Rencana Pemprov DKI Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama Dibatalkan Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembangunan light rail transit (LRT) koridor Timur-Barat dengan rute Pulogadung-Kebayoran Lama yang dikerjakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Pembatalan ini dibeberkan oleh anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak dalam rapat Komisi B di Gedung DPRD DKI, Senin (3/2/2020).

Hal ini lantaran rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama berimpitan dengan proyek MRT koridor Timur-Barat rute Cikarang-Ujung Menteng-Kalideres-Balaraja yang digarap oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Pemprov DKI Sebut Ada Beberapa Alternatif Jalur LRT Pulogadung-Kebayoran Lama

Dalam surat pemerintah pusat yang diterima Kompas.com, pembangunan LRT rute tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta Tahun 2030.

Kemudian, tak ada nomenklatur rencana pembangunan LRT dalam peta rencana struktur ruang.

"Ini kesalahan fatal. Bagaimana bisa perencanaan tanpa sesuai RTRW dan nomenklatur. Rencana pembangunan LRT ini berarti dibuat tanpa perencanaan yang matang dan kajian aturan yang ada dari pemerintah pusat," ucap Gilbert di ruang rapat Komisi B, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin.

Baca juga: PT MRT Tunggu Instruksi Kemenhub soal Jalur MRT dan LRT yang Berimpitan

Gilbert juga mengungkapkan, Pemprov DKI tidak berkoordinasi dengan pemerintah pusat sejak awal merencanakan pembangunan LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama.

Untuk itu, pemerintah pusat baru memutuskan LRT fase tersebut melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

"Kalau mengacu RITJ yang ditandatangani Presiden Jokowi, semua perencanaan mengintegrasikan ke situ. Bukan kemudian main bikin rencana seakan-akan tidak berhubungan dengan pemerintah pusat. Semua mesti terintegrasi dengan satu wadah, yakni RITJ," jelasnya.

Pemprov DKI Jakarta akan membangun moda transportasi LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengajukan anggaran Rp 154,3 miliar untuk tahap awal proses pembangunan LRT itu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Kami akan melakukan akselerasi untuk yang koridor dua, itu dari Pulogadung ke Tanah Abang-Kebayoran Lama," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Syafrin menyampaikan, LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama akan dibangun dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Baca juga: Anies Akui Belum Minta Persetujuan Menhub untuk Bangun Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengakui belum meminta persetujuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perihal penetapan trase moda transportasi LRT Pulogadung-Kebayoran Lama.

Anies berharap, trase LRT itu bisa diajukan pada awal 2020.

"Tahun ini tinggal berapa hari, pasti tahun depan. Mudah-mudahan (awal 2020)," ujar Anies di Kantor Lurah Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, Minggu (15/12/2019).

Anies menyampaikan, LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama akan dikerjakan untuk mempercepat pembangunan transportasi publik berbasis rel.

Dia menyatakan akan menjelaskan rencana pembangunan LRT tersebut secara lengkap nantinya.

"Nanti begini saja, ketika sudah ada gambarnya lengkap, diceritakan, biar enggak parsial, karena itu ada bulan-bulan perencanaannya," kata dia.

Menurut Anies, pembangunan LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik di Ibu Kota.