Rencana Jakpro Kelola RTH Pluit Karang, Area Kuliner Hanya 11 Persen dan Ada Jogging Track

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) buka suara soal rencana pembangunan kawasan kuliner di di Jalan Pluit Karang Indah Timur, Penjaringan, Jakarta Utara.

PT JUP sendiri merupakan anak perusahaan dari PT Jakarta Propertindo yang adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Rencana ini mulanya mendapat protes dari anggota Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Protes muncul lantaran lahan tersebut adalah ruang terbuka hijau (RTH) yang dibebaskan saat zaman mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD DKI: Lapak di RTH Pluit Karang Dijual Rp 60 Juta per Meter

Bagaimana tanggapan PT JUP?

Karena lahan tidak terawat

Kepala Departemen Pengelolaan Aset dan Properti PT Jakarta Utilitas Propertindo Hafidh Fathoni mengatakan, lahan tersebut akan dibangun kawasan kuliner karena kondisinya yang tidak terawat.

"Kalau dibilang RTH, RTH itu ruang terbuka hijau, kemudian tidak terawat sekian lama. Direksi yang dulu, idenya kenapa enggak ditata saja. Kemudian dilakukan rencana penataan sebagai eksekutor di lapangan selama perizinan ada, izin keluar sudah, dilakukan penataan," ujar Hafidh saat dihubungi wartawan, Rabu (5/2/2020).

Menurut dia, izin untuk mengelola kawasan itu memang sempat tertahan saat tahun 2018 karena ada beberapa persyaratan yang belum selesai.

Baca juga: Asosiasi Sebut UMKM Hanya Bayar Rp 3.000 Per Hari di RTH Pluit Karang

Namun, saat ini seluruh perizinan telah keluar, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan Izin Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

"IMB sudah terbit dulu, cuma Amdal Lalin waktu itu belum, terus selesai. Kemudian dari pihak kita kerja sama kan hendak membangun karena izin sudah ada," kata dia.

Mengenai protes dari anggota DPRD, Hafidh berdalih bahwa yang terpenting adalah aturan sudah diikuti, termasuk perizinan.

Pihaknya pun siap jika nantinya harus dipanggil oleh DPRD DKI untuk menjelaskan mengenai proyek ini.

"Kita juga menghormati para Dewan terhormat. Kalau kami dipanggil untuk menjelaskan ya kami hadir, mohon maaflah kalau misalnya itu menyalahi. Bukan ya, kalau dianggap menyalahi. Selama punya izin, kan artinya izin yang dikeluarkan harus bisa dijalankan," tuturnya.

11 persen lahan akan digunakan

Hafidh mengungkapkan, ada 11 persen dari lahan atau RTH tersebut yang akan dibangun kawasan kuliner.

Sedangkan 89 persen persen dari 2,3 hektar lahan akan tetap hijau atau tidak akan diubah.