LRT Pulogadung-Kebayoran Lama Terancam Dibatalkan, DPRD DKI: Anggaran Rp 154 M untuk Apa?

Kompas.com - 04/02/2020, 10:47 WIB
Antrean pengguna transportasi massal lintas rel terpadu atau light rail transit (LRT) Jakarta rute Velodrome-Kelapa Gading mulai beroperasi secara komersial di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (1/12/2019). Kebanyakan masyarakat mengajak anak mereka untuk mencoba transportasi yang baru dioperasikan tersebut. KOMPAS.com/M ZAENUDDINAntrean pengguna transportasi massal lintas rel terpadu atau light rail transit (LRT) Jakarta rute Velodrome-Kelapa Gading mulai beroperasi secara komersial di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (1/12/2019). Kebanyakan masyarakat mengajak anak mereka untuk mencoba transportasi yang baru dioperasikan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembangunan LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama yang dikerjakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta terancam dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Pembangunan ini sendiri dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 sebesar Rp 154,3 miliar.

Anggota DPRD DKI pun mempertanyakan anggaran tersebut akan digunakan untuk program apa jika nantinya LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama benar-benar dibatalkan.

Karena jika tidak, maka anggaran ratusan miliar itu akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

"Anggarannya Rp 154 miliar. Dan anggaran ini bakalan jadi SILPA (jika tidak dibangun LRT). Tetapi apakah itu kemudian mau dimasukin anggaran berikut di dalam APBD Perubahan atau dianggarkan ke tahun depan untuk tetap LRT," ucap anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak di Gedung DPRD DKI, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Rencana Pemprov DKI Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama Dibatalkan Pemerintah Pusat

Untuk itu Gilbert menyarankan Pemprov DKI, khususnya Dinas Perhubungan DKI agar mengkaji ulang rencana pembangunan LRT yang sebelumnya direncanakan mulai dibangun tahun ini.

Pengkajian itu termasuk dengan mengikuti surat keputusan dari pemerintah pusat termasuk adanya nomenklatur pembangunan dan menyertakana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta.

"Kami sarankan untuk dikaji ulang, rencana pembangunan LRT itu dibikin sesuai nomenklatur dan RTRW, sesuai dengan arahan dari pusat. Tanpa itu, itu akan tetap ditolak" jelasnya.

Sebelumnya, rencana pembangunan LRT koridor tersebut terancam dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini lantaran rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama berimpitan dengan proyek MRT koridor Timur-Barat rute Cikarang-Ujung Menteng-Kalideres-Balaraja yang digarap oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Tak Lagi Gratis, Jumlah Penumpang LRT Jakarta Merosot Hampir Separuhnya

Dalam surat pemerintah pusat yang diterima Kompas.com, pembangunan LRT rute tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta Tahun 2030.

Kemudian, tak ada nomenklatur rencana pembangunan LRT dalam peta rencana struktur ruang.

"Ini kesalahan fatal. Bagaimana bisa perencanaan tanpa sesuai RTRW dan nomenklatur. Rencana pembangunan LRT Ini berarti dibuat tanpa perencanaan yang matang dan kajian aturan yang ada dari pemerintah pusat," ucap Gilbert di ruang rapat Komisi B, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin.

Padahal Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengajukan anggaran Rp 154,3 miliar untuk tahap awal proses pembangunan LRT itu dalam APBD DKI Jakarta tahun 2020.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

Megapolitan
Bekasi Menuju 'New Normal' Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Bekasi Menuju "New Normal" Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Megapolitan
Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Megapolitan
Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Megapolitan
Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Megapolitan
Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Megapolitan
Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Megapolitan
Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Megapolitan
Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Megapolitan
Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Megapolitan
Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Megapolitan
UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Megapolitan
Ikut Jakarta, Pemkot Bogor Siapkan PSBB Transisi hingga 4 Juni

Ikut Jakarta, Pemkot Bogor Siapkan PSBB Transisi hingga 4 Juni

Megapolitan
Pemkot Jakbar Fungsikan Masjid KH Hasyim Asy'ari untuk Isolasi Pemudik yang Balik ke Jakarta

Pemkot Jakbar Fungsikan Masjid KH Hasyim Asy'ari untuk Isolasi Pemudik yang Balik ke Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X