Biang Keladi Banjir di Underpass Gandhi dan Cara PPK Kemayoran Menanganinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir kerap merendam Underpass Gandhi Kemayoran tiap hujan deras mengguyur Jakarta dan sekitarnya.

Bahkan dengan kondisi banjir itu, arus lalu lintas di lokasi pun lumpuh.

Hal itu mengakibatkan kendaraan jenis apa pun tidak bisa melintasi underpass tersebut.

Banjir di kawasan ini pun tidak terjadi hanya pada tahun 2020 ini saja.

Pada tahun-tahun sebelumnya pun underpass ini memang sudah sering banjir.

Penyebab Underpass Kemayoran banjir

Sistem drainase yang kurang baik menjadi biang keladi banjir di Underpass Ghandi Kemayoran.

Banjir di kawasan Underpass Gandhi Kemayoran ini juga menjadi perhatian Pemprov DKI. Sekda Pemprov DKI, Syaefullah menduga banjir di kawasan ini lantaran adanya sistem aliran air yang bermasalah.

Baca juga: Kementerian PUPR Sarankan PPK Kemayoran Ganti Sistem Drainase Underpass Gandhi Kemayoran

Hal itu juga diungkapkan oleh Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko.

Menurut dia, sistem drainase yang buruk saat hujan yang deras dan air laut pasang menyebabkan luapan air itu tidak tertampung hingga akhirnya banjir di underpass.

Usia drainase underpass puluhan tahun

Jarot mengatakan, sistem drainase Underpass Gandhi Kemayoran ini harusnya sudah diganti karena sudah berusia puluhan tahun.

Padahal kawasan Kemayoran itu sudah beralih fungsi dengan banyaknya permukiman dan apartemen sejak tahun 1991. Adapun dulunya lahan itu adalah airport.

"Sekarang ada perubahan, makanya sistemnya harus dikaji, makanya fungsinya harus diubah. Gini misalnya dulu buat kantor, orang cuci tangan di kantor sekarang banyak apartemen. Lalu air hujan yang dulu masuk ke dalam tanah sekarang ada permukiman. Intinya ada perubahan peruntukan dari tahun 1988 sampai sekarang belum pernah (diganti sistem drainase nya)," ucap dia.

Baca juga: PPK Kemayoran Bersihkan dan Keruk Saluran di Underpass Gandhi Kemayoran

Oleh karena itu, Kementerian PUPR meminta PPK Kemayoran untuk mengganti sistem drainasenya.

"Kami membantu saran teknis misalnya, ini perlu diganti sistem drainasenya," ucap dia.

Sementara Pemprov DKI juga meminta untuk PPK mengevaluasi sistem drainasenya.