Deretan Kebijakan Anies yang Bertentangan dengan Pemerintah Pusat...

Kompas.com - 07/02/2020, 10:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap silang suara atau pendapat dengan pemerintah pusat.

Tercatat ada sejumlah program dan keputusan yang berujung saling adu argumen antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mulai dari soal normalisasi, proyek LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama, revitalisasi Monumen Nasional (Monas), hingga rute Formula E.

Di antara kebijakan-kebijakan itu, ada yang ditentang pemerintah pusat.

Baca juga: Normalisasi Mandek 3 Tahun, PUPR Minta Pemprov DKI Tertibkan Warga di Bantaran Ciliwung

Berikut deretan kebijakan Anies yang ditentang pemerintah pusat:

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1. Soal normalisasi

Salah satu hal yang jadi perbincangan di awal tahun 2020 adalah masalah banjir besar yang melanda DKI Jakarta.

Antisipasi banjir oleh Pemprov DKI Jakarta pun dipertanyakan lantaran banyaknya wilayah yang terendam.

Meski demikian, Pemprov DKI dan pemerintah pusat justru berdebat tentang normalisasi yang masih terhenti atau naturalisasi yang harus diterapkan.

Diketahui, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memperkenalkan istilah naturalisasi sebagai pengganti normalisasi sungai.

Baca juga: Cerita Ahok, Butuh 3 Tahun Sosialisasi Sebelum Relokasi Warga demi Normalisasi Sungai

Anies setuju sungai dikembalikan ke lebarnya yang asli, tetapi tidak dengan cara dipasang sheet pile (beton). Menurut dia, betonisasi pinggir sungai akan merusak ekosistem sungai.

Naturalisasi, kata Anies, menghidupkan ekosistem sungai. Air sungai akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan.

"Kalau makhluk-makhluk bisa hidup di sana, artinya polusi juga rendah. Dan itu yang akan kita lakukan," ujar Anies di Monas pada 2 Mei 2019.

Namun, dalam lebih dari dua tahun menjabat sebagai gubernur, program naturalisasi sungai ala Anies belum terlihat.

Sedangkan pemerintah pusat tetap masih mengandalkan normalisasi.

Saat banjir datang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyindir bahwa 17 km dari 33 km kali Ciliwung belum dinormalisasi.

Menurut Basuki, sungai yang terjamin bebas dari luapan banjir baru sepanjang 16 km.

Hal itu diungkapkannya seusai meninjau lokasi banjir di kawasan Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (1/1/2020).

"Mohon maaf, Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km," kata Basuki.

Basuki mengungkapkan, upaya normalisasi akan menemui sejumlah kendala. Terlebih lagi, lebar kali Ciliwung saat ini kian menyempit.

Baca juga: Naturalisasi di Jakarta dan Pemanfaatan Tepi Sungai yang Bernilai Estetis

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta berpendapat bahwa banjir kali ini terjadi bukan perkara sudah dinormalisasi atau belum.

"Yang terkena banjir itu di berbagai wilayah. Jadi ini bukan sekadar soal yang belum kena normalisasi saja, nyatanya yang sudah ada normalisasi juga terkena banjir," kata Anies

Adapun daerah yang sudah dilakukan normalisasi yakni Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Akhirnya, Presiden Jokowi menginstruksikan normalisasi semua sungai di Jakarta dilanjutkan.

Instruksi itu disampaikan Jokowi saat memanggil sejumlah kepala daerah lain di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

"Semuanya saya kira perlu dilakukan penormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," kata Jokowi.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Jalur Zonasi PPDB Jenjang SD di Kota Tangerang Dibuka Besok, Simak Tata Cara dan Syaratnya

Dua Jalur Zonasi PPDB Jenjang SD di Kota Tangerang Dibuka Besok, Simak Tata Cara dan Syaratnya

Megapolitan
Seorang Pencuri Motor Tertangkap Basah Saat Hendak Beraksi di Kalideres

Seorang Pencuri Motor Tertangkap Basah Saat Hendak Beraksi di Kalideres

Megapolitan
Anji Akan Lakukan Asesmen untuk Rehabilitasi di BNN Pusat, Besok

Anji Akan Lakukan Asesmen untuk Rehabilitasi di BNN Pusat, Besok

Megapolitan
Pungli Sopir Truk Kontainer: dari Uang Kopi, Rokok, hingga Bongkar Muat, Minimal Habiskan Rp 100.000

Pungli Sopir Truk Kontainer: dari Uang Kopi, Rokok, hingga Bongkar Muat, Minimal Habiskan Rp 100.000

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Lucky Alamsyah Terkait Laporan Roy Suryo

Polisi Akan Periksa Lucky Alamsyah Terkait Laporan Roy Suryo

Megapolitan
Juru Parkir Minimarket, Dibutuhkan atau Tidak?

Juru Parkir Minimarket, Dibutuhkan atau Tidak?

Megapolitan
Polda Metro Usut Kepemilikan Mobil Polisi Gadungan yang Pakai Pelat Nomor Palsu

Polda Metro Usut Kepemilikan Mobil Polisi Gadungan yang Pakai Pelat Nomor Palsu

Megapolitan
Istri Mengaku Tak Tahu Anji Gunakan Narkotika

Istri Mengaku Tak Tahu Anji Gunakan Narkotika

Megapolitan
Sudinkes Jakpus Targetkan Vaksinasi 16.000 Orang Per Hari

Sudinkes Jakpus Targetkan Vaksinasi 16.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Kebakaran di Pademangan Timur Diduga akibat Korsleting Listrik

Kebakaran di Pademangan Timur Diduga akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
JICT Jamin Sopir Truk Dilayani di Pelabuhan Tanjung Priok dan Minta Mereka Jangan Lagi Bayar Pungli

JICT Jamin Sopir Truk Dilayani di Pelabuhan Tanjung Priok dan Minta Mereka Jangan Lagi Bayar Pungli

Megapolitan
Pohon Setinggi 20 Meter Tumbang dan Menimpa Dua Warung di Serpong

Pohon Setinggi 20 Meter Tumbang dan Menimpa Dua Warung di Serpong

Megapolitan
JICT Tegur Vendor Outsourcing yang Pekerjakan Koordinator Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

JICT Tegur Vendor Outsourcing yang Pekerjakan Koordinator Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

Megapolitan
Pengamat: Jalur Sepeda Jangan Dibongkar Hanya karena Road Bike

Pengamat: Jalur Sepeda Jangan Dibongkar Hanya karena Road Bike

Megapolitan
Alasan Polisi Gadungan Beli Kartu Anggota Polri Rp 2 Juta: Agar Aman di Jalan

Alasan Polisi Gadungan Beli Kartu Anggota Polri Rp 2 Juta: Agar Aman di Jalan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X