Kemensetneg Tak Konsisten Soal Formula E di Monas, F-PSI: Tak Tahu Ada "Deal" Apa di Belakang

Kompas.com - 10/02/2020, 16:48 WIB
Ajang balap Formula E yang digelar di sekitar Stadion Olimpiade Beijing, China, September 2014. Youtube/Michelin PassionAjang balap Formula E yang digelar di sekitar Stadion Olimpiade Beijing, China, September 2014.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mempertanyakan sikap Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka khususnya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang mengizinkan penggunaan kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk ajang balap Formula E.

Padahal sebelumnya Komisi Pengarah justru melarang adanya gelaran mobil balap listrik internasional itu

Apalagi Monas merupakan kawasan cagar budaya seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Baca juga: Politisi PDI-P: Formula E Hambur-hamburkan Duit, Tidak Ada Efek Bagusnya

"Berubah-ubah ya? Kadang mengizinkan, kadang enggak mengizinkan. Memang sebenarnya ada banyak hal yang harus dipertimbangkan salah satunya dalam hal cagar budaya itu," ujar Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian saat ditemui di ruang Fraksi PSI, Gedung DPRD DKI, Senin (10/2/2020).

Fraksi PSI mencurigai ada deal atau kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi soal lolosnya penyelenggaraan Formula E di ikon ibu kota itu.

Bahkan Pemprov DKI sudah memproyeksikan penggunaan Monas sebelum meminta izin ke Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

"Ya saya tidak tahu deal-dealan apa yang terjadi di belakang kita tidak tahu itu kita tidak ingin menuduh atau mereka-reka dan lain sebagainya," kata dia.

"Dan kalau memang Monas mau dilihat dari ketentuan cagar budaya, Monas sendiri kemarin semestinya sudah menjadi awal cukup untuk diselidiki untuk dugaan delik yang terjadi karena tanpa izin dari menteri melakukan perubahan-perubahan di daerah cagar budaya itu ada pidananya," tutur Justin.

Justin pun menegaskan Fraksi PSI tetap akan menolak penyelenggaraan balap mobil listrik internasional tersebut.

"Iya. Bahkan dalam KUA PPAS kemarin sendiri memang tetap ada programnya, tapi kita sudah berikan catatannya di tanggapan resmi kita dan kita bicarakan di paripurna juga kalau kita menolak," tambah dia.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pro Kontra Ganjil Genap di Tengah Pandemi Covid-19, Driver Ojol Untung tapi Pengguna Mobil Bingung

Pro Kontra Ganjil Genap di Tengah Pandemi Covid-19, Driver Ojol Untung tapi Pengguna Mobil Bingung

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Bos PS Store Putra Siregar Jadi Korban Pembunuhan Karakter

Kuasa Hukum Sebut Bos PS Store Putra Siregar Jadi Korban Pembunuhan Karakter

Megapolitan
Polisi Dalami Motif Penembakan di Tangsel, Tersangka Klaim untuk Bubarkan Balap Liar

Polisi Dalami Motif Penembakan di Tangsel, Tersangka Klaim untuk Bubarkan Balap Liar

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Jimmy Paling Tahu Kepabeanan Ponsel Putra Siregar, Siapa Dia?

Kuasa Hukum Sebut Jimmy Paling Tahu Kepabeanan Ponsel Putra Siregar, Siapa Dia?

Megapolitan
Patungan Rp 5.000 Tiap Rumah, Jadilah Pos Wifi Gratis untuk Siswa di Pondok Kopi

Patungan Rp 5.000 Tiap Rumah, Jadilah Pos Wifi Gratis untuk Siswa di Pondok Kopi

Megapolitan
Polisi Ungkap Peran 3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Polisi Ungkap Peran 3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Megapolitan
Tenaga Kesehatan di 5 Puskesmas Kota Bogor Positif Covid-19

Tenaga Kesehatan di 5 Puskesmas Kota Bogor Positif Covid-19

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Putra Siregar Tidak Tahu Ponsel yang Dijualnya Ilegal

Kuasa Hukum Sebut Putra Siregar Tidak Tahu Ponsel yang Dijualnya Ilegal

Megapolitan
Jumlah Penumpang KRL Malah Turun Selama Penerapan Ganjil Genap Jakarta

Jumlah Penumpang KRL Malah Turun Selama Penerapan Ganjil Genap Jakarta

Megapolitan
Disebut Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Jabar, Walkot Bekasi: Wajar karena Dekat Jakarta

Disebut Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Jabar, Walkot Bekasi: Wajar karena Dekat Jakarta

Megapolitan
3 Lagi Pegawai PN Jakarta Barat Terpapar Covid-19

3 Lagi Pegawai PN Jakarta Barat Terpapar Covid-19

Megapolitan
Jelang Pilkada Depok, PSI: Prioritas Kami Mengakhiri Rezim PKS

Jelang Pilkada Depok, PSI: Prioritas Kami Mengakhiri Rezim PKS

Megapolitan
3 Pelaku Penembakan secara Acak di Tangsel Beraksi 7 Kali, 8 Pengendara Jadi Korban

3 Pelaku Penembakan secara Acak di Tangsel Beraksi 7 Kali, 8 Pengendara Jadi Korban

Megapolitan
Pemkot Depok Optimalkan Kampung Siaga Covid-19, Setiap RW Dapat Rp 2 Juta

Pemkot Depok Optimalkan Kampung Siaga Covid-19, Setiap RW Dapat Rp 2 Juta

Megapolitan
Struktur Bata di Bawah Stasiun Bekasi Diduga Bekas Markas di Zaman Jepang

Struktur Bata di Bawah Stasiun Bekasi Diduga Bekas Markas di Zaman Jepang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X