Pemprov DKI Diminta Hentikan Proyek Revitalisasi Monas, DPRD Sebut Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan akan menyurati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berujar, suatu hal yang wajar jika proyek revitalisasi Monas dihentikan.

Sebab, seharusnya Pemprov DKI berkoordinasi dengan Pemerintah Jakarta Pusat terkait revitalisasi Monas. Sesuai Keppres Nomor 25 Tahun 1995, segala perubahan di Monas harus mendapatkan izin Kemensetneg.

Apalagi posisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah sebagai sekretaris di Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Baca juga: Diminta Hentikan Revitalisasi Monas, Kontraktor: yang Penting Bayar sampai Proyek Selesai

"Saya rasa wajar karena bukan apa-apa itu kan pengelolaannya ketua dewan pengarah kan Menteri sekertariat Negara," ujar Prasetio saat ditemui di Kantor DPRD Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Prasetio menilai revitalisasi Monas dengan menebang ratusan pohon itu melanggar aturan.

"Memotong pohon tuh ada aturannya loh. Saya kemarin koordinasi sama Menteri Lingkungan Hidup juga ini tidak betul katanya," kata Prasetio.

Lalu, ia juga menyinggung revitalisasi Monas itu yang kabarnya hendak dijadikan sumber resapan.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Geram hingga Reaksi Istana Kala Revitalisasi Monas Terus Dilanjutkan...

"Saya lihat itu buat serapan, serapan yang mana ya? Memotong pohon tuh ada aturannya loh," ucap dia.

Prasetio mengatakan, saat ini pihaknya akan mengadakan Rapimgab dengan Pemprov DKI terkait revitalisasi Monas itu.

"Ya harus izinlah, sebagai Ketua Dewan pengarahnya kan Mensesneg, dia sebagai sekretaris pengarah (Anies Baswedan), harusnya buka komunikasi lah," ujar Prasetio.

"Kita kan pemerintah harus nyambung antara pemerintah Pusat dan daerah. Ini kita minta penjelasan eksekutif," lanjut dia.