Anggaran Formula E Dikritik Politisi PDI-P, Sekda DKI: Nanti Ada Audit

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, anggaran balap mobil listrik Formula E 2020 sudah dialokasikan berdasarkan perhitungan berbagai hal. Anggaran tersebut pada akhirnya juga akan diaudit.

Saefullah menyampaikan itu menanggapi pernyataan anggota fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak yang mengkritik anggaran Formula E di Jakarta lebih besar dibandingkan Hong Kong.

"Pekerjaan itu berjalan saja, nanti kan pada akhirnya ada audit," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Politisi PDI-P Kritik Anggaran Formula E di DKI Lebih Besar dari Hong Kong

Saefullah berujar, audit anggaran dilakukan oleh internal Pemprov DKI dan pihak eksternal, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Audit juga bisa dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Masyarakat juga boleh lakukan pengawasan kalau dianggap ada sesuatu yang perlu pengawasan," kata Saefullah.

Gilbert Simanjuntak sebelumnya mengkritik besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Baca juga: Sebelum Pasti Diselenggarakan di Monas, Pemprov DKI Kerap Bertemu Pengelola GBK Bahas Formula E

Dia mengatakan, Federation Internationale de l'Automobile (FIA) atau Federasi Automobil Internasional selaku pencetus Formula E telah mengadakan balapan di sejumlah negara.

Salah satunya adalah di Hong Kong yang memakan biaya sekitar 250 hingga 300 juta dollar Hong Kong (HKD), atau setara dengan Rp 529 miliar (asumsi 1 HKD = Rp 1.763).

Sementara, di Jakarta hingga saat ini besaran anggarannya mencapai Rp 1,6 triliun atau berlipat ganda dari yang di Hong Kong.

"Apa yang membedakan biaya penyelenggaraan di Jakarta dua kali lipat biaya di Hong Kong, sementara bahan untuk membangun ada di Indonesia (batu, semen, pasir)," ujar Gilbert.

Anggota Komisi B itu juga mempertanyakan penunjukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai penyelenggara gelaran internasional itu.

Padahal, perusahaan pelat merah ini bergerak di bidang jasa konstruksi yang tidak ada hubungannya dengan tujuan acara, yakni pariwisata.

Selain itu, dia menganggap belum ada publikasi yang jelas soal adanya pengelolaan sirkuit setelah balapan.