Larang Ondel-ondel Keliling, Pemprov DKI Siapkan Kajian Revisi Perda

Kompas.com - 11/02/2020, 17:52 WIB
Para pengamen ondel-ondel di kawasan Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020). Pemprov DKI Jakarta akan merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi yang di mana ondel-ondel merupakan salah satu kebudayaan khas Betawi. KOMPAS.com/M LUKMAN PABRIYANTOPara pengamen ondel-ondel di kawasan Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020). Pemprov DKI Jakarta akan merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi yang di mana ondel-ondel merupakan salah satu kebudayaan khas Betawi.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Kebudayaan DKI Jakarta akan membuat kajian atau naskah akademis untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Revisi ini bertujuan untuk melarang penggunaan ondel-ondel sebagai alat mengamen.

Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Imam Hadi Purnomo mengatakan, keberadaan pengamen yang menggunakan ondel-ondel memang harus dievaluasi.

"Kami akan buat naskah akademis terlebih dahulu sebagai prasyarat perubahan perda, diupayakan tidak terlalu lama," ujar Imam saat dihubungi, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Ondel-ondel Jalanan, Boneka Betawi yang Kehilangan Sakralitasnya

Sebelum revisi perda direalisasikan, Dinas Kebudayaan DKI akan berkoordinasi dengan lurah dan camat di Jakarta untuk mengimbau para pengamen tidak lagi menggunakan ondel-ondel sebagai alat mengamen.

"Pendekatannya dengan persuasif dahulu, penertiban dilakukan sebagai opsi terakhir," kata Imam.

DPRD DKI Jakarta berencana merevisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 untuk melarang penggunaan ondel-ondel sebagai alat mengamen.

Baca juga: Ondel-ondel dan Pertarungan Belief Masyarakat Betawi

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, larangan tersebut akan dimasukkan ke dalam Perda Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Larangan penggunaan ondel-ondel untuk mengamen, kata Iman, harus diatur dalam perda. Tujuannya agar pelanggar perda bisa dikenai sanksi tegas.

"Kami rencana mau ubah, revisi perda dulu. Ondel-ondel itu harus dijadikan ikon, enggak boleh dijadikan untuk pengamen di jalan," ujar Iman.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak-anak yang Lakukan Pornoaksi Pura-pura Belajar Online untuk Mengelabui Orangtua

Anak-anak yang Lakukan Pornoaksi Pura-pura Belajar Online untuk Mengelabui Orangtua

Megapolitan
'Orang-orang Memang Pakai Masker, tapi Mengapa saat Ngobrol Malah Dilepas?'

"Orang-orang Memang Pakai Masker, tapi Mengapa saat Ngobrol Malah Dilepas?"

Megapolitan
Pertamina Periksa Sampel Gumpalan Minyak di Pulau Pari

Pertamina Periksa Sampel Gumpalan Minyak di Pulau Pari

Megapolitan
Pemkot Jaktim Ingin Bangun Tugu Peti Mati untuk Ingatkan Bahaya Covid-19

Pemkot Jaktim Ingin Bangun Tugu Peti Mati untuk Ingatkan Bahaya Covid-19

Megapolitan
Terekam Kamera CCTV, Begini Detik-detik Penembakan Pria di Kelapa Gading

Terekam Kamera CCTV, Begini Detik-detik Penembakan Pria di Kelapa Gading

Megapolitan
Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi: Tidak Usah Demo, Lagi Covid-19

Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi: Tidak Usah Demo, Lagi Covid-19

Megapolitan
Cekcok di Pesawat, Pimpinan KPK Nawawi Pomolango Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi

Cekcok di Pesawat, Pimpinan KPK Nawawi Pomolango Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi

Megapolitan
Mendiang Kadis Parekraf di Mata Anies dan Ariza: Pribadi yang Baik serta Berdedikasi

Mendiang Kadis Parekraf di Mata Anies dan Ariza: Pribadi yang Baik serta Berdedikasi

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Sediakan Banyak Alternatif Pengganti Kantong Plastik

Pemprov DKI Diminta Sediakan Banyak Alternatif Pengganti Kantong Plastik

Megapolitan
Fakta Kantor BMKG Ditutup Sementara akibat Covid-19: WFH Diterapkan, Peringatan Dini Bencana Tetap Berjalan

Fakta Kantor BMKG Ditutup Sementara akibat Covid-19: WFH Diterapkan, Peringatan Dini Bencana Tetap Berjalan

Megapolitan
Ada Sidang Tahunan di DPR, Polisi Buat Rekayasa Lalu Lintas

Ada Sidang Tahunan di DPR, Polisi Buat Rekayasa Lalu Lintas

Megapolitan
PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Lagi: Positivity Rate 8,7 Persen, Kini CFD Ditiadakan

PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Lagi: Positivity Rate 8,7 Persen, Kini CFD Ditiadakan

Megapolitan
Fakta-fakta Pengusaha Pelayaran Tewas Ditembak di Kelapa Gading

Fakta-fakta Pengusaha Pelayaran Tewas Ditembak di Kelapa Gading

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Bertambah 34, Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi Capai 682

UPDATE 13 Agustus: Bertambah 34, Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi Capai 682

Megapolitan
Pembangunannya Sempat Terhambat, Jalur DDT Manggarai-Cikarang Diharapkan Rampung 2021

Pembangunannya Sempat Terhambat, Jalur DDT Manggarai-Cikarang Diharapkan Rampung 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X