revitalisasi Monas, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat melakukan inspeksi ke lokasi revitalisasi Monas, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020)
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan akan menyurati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berujar, suatu hal yang wajar jika proyek revitalisasi Monas dihentikan.

Sebab, seharusnya Pemprov DKI berkoordinasi dengan Pemerintah Jakarta Pusat terkait revitalisasi Monas. Sesuai Keppres Nomor 25 Tahun 1995, segala perubahan di Monas harus mendapatkan izin Kemensetneg.

Apalagi posisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah sebagai sekretaris di Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Baca juga: Diminta Hentikan Revitalisasi Monas, Kontraktor: yang Penting Bayar sampai Proyek Selesai

"Saya rasa wajar karena bukan apa-apa itu kan pengelolaannya ketua dewan pengarah kan Menteri sekertariat Negara," ujar Prasetio saat ditemui di Kantor DPRD Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Prasetio menilai revitalisasi Monas dengan menebang ratusan pohon itu melanggar aturan.

"Memotong pohon tuh ada aturannya loh. Saya kemarin koordinasi sama Menteri Lingkungan Hidup juga ini tidak betul katanya," kata Prasetio.

Lalu, ia juga menyinggung revitalisasi Monas itu yang kabarnya hendak dijadikan sumber resapan.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Geram hingga Reaksi Istana Kala Revitalisasi Monas Terus Dilanjutkan...

"Saya lihat itu buat serapan, serapan yang mana ya? Memotong pohon tuh ada aturannya loh," ucap dia.

Prasetio mengatakan, saat ini pihaknya akan mengadakan Rapimgab dengan Pemprov DKI terkait revitalisasi Monas itu.

"Ya harus izinlah, sebagai Ketua Dewan pengarahnya kan Mensesneg, dia sebagai sekretaris pengarah (Anies Baswedan), harusnya buka komunikasi lah," ujar Prasetio.

"Kita kan pemerintah harus nyambung antara pemerintah Pusat dan daerah. Ini kita minta penjelasan eksekutif," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SMAN 6 Jakarta Kembali Gelar PTM Setelah Dihentikan Sepekan akibat Covid-19

SMAN 6 Jakarta Kembali Gelar PTM Setelah Dihentikan Sepekan akibat Covid-19

Megapolitan
2,1 Juta Anak Divaksinasi melalui Program Vaksinasi Merdeka

2,1 Juta Anak Divaksinasi melalui Program Vaksinasi Merdeka

Megapolitan
Vonis 14 Tahun 'Monster Cabul' Bruder Angelo dan Proses Panjang nan Melelahkan di Baliknya

Vonis 14 Tahun "Monster Cabul" Bruder Angelo dan Proses Panjang nan Melelahkan di Baliknya

Megapolitan
Seorang Wanita dan Pacarnya Diserang Begal di Plumpang, Disabet Parang lalu Lari Dikejar Pelaku

Seorang Wanita dan Pacarnya Diserang Begal di Plumpang, Disabet Parang lalu Lari Dikejar Pelaku

Megapolitan
Masyarakat yang Sudah Miliki Tiket Vaksin Booster Diimbau Segera Ikut Vaksinasi

Masyarakat yang Sudah Miliki Tiket Vaksin Booster Diimbau Segera Ikut Vaksinasi

Megapolitan
'Bruder' Angelo yang Cabuli Anak Panti Asuhan di Depok Divonis 14 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

"Bruder" Angelo yang Cabuli Anak Panti Asuhan di Depok Divonis 14 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Megapolitan
Suami Bunuh Istri di Duren Sawit, Korban Dibekap hingga Lemas Usai Berhubungan Badan

Suami Bunuh Istri di Duren Sawit, Korban Dibekap hingga Lemas Usai Berhubungan Badan

Megapolitan
Banjir di RW 002 Tegal Alur Mulai Surut, Sebagian Warga Masih Mengungsi

Banjir di RW 002 Tegal Alur Mulai Surut, Sebagian Warga Masih Mengungsi

Megapolitan
Trotoar di Cilandak Dibongkar secara Ilegal, Sudin Bina Marga Diminta Perketat Pengawasan

Trotoar di Cilandak Dibongkar secara Ilegal, Sudin Bina Marga Diminta Perketat Pengawasan

Megapolitan
Arogansi Pengendara Pelat Khusus RF, Langgar Ganjil Genap hingga Pakai Rotator, Berujung Ditilang Polisi

Arogansi Pengendara Pelat Khusus RF, Langgar Ganjil Genap hingga Pakai Rotator, Berujung Ditilang Polisi

Megapolitan
Ketika Warga Pilih Lapor Damkar dalam Berbagai Masalah,  dari Lepas Cincin hingga Evakuasi Sarang Tawon Meresahkan

Ketika Warga Pilih Lapor Damkar dalam Berbagai Masalah, dari Lepas Cincin hingga Evakuasi Sarang Tawon Meresahkan

Megapolitan
Banjir di RW 002 Tegal Alur Perlahan Surut, Semalam Capai 1,2 Meter, Kini 20-40 Cm

Banjir di RW 002 Tegal Alur Perlahan Surut, Semalam Capai 1,2 Meter, Kini 20-40 Cm

Megapolitan
Polisi Periksa Relawan Jokowi Terkait Laporan terhadap Ubedilah Badrun yang Laporkan Gibran dan Kaesang ke KPK

Polisi Periksa Relawan Jokowi Terkait Laporan terhadap Ubedilah Badrun yang Laporkan Gibran dan Kaesang ke KPK

Megapolitan
Pemkot Jaksel Panggil Sudin Bina Marga soal Upaya Pembongkaran Trotoar di Cilandak

Pemkot Jaksel Panggil Sudin Bina Marga soal Upaya Pembongkaran Trotoar di Cilandak

Megapolitan
Suami yang Bunuh Istri Usai Berhubungan Badan di Duren Sawit Ditangkap, Polisi Dalami Motifnya

Suami yang Bunuh Istri Usai Berhubungan Badan di Duren Sawit Ditangkap, Polisi Dalami Motifnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.