Cerita Wali Kota Mohammad Idris Soal Wacana Bangun Monorel di Depok

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris sempat melontarkan wacana membangun transportasi publik berbasis rel atau monorel di Depok.

Ternyata, wacana tersebut berawal dari ide pakar desain tata kota asal Italia.

Ketika itu, sang pakar bertandang ke Universitas Indonesia, Depok dan melewati Jalan Margonda Raya yang terkenal dengan kemacetannya.

"Dari situ dia kepikiran untuk membangun transportasi monorel," kata Idris usai melantik Forum Anak Kota Depok di Balai Kota Depok, sebagaimana dikutip Warta Kota, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: BPTJ Pastikan Monorel yang Hendak Dibangun di Puncak Tidak Gunakan APBN

Singkat cerita, kata Idris, omongan sang pakar terdengar oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono.

Bambang lantas membuka omongan terkait pemikiran sang pakar itu ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana.

"Menurut pakar itu, secara kasat mata (membangun monorel) sangat mungkin. Ya kalau begitu dilakukan saja feasibility study nya," tutur Idris.

Dari situ, diundanglah pakar-pakar dari UI, transportasi, dan lainnya termasuk sang pedesain LRT dan dilakukan feasiblity study dari ujung ke ujung.

Dengan menilai kesiapan dari segala bidang seperti kontur tanah, kelembaban, dan lainnya.

"Akhirnya pak Bambang melapor ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Nah, Kemenhub lihat, wah unik nih kalau kota punya LRT," kata Idris.

"Akhirnya, kita ekspos. Jadi, belum tentu diterima karena memang PSN (proyek strategis nasional) nya belum ada," imbuh Idris.

Baca juga: Sekda DKI Sebut PT Adhi Karya Setuju Tiang Monorel Dibongkar

Pengajuan usulan ini pun dikatakan Idris, dilakukan lantaran Pemerintah Kota Depok mau merevisi Peraturan Daerah (Perda) terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tahun ini akan dilaksanakan.

Separator sebagai penyangga

Jika proyek ini benar-benar terlaksana, Pemkot Depok akan memanfaatkan separator sebagai penyangga didirikannya monorel.

Namun demikian, median separator yang kini menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) membutuhkan kajian lebih lanjut.

"Karena median separator ini kan ruang terbuka hijau (RTH), jadi, harus ada aturannya. Jadi, ini semua masih panjang (prosesnya)," ujar Idris.

Meski demikian, jadi atau tidaknya proyek tersebut tergantung keputusan Presiden.

Baca juga: Tak Lagi Gratis, Jumlah Penumpang LRT Jakarta Merosot Hampir Separuhnya

"Kalau Presiden bilang ngga, ya wes. Kita kan hanya mengusulkan saja karena ini salah satu memecah persoalan kemacetan yang ada di Depok," tegas Idris.

Empat koridor

Rencananya, jika proyek itu terlaksana Pemkot Depok akan membangun empat koridor.

Dari data yang dihimpun, empat koridor tersebut yakni:

- Koridor 1 dari Transit Oriented Development (TOD) Pondok Cina sampai Stasiun LRT Cibubur sepanjang 10,8 kilometer;

- Koridor 2 dari Depok Baru sampai Cinere dengan panjang lintasan 16,7 kilometer dan diharapkan jalur ini terkoneksi dengan Stasiun MRT Lebak Bulus;

- Koridor 3 dari Depok Baru sampai Bojongsari dengan panjang lintasan 10,7 kilometer; dan

- Koridor 4 dari Depok Baru sampai Gunung Putri dengan panjang lintasan 13,8 kilometer.

Hal yang ceroboh

Meski begitu, wacana tersebut tak disambut positif oleh Sekda Kota Depok Hardiono.

Menurut dia, apa yang diwacanakan Idris adalah hal yang ceroboh dalam membangun tata ruang di Pemerintahan Kota Depok.

Baca juga: Sempat Terganggu karena Banjir, Operasional LRT Jakarta Kembali Normal

"Di Tata Ruang belum final, coba lihat, rencana berbasis tahun saja tidak ada. Ini ceroboh," kata Hardiono.

Hardiono mengatakan, dalam membangun transportasi publik berbasis rel perlu adanya Transit Oriented Development (TOD) dari terminal terpadu.

Wacana ini pun dikatakan Hardiono merupakan proyek nasional dan belum matang.

"Belum matang itu, jangan buat kampanye dulu. Lagi pula itu proyek Nasional, bohong banget itu," papar Hardiono.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul "Ini Cerita Wali Kota Depok Terkait Munculnya Wacana Pembangunan Monorel, Masih Tunggu Presiden".