Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Revitalisasi Monas: Dari Ditolak Istana Negara, Mangkrak, hingga Kembali Berjalan

Kompas.com - 11/02/2020, 12:19 WIB
Walda Marison,
Irfan Maullana

Tim Redaksi


JAKARTA,KOMPAS.com - Kebijakan revitalisasi kawasan Monas yang digaungkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mendapat penolakan dari beragai pihak, mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga pihak Istana Negara.

Meski diadang berbagai penolakan, toh akhirnya proyek ini tetap berjalan juga.

Penolakan dari istana bermula pada 27 Januari 2020. Kala itu pihak Istana Negara melalui Menteri Sekertariat Negara Pratikno menganjurkan agar Anies memberhentikan proyek tersebut untuk sementara waktu.

"Karena itu jelas ada prosedur yang belum dilalui, ya kita minta untuk distop dulu," kata Pratikno usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

"Kita surati saja," sambungnya.

Baca juga: Pemprov DKI Harap Penghentian Sementara Revitalisasi Monas Tak Berlangsung Lama

Istana berkirim surat lantaran Pemprov DKI Jakarta belum mendapatkan izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Keberadaan Komisi Pengarah ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Komisi Pengarah terdiri dari gabungan tujuh instansi, di mana Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjabat sebagai Ketua dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Sekretaris.

Namun, agaknya Pemprov DKI kekeh dengan rencana melanjutkan proyek revitalisasi kawasan Monas. Hal itu terlihat dari sikap Anies yang tidak mau menaggapi pertanyaan wartawan soal sikap pihak Istana Negara.

Selain Pratikno, menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa revitalisasi kawasan Monas sering dilakukan oleh gubernur Jakarta sebelum–sebelumnya.

Namun, dari semua gubernur yang pernah menjabat, hanya Gubernur Anies yang tidak kantongi izin.

Baca juga: Pemprov DKI Harap Kemensetneg Segera Bahas Masalah Izin Revitalisasi Monas

"Sejak Pak Sutiyoso, Pak Foke (Fauzi Bowo), Pak Jokowi sudah dilakukan. Ini keempat kali yang akan direvitalisasi oleh Pak Anies dan harus ada prosedur itu (izin Komisi Pengarah)," ujar Basuki seusai rapat di Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Dia menyayangkan sikap Anies yang tidak mengikuti prosedur layaknya gubernur terdahulu.

Setelah mengalami beberapa penolakan dan rapat dengan anggota DPRD, proyek tersebut akhirnya sempat diberhentikan.

Keputusan itu diambil setelah Pemprov DKI Jakarta melakukan rapat koordinasi bersama DPRD DKI Jakarta.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penumpang Diminta Lapor jika Dapat Intimidasi Saat Pakai Taksi Online di Terminal Kampung Rambutan

Penumpang Diminta Lapor jika Dapat Intimidasi Saat Pakai Taksi Online di Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Supian Suri Siap Mundur dari PNS jika Jadi Cawalkot Depok 2024

Supian Suri Siap Mundur dari PNS jika Jadi Cawalkot Depok 2024

Megapolitan
Pencurian Gerobak Sampah di Depok, Modusnya Pura-pura Pinjam Buat Angkut Barang

Pencurian Gerobak Sampah di Depok, Modusnya Pura-pura Pinjam Buat Angkut Barang

Megapolitan
Terminal Kampung Rambutan Akui Kurang Sosialisasi soal Taksi 'Online' Boleh Angkut Penumpang

Terminal Kampung Rambutan Akui Kurang Sosialisasi soal Taksi "Online" Boleh Angkut Penumpang

Megapolitan
Bursa Pilkada 2024 Makin Ramai, Sekda Supian Suri Siap Maju Jadi Cawalkot Depok

Bursa Pilkada 2024 Makin Ramai, Sekda Supian Suri Siap Maju Jadi Cawalkot Depok

Megapolitan
Pengelola: Taksi Online Diperbolehkan Masuk ke Terminal Kampung Rambutan

Pengelola: Taksi Online Diperbolehkan Masuk ke Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Cianjur Masuk Aglomerasi Jakarta karena Menunjang Kebutuhan Air Minum

Cianjur Masuk Aglomerasi Jakarta karena Menunjang Kebutuhan Air Minum

Megapolitan
Cara Laporkan Saldo Terpotong Dua Kali Saat Naik Transjakarta

Cara Laporkan Saldo Terpotong Dua Kali Saat Naik Transjakarta

Megapolitan
Pedemo di Patung Kuda Akui Keputusan MK Soal Hasil Pilpres 2024 Sudah Inkracht

Pedemo di Patung Kuda Akui Keputusan MK Soal Hasil Pilpres 2024 Sudah Inkracht

Megapolitan
Resmi Ditutup, Jakarta Lebaran Fair Kedatangan 350.000 Pengunjung dengan Nilai Transaksi Ratusan Miliar

Resmi Ditutup, Jakarta Lebaran Fair Kedatangan 350.000 Pengunjung dengan Nilai Transaksi Ratusan Miliar

Megapolitan
Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Megapolitan
Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami 'Nyebur' Bareng

Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami "Nyebur" Bareng

Megapolitan
Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Megapolitan
Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Megapolitan
Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com