Deretan Kebijakan Anies yang Bertentangan dengan Pemerintah Pusat...

Kompas.com - 07/02/2020, 10:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap silang suara atau pendapat dengan pemerintah pusat.

Tercatat ada sejumlah program dan keputusan yang berujung saling adu argumen antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mulai dari soal normalisasi, proyek LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama, revitalisasi Monumen Nasional (Monas), hingga rute Formula E.


Di antara kebijakan-kebijakan itu, ada yang ditentang pemerintah pusat.

Baca juga: Normalisasi Mandek 3 Tahun, PUPR Minta Pemprov DKI Tertibkan Warga di Bantaran Ciliwung

Berikut deretan kebijakan Anies yang ditentang pemerintah pusat:

1. Soal normalisasi

Salah satu hal yang jadi perbincangan di awal tahun 2020 adalah masalah banjir besar yang melanda DKI Jakarta.

Antisipasi banjir oleh Pemprov DKI Jakarta pun dipertanyakan lantaran banyaknya wilayah yang terendam.

Meski demikian, Pemprov DKI dan pemerintah pusat justru berdebat tentang normalisasi yang masih terhenti atau naturalisasi yang harus diterapkan.

Diketahui, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memperkenalkan istilah naturalisasi sebagai pengganti normalisasi sungai.

Baca juga: Cerita Ahok, Butuh 3 Tahun Sosialisasi Sebelum Relokasi Warga demi Normalisasi Sungai

Anies setuju sungai dikembalikan ke lebarnya yang asli, tetapi tidak dengan cara dipasang sheet pile (beton). Menurut dia, betonisasi pinggir sungai akan merusak ekosistem sungai.

Naturalisasi, kata Anies, menghidupkan ekosistem sungai. Air sungai akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan.

"Kalau makhluk-makhluk bisa hidup di sana, artinya polusi juga rendah. Dan itu yang akan kita lakukan," ujar Anies di Monas pada 2 Mei 2019.

Namun, dalam lebih dari dua tahun menjabat sebagai gubernur, program naturalisasi sungai ala Anies belum terlihat.

Sedangkan pemerintah pusat tetap masih mengandalkan normalisasi.

Saat banjir datang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyindir bahwa 17 km dari 33 km kali Ciliwung belum dinormalisasi.

Menurut Basuki, sungai yang terjamin bebas dari luapan banjir baru sepanjang 16 km.

Hal itu diungkapkannya seusai meninjau lokasi banjir di kawasan Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (1/1/2020).

"Mohon maaf, Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km," kata Basuki.

Basuki mengungkapkan, upaya normalisasi akan menemui sejumlah kendala. Terlebih lagi, lebar kali Ciliwung saat ini kian menyempit.

Baca juga: Naturalisasi di Jakarta dan Pemanfaatan Tepi Sungai yang Bernilai Estetis

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta berpendapat bahwa banjir kali ini terjadi bukan perkara sudah dinormalisasi atau belum.

"Yang terkena banjir itu di berbagai wilayah. Jadi ini bukan sekadar soal yang belum kena normalisasi saja, nyatanya yang sudah ada normalisasi juga terkena banjir," kata Anies

Adapun daerah yang sudah dilakukan normalisasi yakni Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Akhirnya, Presiden Jokowi menginstruksikan normalisasi semua sungai di Jakarta dilanjutkan.

Instruksi itu disampaikan Jokowi saat memanggil sejumlah kepala daerah lain di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

"Semuanya saya kira perlu dilakukan penormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," kata Jokowi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Terjunkan 2.000 Personel Gabungan Amankan Aksi 212 di Monas

Polisi Terjunkan 2.000 Personel Gabungan Amankan Aksi 212 di Monas

Megapolitan
Ini Tahapan Cara Balik Nama Sertifikat Rumah

Ini Tahapan Cara Balik Nama Sertifikat Rumah

Megapolitan
Polisi: Aulia Farhan Konsumsi Narkoba karena Ikut-ikutan Teman

Polisi: Aulia Farhan Konsumsi Narkoba karena Ikut-ikutan Teman

Megapolitan
Eks Calon Independen: Butuh Usaha Luar Biasa Rebut Kekuasaan Wajah Lama di Depok

Eks Calon Independen: Butuh Usaha Luar Biasa Rebut Kekuasaan Wajah Lama di Depok

Megapolitan
Eks Calon Independen: Depok Butuh Sosok Kejutan untuk Dongkrak Partisipasi Politik

Eks Calon Independen: Depok Butuh Sosok Kejutan untuk Dongkrak Partisipasi Politik

Megapolitan
Hingga Jumat Pagi, Ini 19 RW di Jakarta yang Masih Terendam Banjir

Hingga Jumat Pagi, Ini 19 RW di Jakarta yang Masih Terendam Banjir

Megapolitan
Kunjungi Bayi yang Ditolong Polantas, Dirlantas PMJ Senang Namanya Dipakai Orangtua Bayi

Kunjungi Bayi yang Ditolong Polantas, Dirlantas PMJ Senang Namanya Dipakai Orangtua Bayi

Megapolitan
Himpun 69.000 KTP Warga Depok dalam 1,5 Bulan, Reza Zaki: Bisa Jadi Pertimbangan Parpol

Himpun 69.000 KTP Warga Depok dalam 1,5 Bulan, Reza Zaki: Bisa Jadi Pertimbangan Parpol

Megapolitan
Hari Peduli Sampah, Anies Minta Masyarakat Ubah Pola Pikir Tentang Sampah

Hari Peduli Sampah, Anies Minta Masyarakat Ubah Pola Pikir Tentang Sampah

Megapolitan
Banjir di Bidara Cina Surut, Pengungsi Kembali ke Rumah

Banjir di Bidara Cina Surut, Pengungsi Kembali ke Rumah

Megapolitan
Pengakuan Eksekutor Suami Aulia Kesuma, Dibayar Rp 2 Juta dan Bantah Membunuh

Pengakuan Eksekutor Suami Aulia Kesuma, Dibayar Rp 2 Juta dan Bantah Membunuh

Megapolitan
Jalan Cikunir Raya Ditutup hingga Oktober 2020, Ini Jalan Alternatifnya

Jalan Cikunir Raya Ditutup hingga Oktober 2020, Ini Jalan Alternatifnya

Megapolitan
Banjir di Cawang Akibat Luapan Kali Ciliwung Berangsur Surut

Banjir di Cawang Akibat Luapan Kali Ciliwung Berangsur Surut

Megapolitan
Utang Beli Sapi Tak Kunjung Dibayar, Pensiunan PNS di Depok Dicokok Polisi

Utang Beli Sapi Tak Kunjung Dibayar, Pensiunan PNS di Depok Dicokok Polisi

Megapolitan
Kasus Narkoba Menjerat Aulia Farhan 'Anak Jalanan', Positif Sabu dan Ekstasi

Kasus Narkoba Menjerat Aulia Farhan "Anak Jalanan", Positif Sabu dan Ekstasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X