Rencana Pemprov DKI Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama Dibatalkan Pemerintah Pusat

Kompas.com - 03/02/2020, 23:22 WIB
Sejumlah petugas mengawasi proses pengangkatan gerbong kereta light rail train atau lintas rel terpadu (LRT) ke atas rel di Stasiun Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (4/12/2019). Saat ini sebanyak dua dari total 31 rangkaian kereta (train set) LRT buatan PT INKA telah diangkat di atas rel Stasiun Harjamukti dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 2020. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRASejumlah petugas mengawasi proses pengangkatan gerbong kereta light rail train atau lintas rel terpadu (LRT) ke atas rel di Stasiun Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (4/12/2019). Saat ini sebanyak dua dari total 31 rangkaian kereta (train set) LRT buatan PT INKA telah diangkat di atas rel Stasiun Harjamukti dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembangunan light rail transit (LRT) koridor Timur-Barat dengan rute Pulogadung-Kebayoran Lama yang dikerjakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Pembatalan ini dibeberkan oleh anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak dalam rapat Komisi B di Gedung DPRD DKI, Senin (3/2/2020).

Hal ini lantaran rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama berimpitan dengan proyek MRT koridor Timur-Barat rute Cikarang-Ujung Menteng-Kalideres-Balaraja yang digarap oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Pemprov DKI Sebut Ada Beberapa Alternatif Jalur LRT Pulogadung-Kebayoran Lama

Dalam surat pemerintah pusat yang diterima Kompas.com, pembangunan LRT rute tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta Tahun 2030.

Kemudian, tak ada nomenklatur rencana pembangunan LRT dalam peta rencana struktur ruang.

"Ini kesalahan fatal. Bagaimana bisa perencanaan tanpa sesuai RTRW dan nomenklatur. Rencana pembangunan LRT ini berarti dibuat tanpa perencanaan yang matang dan kajian aturan yang ada dari pemerintah pusat," ucap Gilbert di ruang rapat Komisi B, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin.

Baca juga: PT MRT Tunggu Instruksi Kemenhub soal Jalur MRT dan LRT yang Berimpitan

Gilbert juga mengungkapkan, Pemprov DKI tidak berkoordinasi dengan pemerintah pusat sejak awal merencanakan pembangunan LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama.

Untuk itu, pemerintah pusat baru memutuskan LRT fase tersebut melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

"Kalau mengacu RITJ yang ditandatangani Presiden Jokowi, semua perencanaan mengintegrasikan ke situ. Bukan kemudian main bikin rencana seakan-akan tidak berhubungan dengan pemerintah pusat. Semua mesti terintegrasi dengan satu wadah, yakni RITJ," jelasnya.

Pemprov DKI Jakarta akan membangun moda transportasi LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X