LRT Pulogadung-Kebayoran Lama Terancam Dibatalkan, DPRD DKI: Anggaran Rp 154 M untuk Apa?

Kompas.com - 04/02/2020, 10:47 WIB
Antrean pengguna transportasi massal lintas rel terpadu atau light rail transit (LRT) Jakarta rute Velodrome-Kelapa Gading mulai beroperasi secara komersial di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (1/12/2019). Kebanyakan masyarakat mengajak anak mereka untuk mencoba transportasi yang baru dioperasikan tersebut. KOMPAS.com/M ZAENUDDINAntrean pengguna transportasi massal lintas rel terpadu atau light rail transit (LRT) Jakarta rute Velodrome-Kelapa Gading mulai beroperasi secara komersial di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (1/12/2019). Kebanyakan masyarakat mengajak anak mereka untuk mencoba transportasi yang baru dioperasikan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembangunan LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama yang dikerjakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta terancam dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Pembangunan ini sendiri dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 sebesar Rp 154,3 miliar.

Anggota DPRD DKI pun mempertanyakan anggaran tersebut akan digunakan untuk program apa jika nantinya LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama benar-benar dibatalkan.

Karena jika tidak, maka anggaran ratusan miliar itu akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

"Anggarannya Rp 154 miliar. Dan anggaran ini bakalan jadi SILPA (jika tidak dibangun LRT). Tetapi apakah itu kemudian mau dimasukin anggaran berikut di dalam APBD Perubahan atau dianggarkan ke tahun depan untuk tetap LRT," ucap anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak di Gedung DPRD DKI, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Rencana Pemprov DKI Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama Dibatalkan Pemerintah Pusat

Untuk itu Gilbert menyarankan Pemprov DKI, khususnya Dinas Perhubungan DKI agar mengkaji ulang rencana pembangunan LRT yang sebelumnya direncanakan mulai dibangun tahun ini.

Pengkajian itu termasuk dengan mengikuti surat keputusan dari pemerintah pusat termasuk adanya nomenklatur pembangunan dan menyertakana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta.

"Kami sarankan untuk dikaji ulang, rencana pembangunan LRT itu dibikin sesuai nomenklatur dan RTRW, sesuai dengan arahan dari pusat. Tanpa itu, itu akan tetap ditolak" jelasnya.

Sebelumnya, rencana pembangunan LRT koridor tersebut terancam dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini lantaran rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama berimpitan dengan proyek MRT koridor Timur-Barat rute Cikarang-Ujung Menteng-Kalideres-Balaraja yang digarap oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Tak Lagi Gratis, Jumlah Penumpang LRT Jakarta Merosot Hampir Separuhnya

Dalam surat pemerintah pusat yang diterima Kompas.com, pembangunan LRT rute tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta Tahun 2030.

Kemudian, tak ada nomenklatur rencana pembangunan LRT dalam peta rencana struktur ruang.

"Ini kesalahan fatal. Bagaimana bisa perencanaan tanpa sesuai RTRW dan nomenklatur. Rencana pembangunan LRT Ini berarti dibuat tanpa perencanaan yang matang dan kajian aturan yang ada dari pemerintah pusat," ucap Gilbert di ruang rapat Komisi B, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin.

Padahal Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengajukan anggaran Rp 154,3 miliar untuk tahap awal proses pembangunan LRT itu dalam APBD DKI Jakarta tahun 2020.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PHRI: Hotel Jadi Tempat Isolasi jika RSD Wisma Atlet dan RS Lainnya Sudah Penuh

PHRI: Hotel Jadi Tempat Isolasi jika RSD Wisma Atlet dan RS Lainnya Sudah Penuh

Megapolitan
Cuti untuk Kampanye Pilkada Depok, Pradi Supriatna Tegaskan Bukan Waktunya Berleha-leha

Cuti untuk Kampanye Pilkada Depok, Pradi Supriatna Tegaskan Bukan Waktunya Berleha-leha

Megapolitan
Kisah di Balik Video Bocah Asal Bekasi Lantunkan Ayat Al-Quran Saat Dirawat di RSPAD

Kisah di Balik Video Bocah Asal Bekasi Lantunkan Ayat Al-Quran Saat Dirawat di RSPAD

Megapolitan
Ada Diskon 25 Persen, Ini Harga Tiket Sejumlah Kereta yang Berangkat dari Jakarta

Ada Diskon 25 Persen, Ini Harga Tiket Sejumlah Kereta yang Berangkat dari Jakarta

Megapolitan
Melebihi Kapasitas, Kafe di Serpong Didenda Rp 5 Juta

Melebihi Kapasitas, Kafe di Serpong Didenda Rp 5 Juta

Megapolitan
Akhir Pelarian Tersangka Pelecehan di Bandara Soetta, Ditangkap di Sumut Setelah Buron Berhari-hari

Akhir Pelarian Tersangka Pelecehan di Bandara Soetta, Ditangkap di Sumut Setelah Buron Berhari-hari

Megapolitan
Pecah Kongsi Wali Kota Depok dan Wakilnya, Bersiap 'Saling Sikut' di Masa Kampanye

Pecah Kongsi Wali Kota Depok dan Wakilnya, Bersiap 'Saling Sikut' di Masa Kampanye

Megapolitan
Polisi Dalami Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang

Polisi Dalami Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang

Megapolitan
UPDATE 25 September: 3.572 Kasus Covid-19 di Depok, 897 Kasus Aktif

UPDATE 25 September: 3.572 Kasus Covid-19 di Depok, 897 Kasus Aktif

Megapolitan
Antisipasi Antrean Tes Swab, Pemkot Bekasi Tambah Mesin PCR di 3 RSUD

Antisipasi Antrean Tes Swab, Pemkot Bekasi Tambah Mesin PCR di 3 RSUD

Megapolitan
BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Megapolitan
Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Megapolitan
Proses Aborsi di Klinik Ilegal Jakarta Pusat Hanya Berlangsung 15 menit

Proses Aborsi di Klinik Ilegal Jakarta Pusat Hanya Berlangsung 15 menit

Megapolitan
Polisi Gerebek Rumah yang Dijadikan Pabrik Ekstasi di Tangerang

Polisi Gerebek Rumah yang Dijadikan Pabrik Ekstasi di Tangerang

Megapolitan
26 RS Swasta di Jakarta akan Jadi RS Rujukan Covid-19

26 RS Swasta di Jakarta akan Jadi RS Rujukan Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X