Fraksi Golkar DPRD DKI Jatuhkan Pilihan pada Riza Patria sebagai Wagub

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyatakan akan memilih Ahmad Riza Patria sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, keputusan itu diambil setelah Riza mengunjungi ruangan Fraksi Golkar, Senin (3/2/2020).

Apalagi di pemerintah pusat, Partai Gerindra dan Golkar juga sudah koalisi.

"Saya perlu sampaikan dulu bahwa Golkar dengan Gerindra itu satu DNA dan satu rahim. Di pemerintahan pusat juga Gerindra sudah masuk di koalisi, jadi sudah menjadi keputusan sepertinya Golkar setelah pertemuan ini untuk mendukung Ahmad Riza Patria calon wakil gubernur dari Gerindra," kata Basri usai pertemuan dengan Riza di ruang Fraksi Golkar, Gedung DPRD DKI.

Baca juga: Fraksi PSI Dorong Uji Publik Terhadap Cawagub DKI Jakarta

Menurut Basri, Riza sangat layak menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.

"Riza Patria salah satu yang menurut Golkar sangat layak untuk duduk di wakil gubernur mendampingi Pak Anies Baswedan, gubernur kita sekarang, supaya jalannya pemerintahan, eksekutif ini tidak pincang lagi dan tidak banyak blunder lagi," ujar dia.

Ketua DPP Partai Gerindra itu dianggap cukup mumpuni karena memiliki dua kali pengalaman sebagai anggota DPR RI.

"Alhamdulillah cawagub ini merespon sangat baik karena beliau sudah punya pengalaman, bukan orang baru lagi di dunia politik, bukan orang baru lagi di dunia pemerintahan," tambahnya.

Riza melakukan kunjungan ke beberapa fraksi di DPRD DKI yakni Fraksi PAN, Golkar, dan PKB-PPP dalam statusya sebagai cawagub DKI pada Senin hari ini.

Selain Riza, cawagub lain yang bisa dipilih DPRD DKI adalah Nurmansjah Lubis dari PKS.

Mereka berdua menggantikan dua calon dari PKS yang sebelumnya sudah diserahkan ke DPRD DKI, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Proses pemilihan dua kader PKS tersebut mandek di DPRD DKI.

Akhirnya, PKS dan Gerindra mengganti keduanya.

Nama Riza dan Nurmansjah diserahkan ke DPRD DKI melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 21 Januari lalu.

Kini proses cawagub di DPRD DKI adalah menunggu pembahasan draf tatib yang telah disusun panitia khusus (pansus) DPRD periode sebelumnya dalam rapimgab DPRD DKI.

Pada rapimgab tersebut, DPRD DKI akan menyesuaikan beberapa pasal dalam draf tatib sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sesuai pembahasan tatib di rapimgab, draf tatib harus disahkan dalam rapat paripurna.

Langkah berikutnya setelah tatib disahkan, yaitu DPRD DKI akan membentuk panitia pemilihan (panlih).

Panlih bertugas untuk memverifikasi syarat-syarat yang diserahkan calon wakil gubernur  usulan partai pengusung, yaitu Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Setelah itu, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta akan menentukan jadwal pemilihan wagub oleh anggota DPRD. Pemilihan wagub dilaksanakan dalam rapat paripurna.