Empat Fakta dalam Sidang Perdana Gugatan Class Action Banjir Terhadap Anies

Kompas.com - 04/02/2020, 08:04 WIB
Sidang gugatan class action di PN Jakpus, Senin (3/2/2020). KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVASidang gugatan class action di PN Jakpus, Senin (3/2/2020).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang perdana gugatan class action terkait banjir awal tahun digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/2/2020) kemarin.

Sidang itu diagendakan untuk pemeriksaan administrasi terkait gugatan tersebut.

Adapun sebagai informasi sidang gugatan itu ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Berikut fakta-fakta sidang gugatan class action itu:

1. Tiga perwakilan penggugat tidak hadir

Sidang gugatan class action terkait banjir ini mewakili lima wilayah Jakarta yang terkena banjir. Sehingga ada lima orang dari setiap wilayah yang menjadi penggugat.

Saat sidang perdana itu, ada dua perwakilan wilayah sebagai penggugat yang hadir, yakni Alfius Christiano (56) perwakilan Jakarta Utara dan Syahrul Partawijaya (56) dari Jakarta Pusat.

Baca juga: Sidang Gugatan Class Action, Tiga Perwakilan Penggugat Tertekan Tak Berani Muncul

Sementara, tiga orang perwakilan penggugat lainnya, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat tidak menghadiri persidangan.

"Hanya dua yang hadir (penggugat), sisanya tidak berani muncul. Nanti saya tanyakan apakah dia mau cabut gugatannya atau bagaimana," ujar Azas Tigor, salah satu tim advokasi dalam persidangan.

2. Tiga orang perwakilan penggugat tertekan

Azas mengatakan, tiga orang penggugat yang tidak hadir itu lantaran mereka mendapat tekanan dari beberapa pihak.

Misalnya, kenapa mereka harus langsung mengambil tindakan gugatan class action kepada Anies saat banjir awal tahun itu.

Selain itu, mereka juga diimbau supaya mencabut gugatan tersebut.

Hal ini menyebabkan para pelapor merasa tertekan sehingga belum berani untuk muncul.

Baca juga: Ajukan Gugatan Class Action, Warga Jakut Ini Sebut Kali di Kawasan Rumahnya Jarang Dikeruk

Setelah ungkapan itu, hakim juga mempersilahkan kuasa hukum tersebut untuk mengganti perwakilan penggugat.

"Silahkan kalau memang mau mengganti, apakah dua orang perwakilan penggugat ini mau dicabut dan digantikan orang lain," ucap hakim.

Mendengar hal itu, tim advokasi pun meminta tenggang waktu untuk menanyakan kembali kesediaan tiga perwakilan penggugat class action banjir itu.

Jika nantinya mereka tidak bersedia, tim advokasi akan mencarikan penggantinya.

3. Gugatan class action yang diajukan kepada Anies

Seusai sidang, salah satu penggugat dari Jakarta Utara mengatakan, ia mengajukan gugatan lantaran menilai tidak ada penanggulangan yang dilakukan Pemprov DKI menjelang musim hujan kali ini.

Tidak ada pengerukan kali yang dilakukan Pemprov di kawasan Gading Griya Lestari, tempat dia tinggal.

Rudi juga menyayangkan pasukan oranye belakangan ini tidak lagi rutin membersihkan kawasan rumahnya.

Kemudian, saat banjir terjadi di kawasan rumahnya, tidak ada perahu karet yang tersedia.

Tahun 2012, kata dia, perahu karet kerap disediakan oleh Tim SAR di kawasan rumahnya.

Baca juga: 600 Warga Daftarkan Gugatan Class Action terkait Banjir Jakarta

"Sekarang kayak getek aja dari warga, kami bayar berapa, makanya kami minta Pemprov DKI untuk diperbaiki," kata dia.

Bahkan menurut para penggugat, tidak ada informasi dini terkait banjir dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat, khususnya daerah kawasan yang di bantaran Kali Ciliwung.

Oleh karena itu, ia dan penggugat lainnya menganggap Anies lalai menjalankan tugasnya sebagai gubernur.

Melalui gugatan itu, warga menuntut Anies membayar uang kompensasi kerugian korban banjir sebesar Rp 42 miliar.

4. Ini kata Biro Hukum

Kasubbag Bantuan Hukum Biro Hukum DKI Jakarta Haratua Purba memberi tanggapan terkait gugatan itu. Ia memberi pembelaan kepada Anies yang disebut lalai.

"Tidak lalai, tidak tidak (Anies tidak lalai)," ujar Hara.

Baca juga: Warga Gugat Pemerintah karena Banjir Lewat Class Action, Ini Arti dan Syarat-syaratnya...

Menurut dia, Anies telah menjalankan tugasnya untuk mengantisipasi banjir di Jakarta saat itu.

Mulai dari adanya informasi peringatan terkait adanya banjir hingga respons cepat dari Pemprov terhadap korban yang terdampak banjir. Menurut Hara, Anies dan jajaran Pemprov DKI sudah melakukan tugasnya dengan baik.

Ia menilai sejumlah gugatan yang diajukan terhadap Anies hanya klaim dari warga Jakarta selaku pihak penggugat.

"Oh itu (gugatan) mah klaim mereka semua. Semua (antisipasi banjir dan respons cepat Pemprov untuk korban banjir) sudah tertangani dengan baik," ucap dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Megapolitan
Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Megapolitan
PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

Megapolitan
Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Megapolitan
BMKG: Siang Nanti Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

BMKG: Siang Nanti Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

Megapolitan
Selama PSBB, Hanya Ada 7 Keberangkatan Kereta Jarak Jauh dari Jakarta

Selama PSBB, Hanya Ada 7 Keberangkatan Kereta Jarak Jauh dari Jakarta

Megapolitan
Warga Dilarang Berkerumun Lebih dari 5 Orang Selama PSBB

Warga Dilarang Berkerumun Lebih dari 5 Orang Selama PSBB

Megapolitan
Selain Jam Operasional, Jumlah Penumpang di KRL Juga Dibatasi Selama PSBB

Selain Jam Operasional, Jumlah Penumpang di KRL Juga Dibatasi Selama PSBB

Megapolitan
Selama PSBB Jakarta, Penumpang Mobil Pribadi Dibatasi Hanya 50 Persen

Selama PSBB Jakarta, Penumpang Mobil Pribadi Dibatasi Hanya 50 Persen

Megapolitan
Semua Fasilitas Umum Ditutup Selama PSBB di Jakarta, Tak Boleh Ada Kerumunan

Semua Fasilitas Umum Ditutup Selama PSBB di Jakarta, Tak Boleh Ada Kerumunan

Megapolitan
Selama PSBB Jakarta, Kendaraan Pribadi Hanya Boleh Diisi Penumpang 50 Persen

Selama PSBB Jakarta, Kendaraan Pribadi Hanya Boleh Diisi Penumpang 50 Persen

Megapolitan
Anies: PSBB Keputusan Besar, tetapi Bukan Keputusan yang Berat

Anies: PSBB Keputusan Besar, tetapi Bukan Keputusan yang Berat

Megapolitan
Selama PSBB, Anies Minta Kegiatan Ibadah dan Keagamaan Dilakukan di Rumah

Selama PSBB, Anies Minta Kegiatan Ibadah dan Keagamaan Dilakukan di Rumah

Megapolitan
Anies: Jadikan PSBB untuk Mempererat Solidaritas, Bukan Penderitaan

Anies: Jadikan PSBB untuk Mempererat Solidaritas, Bukan Penderitaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X