Fraksi PDI-P Protes Rencana Pembangunan Kawasan Kuliner di Lahan yang Dibebaskan Ahok

Kompas.com - 04/02/2020, 17:44 WIB
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memprotes keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membangun kawasan kuliner di Jalan Pluit Karang Indah Timur, Penjaringan, Jakarta Utara.

Perkaranya, sentra kuliner itu bakal dibangun di atas lahan ruang terbuka hijau (RTH) yang dulu pernah dibebaskan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono melayangkan protes setelah meninjau langsung lokasi tersebut pada Senin (3/2/2020).

Baca juga: 191 Pohon Ditebang demi Revitalisasi Monas, Pemprov DKI Janji Tanam 3 Kali Lipat

"Dulu 2018 kita pernah datang ke sana, kita stop, berhenti. Tapi sekarang mulai dibangun lagi," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, Selasa (4/2/2020).

Kawasan kuliner ini disebut akan dibangun oleh PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) yang merupakan anak perusahaan dari PT Jakarta Propertindo.

Gembong heran karena lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi jalur hijau justru diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ia pun menuding ada pihak-pihak tertentu yang bermain di belakang proyek pembangunan sentra kuliner tersebut.

Baca juga: Melihat Lokasi Pembangunan Sentra Kuliner Malam Jatinegara

"Pertanyaan sederhana, kok jalur hijau di bawah sutet bisa keluar IMB, kalau enggak ada orang-orang gede mana berani mengelurkan IMB," ujarnya.

Untuk itu, Gembong pun meminta Gubernur Anies segera menghentikan keinginannya membuat sentra keliner di atas jalur hijau.

Pasalnya, kebijakan itu disebut Gembong melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Sudah kembalikan ke lahan hijau. Kan itu fungsinya. Kita Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Jakpro untuk mengembalikan fungsi yang sebenarnya pada jalur hijau sebagaimana tertuang dalam rencana detail tata ruang kita," ujar Gembong.

"Itu dulu digunakan masyarakat untuk berjualan tanaman, kiri-kira luasnya 2,5 hektar. Terus zaman Pak Ahok direlokasi untuk jadi RTH," imbuhnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siap-siap, Pendatang Tanpa SIKM Harus Bayar Tes Swab Rp 1,2 Juta

Siap-siap, Pendatang Tanpa SIKM Harus Bayar Tes Swab Rp 1,2 Juta

Megapolitan
Masjid Al Munawar Pancoran Gelar Shalat Jumat dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Masjid Al Munawar Pancoran Gelar Shalat Jumat dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
PPNI Terima 300 Aduan Perawat Terkait THR Lebaran

PPNI Terima 300 Aduan Perawat Terkait THR Lebaran

Megapolitan
Lagi, 3 Warga Lenteng Agung yang Pulang dari Mudik Lolos di Check Point

Lagi, 3 Warga Lenteng Agung yang Pulang dari Mudik Lolos di Check Point

Megapolitan
Curhat Ibu Hamil di Tengah Pandemi Covid-19, Panik hingga Berencana Lahiran di Rumah

Curhat Ibu Hamil di Tengah Pandemi Covid-19, Panik hingga Berencana Lahiran di Rumah

Megapolitan
Sebanyak 50 Pedagang Pasar Perumnas Klender Kembali Jalani Tes Swab Covid-19

Sebanyak 50 Pedagang Pasar Perumnas Klender Kembali Jalani Tes Swab Covid-19

Megapolitan
Anies Pangkas 25 Persen TKD PNS untuk Dialihkan Jadi Dana Bansos

Anies Pangkas 25 Persen TKD PNS untuk Dialihkan Jadi Dana Bansos

Megapolitan
Seorang Positif Corona, 14 Orang yang Tinggal Serumah Diisolasi di Mushala

Seorang Positif Corona, 14 Orang yang Tinggal Serumah Diisolasi di Mushala

Megapolitan
Penularan Covid-19 Masih Terjadi di Depok, Warga Diminta Lebih Waspada

Penularan Covid-19 Masih Terjadi di Depok, Warga Diminta Lebih Waspada

Megapolitan
Datang ke Pasar Malam Tanpa Masker, 10 Orang Didenda Satpol PP

Datang ke Pasar Malam Tanpa Masker, 10 Orang Didenda Satpol PP

Megapolitan
UI Disuntik Rp 2,5 Miliar oleh Perusahaan Batubara untuk Produksi 100 Ventilator

UI Disuntik Rp 2,5 Miliar oleh Perusahaan Batubara untuk Produksi 100 Ventilator

Megapolitan
Pendatang Tanpa SIKM yang Dikarantina Harus Tes Covid-19 dengan Biaya Pribadi

Pendatang Tanpa SIKM yang Dikarantina Harus Tes Covid-19 dengan Biaya Pribadi

Megapolitan
Apa Bedanya Bansos PSBB dan Bansos Program KSBB?

Apa Bedanya Bansos PSBB dan Bansos Program KSBB?

Megapolitan
Ini 4 Jalur PPDB 2020 untuk SD dan SMP di Kota Bekasi serta Kuotanya

Ini 4 Jalur PPDB 2020 untuk SD dan SMP di Kota Bekasi serta Kuotanya

Megapolitan
Kantongi Surat Bebas Covid-19, 2 Penumpang KA Luar Biasa yang Tak Punya SIKM Tidak Dites Ulang

Kantongi Surat Bebas Covid-19, 2 Penumpang KA Luar Biasa yang Tak Punya SIKM Tidak Dites Ulang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X