Fraksi PSI Dorong Uji Publik Terhadap Cawagub DKI Jakarta

Kompas.com - 03/02/2020, 17:46 WIB
Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad di ruang Fraksi PSI, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Fraksi PSI Idris Ahmad di ruang Fraksi PSI, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengusulkan adanya uji publik terbuka untuk pemilihan calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Seperti diketahui, Riza Patria dari partai Gerindra dan Nurmansyah Lubis dari PKS merupakan cawagub DKI Jakarta.

Nama Riza dan Nurmansyah diserahkan DPRD DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa (21/1/2020).

Baca juga: Jika Terpilih Jadi Wagub DKI, Riza Patria Minta PSI Tetap Kritis

"Kami ini mitra kritis untuk eksekutif, harapan kami kepada calon wagub yang banyak kerja karena kami yakin kedua cawagub ini sudah punya potensi," ujar Idris Ahmad, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta pada Senin, (3/2/2020).

Idris menambahkan, F-PSI ingin mendorong proses yang terbuka.

Gayung bersambut, kedua cawagub DKI Jakarta punya tujuan dan niat yang sama.

Selain itu, Idris berharap fraksi serta partai pendukung para cawagub juga dapat mewujudkan proses terbuka secara khusus sampai pemilihan terlaksana di DPRD.

F-PSI juga menginginkan para cawagub dapat mengisi "ruang kosong" pada pemprov DKI saat ini dengan banyak bekerja dan eksekusi.

Hal ini karena banyak hal yang tertinggal selama posisi cawagub kosong.

Baca juga: Soal Cawagub DKI, Gerindra: PKS Punya Hak, tetapi Kami Juga Punya Harapan

"Kami punya komitmen serta mekanisme mufakat untuk salah satu calon wakil gubernur," tambah Idris.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Megapolitan
Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Megapolitan
Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Megapolitan
Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Megapolitan
Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Megapolitan
Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

Megapolitan
Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

Megapolitan
Penumpang Tanpa Masker Akan Dilarang Masuk Stasiun dan Gunakan MRT

Penumpang Tanpa Masker Akan Dilarang Masuk Stasiun dan Gunakan MRT

Megapolitan
17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

Megapolitan
Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Megapolitan
Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Megapolitan
Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X