[POPULER JABODETABEK] Polemik Donny Saragih Batal Jadi Bos Transjakarta | Revitalisasi Monas Stop Sementara

Kompas.com - 29/01/2020, 06:42 WIB
Dirut Transjakarta Donny Andy S Saragih (kemeja ungu) dan Agung Wicaksono DOK. PT TRANSJAKARTADirut Transjakarta Donny Andy S Saragih (kemeja ungu) dan Agung Wicaksono

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh soal penunjukkan Donny Saragih sebagai Direktur Utama Transjakarta menuai polemik. Baru empat hari menjabat, Donny pun dicopot.

Gara-garanya, Donny ternyata berstatus terpidana kasus pemerasan atasannya terdahulu.

Meski vonis sudah berkekuatan hukum tetap, namun jaksa belum juga melakukan eksekusi.

Perkara Donny akhirnya mencuat, dan mendapat kritik berbagai kalangan, termasuk anggota DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Terpidana Kasus Pemerasan Jadi Dirut Transjakarta, Kenapa Bisa?

Pemprov DKI Jakarta pun mencopot Donny. Namun, yang masih menjadi pertanyaan, bagaiaman bisa seorang terpidana lolos seleksi pejabat BUMD di Jakarta?

Berita soal dicopotnya Donny Saragih masih menjadi berita terpopuler Megapolitan Kompas.com sepanjang kemarin.

Selain itu, ada pula soal penghentian revitalisasi Monas hingga kasus penyayatan penumpang bus Transjakarta yang menjadi perhatian pembaca.

Berikut ringkasan empat berita populer di Megapolitan Kompas.com:

1. Pencopotan Donny Saragih

Adanya perkara yang menjerat Donny ini awalnya diungkap oleh Ombudsman RI.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menduga, ada maladministrasi dalam penunjukkan Donny sebagai dirut PT Transjakarta.

Ombudsman mendapat laporan dari masyarakat bahwa Donny merupakan terpidana kasus penipuan.

"Kami melakukan tracking terhadap yang bersangkutan karena dari laporan masyarakat itu menyampaikan bahwa yang bersangkutan ini merupakan terpidana untuk kasus penipuan," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Donny Saragih Juga Pernah Dilaporkan Kasus Penggelapan dan Penipuan ke Polda Metro Jaya

Teguh menduga, penunjukkan Donny melanggar Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMD.

Pasal itu mengatur, calon direksi BUMD harus cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak pernah terjerat hukum dalam waktu minimal lima tahun sebelum diangkat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Longsor di Jagakarsa Rusak Rumah Warga, Tembok Retak dan Lantai Terangkat

Longsor di Jagakarsa Rusak Rumah Warga, Tembok Retak dan Lantai Terangkat

Megapolitan
Catat, Ini Jadwal Terbaru KRL Selama Masa Larangan Mudik 6-17 Mei

Catat, Ini Jadwal Terbaru KRL Selama Masa Larangan Mudik 6-17 Mei

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Saksi Ahli yang Dibawa Rizieq Shihab Akan Diperiksa

Sidang Kasus Kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Saksi Ahli yang Dibawa Rizieq Shihab Akan Diperiksa

Megapolitan
Mudik Resmi Dilarang, Ingat Ada 31 Lokasi Check Point dan Pos Penyekatan di Jabodetabek!

Mudik Resmi Dilarang, Ingat Ada 31 Lokasi Check Point dan Pos Penyekatan di Jabodetabek!

Megapolitan
Kronologi Ditilangnya Pengemudi Pajero 'Jenderal' Kekaisaran Sunda Nusantara, Awalnya karena Pelat Palsu

Kronologi Ditilangnya Pengemudi Pajero "Jenderal" Kekaisaran Sunda Nusantara, Awalnya karena Pelat Palsu

Megapolitan
Konflik Jemaah Dilarang Bermasker di Masjid Bekasi, Pemuda Arogan Jadi 'Duta Masker'

Konflik Jemaah Dilarang Bermasker di Masjid Bekasi, Pemuda Arogan Jadi "Duta Masker"

Megapolitan
Seputar SIKM Jakarta, dari Cara Daftar hingga Syarat Dokumen

Seputar SIKM Jakarta, dari Cara Daftar hingga Syarat Dokumen

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dokumen Wajib Penumpang Pesawat di Masa Larangan Mudik | Sidang Rizieq

[POPULER JABODETABEK] Dokumen Wajib Penumpang Pesawat di Masa Larangan Mudik | Sidang Rizieq

Megapolitan
Puing Longsoran Sumbat Kali, Ratusan Rumah di Jagakarsa Kebanjiran

Puing Longsoran Sumbat Kali, Ratusan Rumah di Jagakarsa Kebanjiran

Megapolitan
Update 5 Mei: Pasien Covid-19 Depok Berkurang Jadi 1.531 Orang

Update 5 Mei: Pasien Covid-19 Depok Berkurang Jadi 1.531 Orang

Megapolitan
Update 5 Mei: Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19

Update 5 Mei: Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Pondasi Terkikis, Bagian Belakang Rumah di Jagakarsa Longsor dan Timpa Bangunan Warga

Pondasi Terkikis, Bagian Belakang Rumah di Jagakarsa Longsor dan Timpa Bangunan Warga

Megapolitan
Larangan Mudik, Pendapatan Penyedia Jasa Penukaran Uang Anjlok

Larangan Mudik, Pendapatan Penyedia Jasa Penukaran Uang Anjlok

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Hari Ini

Megapolitan
Pengunjung Dibatasi, Pedagang Pasar Tanah Abang Mengaku Alami Penurunan Omzet

Pengunjung Dibatasi, Pedagang Pasar Tanah Abang Mengaku Alami Penurunan Omzet

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X