Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Silang Suara DPRD DKI soal Formula E di Monas: PSI Tuding Ada Deal, Gerindra Dukung Pemprov

Kompas.com - 11/02/2020, 10:23 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelaran Formula E di Jakarta masih terus menarik untuk dibahas.

Sikap Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka yang sebelumnya melarang kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat namun kemudian mengizinkan juga menimbulkan pro dan kontra.

Izin mengenai penyelenggaran Formula E di kawasan Monas tertera dalam surat Nomor B-3/KPPKKM/02/2020 yang diteken Menteri Sekretaris Negara yang juga Ketua Komisi Pengarah Medan Merdeka, Pratikno.

Namun para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyikapi keputusan ini dengan berbagai reaksi.

Baca juga: Formula E dan Revitalisasi Monas, Ditentang Pusat tetapi Akhirnya Disetujui dengan Syarat

Politisi PDI-P berharap izin tak dikeluarkan

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan Ida Mahmudah menentang Formula E diselenggarakan di Monas. Bahkan menurut dia, gelaran balap mobil listrik internasional itu seharusnya tak diselenggarakan.

"Saya berharap sih tidak dikeluarkan (izin penyelenggaraan). Iya harusnya tidak boleh (di Monas). Saya berpikir untuk Pemda DKI pertimbangkan ulang deh kalau memang formula E itu di DKI," ucap Ida saat dihubungi, Senin (10/2/2020).

Apalagi, Monas merupakan kawasan cagar budaya sesuai undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Meski nantinya Pemprov tak menggunakan Monas sebagai lintasan balap, tetapi menggunakan rute Sudirman-Thamrin pun dirasa kurang pas.

Baca juga: Politisi PDI-P: Formula E Hambur-hamburkan Duit, Tidak Ada Efek Bagusnya

"Saya berharap Pak Gubernur mempertimbangkan ulang deh, karena memang tidak memadai situasinya. Pertama, itu kalau di Monas nanti lintasannya memungkinkan tidak," tutur Ida.

"Apalagi dengan kemarin wacana Thamrin-Sudirman mau gabung berapa banyak orang jalan di sana?" lanjut politisi PDI-Perjuangan ini.

Ketua Komisi D ini juga mendukung sikap Fraksi PSI yang meminta anggaran Formula E dialihkan untuk penanganan banjir dan masalah lainnya di Jakarta.

"Sangat setuju, saya dukung dengan pernyataan PSI. Memang rakyat Jakarta masih butuh sentuhan atau konsentrasi pak gubernur terkait dengan penyelesaian banjir, ini yang menjadi prioritas menurut saya dan memang harus ditangani segera tidak boleh tidak," ucap Ida.

Dalam sudut pandang sebagai wakil rakyat, Ida merasa Pemprov hanya menghambur-hamburkan uang.

Padahal, Formula E belum tentu mendatangkan wisawatan dan mengembalikan keuntungan dari anggaran yang sudah dikeluarkan.

"Kalau saya sebagai anggota Dewan ditanya, lebih baik jangan ada deh formula E. Hambur-hamburin duit dan efek bagusnya tidak ada," tambahnya.

F-PSI duga ada 'deal' di belakang

Fraksi PSI DPRD DKI memang sedari awal menolak penyelenggaraan Formula E di Ibu Kota.

Mereka pun mempertanyakan sikap Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka khususnya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang seolah tak konsisten karena mengizinkan Monas sebagai rute balap Formula E.

"Berubah-ubah ya? Kadang mengizinkan, kadang enggak mengizinkan. Memang sebenarnya ada banyak hal yang harus dipertimbangkan salah satunya dalam hal cagar budaya itu," terang Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Justin Adrian.

Baca juga: Kemensetneg Tak Konsisten Soal Formula E di Monas, F-PSI: Tak Tahu Ada Deal Apa di Belakang

Fraksi PSI mencurigai ada deal atau kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi soal lolosnya penyelenggaraan Formula E di ikon ibu kota itu.

Bahkan Pemprov DKI sudah memproyeksikan penggunaan Monas sebelum meminta izin ke Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

"Ya saya tidak tahu deal-dealan apa yang terjadi di belakang kita tidak tahu itu kita tidak ingin menuduh atau mereka-reka dan lain sebagainya," duganya.

"Dan kalau memang Monas mau dilihat dari ketentuan cagar budaya, Monas sendiri kemarin semestinya sudah menjadi awal cukup untuk diselidiki untuk dugaan delik yang terjadi karena tanpa izin dari menteri melakukan perubahan-perubahan di daerah cagar budaya itu ada pidananya," tutur Justin.

Gerindra anggap Jakarta kekurangan event internasional

Berbeda dengan politisi PDI-Perjuangan dan PSI, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta tetap ingin ajang balap mobil listrik Formula E digelar di Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik menilai Ibu Kota selama ini kekurangan ajang atau event dengan skala internasional.

Ia pun tak berkeberatan meski pemilihan treknya menuai perdebatan karena diadakan di kawasan Monas.

"Jakarta itu perlu event-event internasional, karena Jakarta enggak punya apa-apa," ujar Taufik.

Baca juga: Dukung Formula E, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Anggap Jakarta Kekurangan Ajang Internasional

Taufik juga mengaku tidak mempermasahkan jika nantinya balapan tak bisa digelar di Kawasan Monas.

Menurut dia banyak jalan lain yang dapat menjadi opsi lintasan di di tengah Kota Jakarta.

"Kita ikut saja arahan Setneg. DPRD kan apa kata Setneg, setuju ya jalan," jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini berpendapat bila Formula E digelar di Jakarta, maka banyak dampak positif yang bisa terjadi.

Jika balapan ini sukses, maka ajang internasional lainnya juga bisa dihelat di Jakarta.

Masyarakat diminta mendukung

Fraksi lain yang mendukung penuh adanya Formula E baik di Monas maupun di Kawasan Medan Merdeka adalah Fraksi Golkar.

Andai jadi diselenggarakan di Monas, berarti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

"Formula E ini kan merupakan hajat dari Pemprov DKI menghelat kegiatan balap internasional, tentu kita harus berkoordinasi jangan sampai ada kesalahan lagi seperti kemarin ada revitalisasi Monas," terang Sekretaris Fraksi Golkar Judistira Hermawan.

Baca juga: Politisi Golkar: Formula E Jadi Pintu Awal Ajang Balap hingga Formula One

"Hal ini sudah dilakukan oleh Pemprov DKI dalam hal ini Pak Gubernur dan kami apresiasi Alhamdulillah dapat persetujuan dari komisi pengarah untuk bisa di Monas," lanjutnya.

Mengenai Monas sebagai cagar budaya, menurut Judis, lintasan Formula E tetap bisa ada di sekitarannya. Yang terpenting adalah tetap dijaga saat gelaran tersebut berlangsung.

Untuk itu Ia berharap semua pihak termasuk warga Jakarta mendukung kehadiran Formula E di Jakarta.

Kehadiran Formula E juga bisa membuat pandangan terhadap Jakarta menjadi lebih baik.

"Saya pikir Jakarta seluruhnya pemerintah atau pun masyarakat harus mendukung ini, untuk memberikan kesan sekali kepada dunia bahwa kita adalah kota yang ramah terhadap wisatawan, jangan sampai Jakarta itu dilihat kota yang penuh demo saja," tutup kakak kandung artis Nia Ramadhani ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com