Kompas.com - 11/02/2020, 19:18 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/NURSITA SARISekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, anggaran balap mobil listrik Formula E 2020 sudah dialokasikan berdasarkan perhitungan berbagai hal. Anggaran tersebut pada akhirnya juga akan diaudit.

Saefullah menyampaikan itu menanggapi pernyataan anggota fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak yang mengkritik anggaran Formula E di Jakarta lebih besar dibandingkan Hong Kong.

"Pekerjaan itu berjalan saja, nanti kan pada akhirnya ada audit," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Politisi PDI-P Kritik Anggaran Formula E di DKI Lebih Besar dari Hong Kong

Saefullah berujar, audit anggaran dilakukan oleh internal Pemprov DKI dan pihak eksternal, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Audit juga bisa dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Masyarakat juga boleh lakukan pengawasan kalau dianggap ada sesuatu yang perlu pengawasan," kata Saefullah.

Gilbert Simanjuntak sebelumnya mengkritik besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Baca juga: Sebelum Pasti Diselenggarakan di Monas, Pemprov DKI Kerap Bertemu Pengelola GBK Bahas Formula E

Dia mengatakan, Federation Internationale de l'Automobile (FIA) atau Federasi Automobil Internasional selaku pencetus Formula E telah mengadakan balapan di sejumlah negara.

Salah satunya adalah di Hong Kong yang memakan biaya sekitar 250 hingga 300 juta dollar Hong Kong (HKD), atau setara dengan Rp 529 miliar (asumsi 1 HKD = Rp 1.763).

Sementara, di Jakarta hingga saat ini besaran anggarannya mencapai Rp 1,6 triliun atau berlipat ganda dari yang di Hong Kong.

"Apa yang membedakan biaya penyelenggaraan di Jakarta dua kali lipat biaya di Hong Kong, sementara bahan untuk membangun ada di Indonesia (batu, semen, pasir)," ujar Gilbert.

Anggota Komisi B itu juga mempertanyakan penunjukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai penyelenggara gelaran internasional itu.

Padahal, perusahaan pelat merah ini bergerak di bidang jasa konstruksi yang tidak ada hubungannya dengan tujuan acara, yakni pariwisata.

Selain itu, dia menganggap belum ada publikasi yang jelas soal adanya pengelolaan sirkuit setelah balapan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Kembali Perpanjangan PPKM hingga 31 Mei

Anies Kembali Perpanjangan PPKM hingga 31 Mei

Megapolitan
Ada 9.291 Pergerakan Penumpang di Soekarno-Hatta pada Hari Terakhir Larangan Mudik

Ada 9.291 Pergerakan Penumpang di Soekarno-Hatta pada Hari Terakhir Larangan Mudik

Megapolitan
Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Megapolitan
Fakta Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan Anak di Bekasi: Positif Narkoba, Ada Residivis, Aktor Utama Buron

Fakta Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan Anak di Bekasi: Positif Narkoba, Ada Residivis, Aktor Utama Buron

Megapolitan
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Megapolitan
Banjir Sempat Melanda Kampung Baru, Warga: Sudah Biasa

Banjir Sempat Melanda Kampung Baru, Warga: Sudah Biasa

Megapolitan
Warga Cimahpar Bogor Pasang Spanduk Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Bebas Covid-19

Warga Cimahpar Bogor Pasang Spanduk Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Bebas Covid-19

Megapolitan
5 Terdakwa Kasus Kerumunan Petamburan Dituntut Penjara Selama 1 Tahun 6 Bulan

5 Terdakwa Kasus Kerumunan Petamburan Dituntut Penjara Selama 1 Tahun 6 Bulan

Megapolitan
Banjir di 6 RT di Pondok Pinang Sudah Surut Senin Sore

Banjir di 6 RT di Pondok Pinang Sudah Surut Senin Sore

Megapolitan
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Shihab Dituntut Penjara Selama 2 Tahun

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Shihab Dituntut Penjara Selama 2 Tahun

Megapolitan
10.000 Rapid Test Antigen Gratis Disiapkan Dinkes Kota Tangerang untuk Antisipasi Lonjakan Covid-19

10.000 Rapid Test Antigen Gratis Disiapkan Dinkes Kota Tangerang untuk Antisipasi Lonjakan Covid-19

Megapolitan
Dinkes DKI Lanjutkan Vaksinasi AstraZeneca Selain Batch CTMAV547

Dinkes DKI Lanjutkan Vaksinasi AstraZeneca Selain Batch CTMAV547

Megapolitan
UPDATE 17 Mei: 21 Kasus Covid-19 Baru di Tangsel, 1 Pasien Meninggal

UPDATE 17 Mei: 21 Kasus Covid-19 Baru di Tangsel, 1 Pasien Meninggal

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Covid-19, Polisi Sediakan 3.400 Tes Antigen Gratis di Sejumlah Titik di Kota Tangerang

Antisipasi Lonjakan Covid-19, Polisi Sediakan 3.400 Tes Antigen Gratis di Sejumlah Titik di Kota Tangerang

Megapolitan
Penumpang yang Tiba di Terminal Kalideres Dites Cepat Antigen Covid-19, Dua Positif

Penumpang yang Tiba di Terminal Kalideres Dites Cepat Antigen Covid-19, Dua Positif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X