Kunker ke Badung, Fraksi PDIP Anggap Tata Kelola Pemprov DKI Tak Bisa Imbangi Pemerintah Setingkat Kabupaten

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi PDI-Perjuangan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Badung, Bali.

Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengatakan ada beberapa hal yang membedakan Badung dengan DKI Jakarta.

Pertama adalah Badung menggunakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai acuan pembangunannya sementara DKI Jakarta hampir tidak memiliki master plan pembangunan.

"DKI Jakarta IPM (indeks pembangunan manusia) nya hanya 80,46, indeks kebahagiaan hanya 71,33 sementara IPM Badung di angka 80,57 dan indeks kebahagiannya sebesar 76,14," ucap Gembong dalam keterangannya, Sabtu (1/2/2020).

Baca juga: Anies Minta Peringatan Banjir Pakai Toa, Fraksi PDI-P: Dengarnya Lucu di Era Modern

Padahal menurut Gembong angka pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Rp 87,9 triliun sementara Badung Hanya Rp 6,3 triliun.

Badung juga sudah mampu menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk seluruh segmen nonkomersial dan memiliki pendapatan asli daerah 5,3 triliun atau 84 persen dari APBD.

"Sementara kemampuan DKI Jakarta dalam menggenjot PAD masih sangat lemah dan disinyalir terjadinya banyak kebocoran," kata dia.

Selain itu, Badung memiliki tingkat kerukunan masyarakat dan beragama yaitu 80,24 persen sementara DKI Jakarta hanya 71,3.

Baca juga: Terpidana jadi Dirut Transjakarta, DPRD DKI Sebut Pemprov DKI Ceroboh Pilih Pejabat

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menganggap bahwa tata kelola pemerintahan DKI Jakarta sudah pada angka kritis, karena tidak bisa mengimbangi apalagi melampaui pemerintahan setingkat kabupaten .

"Mengingat APBD DKI Jakarta yang sangat besar mencapai Rp 87 triliun lebih. Untuk itu sangat dibutuhkan akurasi data seberapa banyak sebenarnya warga Jakarta yang masih kategori pra sejahtera, sehingga delivery programnya menjadi tepat sasaran," tuturnya.