LRT Pulogadung-Kebayoran Lama Terancam Dibatalkan, DPRD DKI: Anggaran Rp 154 M untuk Apa?

Kompas.com - 04/02/2020, 10:47 WIB
Antrean pengguna transportasi massal lintas rel terpadu atau light rail transit (LRT) Jakarta rute Velodrome-Kelapa Gading mulai beroperasi secara komersial di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (1/12/2019). Kebanyakan masyarakat mengajak anak mereka untuk mencoba transportasi yang baru dioperasikan tersebut. KOMPAS.com/M ZAENUDDINAntrean pengguna transportasi massal lintas rel terpadu atau light rail transit (LRT) Jakarta rute Velodrome-Kelapa Gading mulai beroperasi secara komersial di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (1/12/2019). Kebanyakan masyarakat mengajak anak mereka untuk mencoba transportasi yang baru dioperasikan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembangunan LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama yang dikerjakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta terancam dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Pembangunan ini sendiri dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 sebesar Rp 154,3 miliar.

Anggota DPRD DKI pun mempertanyakan anggaran tersebut akan digunakan untuk program apa jika nantinya LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama benar-benar dibatalkan.

Karena jika tidak, maka anggaran ratusan miliar itu akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

"Anggarannya Rp 154 miliar. Dan anggaran ini bakalan jadi SILPA (jika tidak dibangun LRT). Tetapi apakah itu kemudian mau dimasukin anggaran berikut di dalam APBD Perubahan atau dianggarkan ke tahun depan untuk tetap LRT," ucap anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak di Gedung DPRD DKI, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Rencana Pemprov DKI Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama Dibatalkan Pemerintah Pusat

Untuk itu Gilbert menyarankan Pemprov DKI, khususnya Dinas Perhubungan DKI agar mengkaji ulang rencana pembangunan LRT yang sebelumnya direncanakan mulai dibangun tahun ini.

Pengkajian itu termasuk dengan mengikuti surat keputusan dari pemerintah pusat termasuk adanya nomenklatur pembangunan dan menyertakana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta.

"Kami sarankan untuk dikaji ulang, rencana pembangunan LRT itu dibikin sesuai nomenklatur dan RTRW, sesuai dengan arahan dari pusat. Tanpa itu, itu akan tetap ditolak" jelasnya.

Sebelumnya, rencana pembangunan LRT koridor tersebut terancam dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini lantaran rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama berimpitan dengan proyek MRT koridor Timur-Barat rute Cikarang-Ujung Menteng-Kalideres-Balaraja yang digarap oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Tak Lagi Gratis, Jumlah Penumpang LRT Jakarta Merosot Hampir Separuhnya

Dalam surat pemerintah pusat yang diterima Kompas.com, pembangunan LRT rute tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta Tahun 2030.

Kemudian, tak ada nomenklatur rencana pembangunan LRT dalam peta rencana struktur ruang.

"Ini kesalahan fatal. Bagaimana bisa perencanaan tanpa sesuai RTRW dan nomenklatur. Rencana pembangunan LRT Ini berarti dibuat tanpa perencanaan yang matang dan kajian aturan yang ada dari pemerintah pusat," ucap Gilbert di ruang rapat Komisi B, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin.

Padahal Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengajukan anggaran Rp 154,3 miliar untuk tahap awal proses pembangunan LRT itu dalam APBD DKI Jakarta tahun 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kerumunan Konser Musik, Cibis Park: Kami Kecewa dan Dimanfaatkan

Kerumunan Konser Musik, Cibis Park: Kami Kecewa dan Dimanfaatkan

Megapolitan
Petugas di Tanjung Priok Hadang 3 Kapal Nelayan yang Antar Pemudik Tujuan Karawang hingga Indramayu

Petugas di Tanjung Priok Hadang 3 Kapal Nelayan yang Antar Pemudik Tujuan Karawang hingga Indramayu

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Upaya Perampasan Mobil yang Dibawa Babinsa TNI oleh Debt Collector

[POPULER JABODETABEK] Upaya Perampasan Mobil yang Dibawa Babinsa TNI oleh Debt Collector

Megapolitan
Masjid Al-Atiq Kampung Melayu dan Sejarah yang Belum Terpecahkan

Masjid Al-Atiq Kampung Melayu dan Sejarah yang Belum Terpecahkan

Megapolitan
UPDATE: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 206 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 206 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 59 Kasus di Depok, 1.369 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 59 Kasus di Depok, 1.369 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 28 Kasus di Kabupaten Bekasi, 379 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 28 Kasus di Kabupaten Bekasi, 379 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Agenda Sidang Senin: Rizieq Shihab Diperiksa dan Dituntut

Agenda Sidang Senin: Rizieq Shihab Diperiksa dan Dituntut

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Senin: Sebagian Jakarta dan Bogor Berpeluang Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca BMKG Senin: Sebagian Jakarta dan Bogor Berpeluang Hujan Ringan

Megapolitan
Korsleting Listrik, Toyota Avanza Hangus Terbakar di Otista

Korsleting Listrik, Toyota Avanza Hangus Terbakar di Otista

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Bekasi Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Bekasi Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Jakarta Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Jakarta Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Tiba di Indonesia, 1.278 Pekerja Migran Langsung Dikarantina di Wisma Atlet

Tiba di Indonesia, 1.278 Pekerja Migran Langsung Dikarantina di Wisma Atlet

Megapolitan
Pemohon SIKM Butuh Surat Rekomendasinya, Perangkat RT/RW di Kota Tangerang Diminta Jujur

Pemohon SIKM Butuh Surat Rekomendasinya, Perangkat RT/RW di Kota Tangerang Diminta Jujur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X