Anggota DPRD DKI: Puluhan Miliar Rupiah Buat Jalur Sepeda, tapi Tidak Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat jalur sepeda di beberapa ruas jalan Ibu Kota masih menuai kritik.

Pasalnya, kebijakan itu dianggap tidak efektif mengurangi kemacetan di jalan-jalan Ibu Kota dan lemah dalam pengawasannya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebutkan, kebijakan ini hanya membebani Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

"Puluhan miliar kita keluarkan untuk membuat jalur sepeda, ini tidak efektif, ini malah jadi beban untuk Pak Syafrin (Kepala Dishub DKI)," ucapnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020), seperti dikutip Tribun Jakarta.

Baca juga: Dalam Sepekan, Ada 653 Pelanggar Jalur Sepeda yang Ditilang

Politisi PDI-Perjuangan ini menilai, program pembuatan jalur sepeda hanya merupakan kebijakan pencitraan dari Gubernur Anies Baswedan.

"Ini kesannya emang pencitraan, buat apa sih begitu? Katanya semua PNS mau disuruh naik sepeda, faktanya? Pengawasannya gimana?" ujarnya.

Ia pun menyoroti anggaran Rp 73 miliar yang digelontorkan untuk membuat jalur sepeda sepanjang 63 kilometer di sejumlah ruas jalan.

Menurut dia, dana yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) itu tidak boleh digunakan serampangan lantaran berasal dari uang rakyat.

"Anggaran yang kita peroleh dari hasil memajaki rakyat tidak dikembalikan dengan baik," kata Gilbert.

"Mohon menjadi catatan di tahun 2021. Pemerintah bukan jadi preman, (anggaran) harus direncanakan dengan baik," tambahnya.

Baca juga: Jalur Sepeda di Jalan Pramuka Dijajah Mobil yang Parkir