Yurgen-Zaki Mulai Pertimbangkan Partai Politik untuk Maju di Pilkada Depok 2020

Kompas.com - 12/02/2020, 05:41 WIB
Deklarasi Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jalur Independen di Juliet Coffee & Kitchen, Senin (23/12/2019). KOMPAS.com/ANGGITA NURLITASARIDeklarasi Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jalur Independen di Juliet Coffee & Kitchen, Senin (23/12/2019).

DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon wali kota dan wakil wali kota Depok dari jalur independen, Yurgen Sutarno dan Reza Zaki berlomba dengan waktu untuk menghimpun 85 ribu KTP dukungan agar bisa maju di Pilkada Depok 2020.

Dalam sepekan waktu tersisa hingga 18 Februari 2020, mereka mesti meraup 25 ribu lembar KTP lagi.

Jumlah itu nyaris dua kali lipat perolehan sementara jumlah KTP yang mereka terima saat ini, yaitu sekitar 15 ribu KTP per pekan.

Baca juga: Yurgen-Zaki Berlomba dengan Waktu Maju Independen di Pilkada Depok 2020

Reza Zaki tak menampik bahwa keadaan mereka belum sepenuhnya aman. Ia berujar, demi mengamankan tempat dalam kontestasi 5 tahunan itu, mereka tak akan menutup pintu dari lamaran partai politik.

"Buat saya, politik itu dinamis, sehingga bisa masuk dari mana saja," ujar Zaki dihubungi Kompas.com, Senin (10/2/2020) sore.

Yurgen Sutarno dan Reza Zaki mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Depok dari jalur independen pada 23 Desember 2019.

Mereka mengklaim bakal fokus pada tiga dari total delapan poin yang mereka sampaikan saat deklarasi, yakni isu pengangguran, harga sembako, dan kemacetan di Depok.

Mencitrakan diri sebagai "wajah baru", ditambah niat maju sebagai calon independen membuat pasangan Yurgen-Zaki sebagai calon alternatif.

Namun, jika terjepit keadaan jumlah dukungan melalui KTP yang tak mencapai target, Zaki menganggap bahwa menitipkan satu di antara mereka jadi satu-satunya jalan buat meloloskan gagasan mereka ke dalam kontestasi.

Menurut dia, opsi itu lebih baik ketimbang memaksakan mereka maju berdua, tetapi mentok sebagai bakal calon lantaran kekurangan dukungan.

"Kalau Yurgen yang ditarik atau saya yang ditarik, ketika partai politik membutuhkan itu, saya fine-fine saja," ujar Zaki.

Dia menegaskan bahwa mereka tak sepercaya diri itu bakal dipinang partai politik.

"Percayakan itu pada kami dan kami akan mengurus itu dari dalam. Kami terus melakukan kalkulasi sampai detik-detik terakhir, bagaimana perubahan itu akan kami bawa. Salah satu dari kami tidak masalah," bebernya.

Parpol sudah bangun komunikasi

Zaki mengaku, ia dan Yurgen mulai didekati sejumlah partai politik jelang Pilkada Depok 2020.

"Boleh dibilang, karena sempat aktif di partai politik, kami dengan partai politik mana pun sebetulnya ada relasi yang cukup dekat dengan DPP (pengurus pusat), termasuk Gerindra, PKS, dan PDI-P," ujar Zaki.

Pasangan Yurgen-Zaki pernah mencoba peruntungan pada Pileg 2019 lalu dengan membawa bendera partai politik.

Baca juga: Maju Independen di Pilkada Depok 2020, Yurgen-Zaki Ngaku Juga Dibidik Parpol

Yurgen mencalonkan diri sebagai calon legislatif daerah pemilihan Depok dan Bekasi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia gagal lantaran partainya juga tak berhasil lolos ambang batas parlemen.

Zaki sempat berlomba masuk Senayan melalui Partai Nasdem dari daerah pemilihan Sumedang-Majalengka. Ia pun pernah menduduki kursi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasdem Kabupaten Sumedang pada 2015.

Jelang Pilkada Depok 2020, Zaki menyebutkan, setidaknya ada 3 partai politik yang mulai membidik mereka. 

"Ada PKB, PKS, bahkan teman-teman di DPP PDI-P juga berkomunikasi, seperti Bang Budiman Sudjatmiko (PDI-P) bilang, kami cocoknya 'merah'," kata dia.

Kendati begitu, Zaki mengaku ogah jemawa. Ia enggan menyebutkan partai politik mana yang sejauh ini paling getol menggaet salah satu dari atau mereka berdua sekaligus.

Menurutnya, parpol-parpol mulai genit pada mereka karena parpol-parpol tersebut juga masih gamang soal figur yang akan diusung.

"Kami tidak bisa menyimpulkan mereka seserius apa. Yang jelas, kami terbuka bagi semuanya dan tadi sudah saya sebutkan beberapa partai yang memang komunikasinya sempat terjalin," tutur dia.

Buka peluang merapat ke PKS

Dari tiga partai politik yang mulai membidik, PKS jadi salah satu yang berpeluang cukup besar menggaet mereka.

Partai penguasa rezim pemerintahan Kota Depok itu disebut sebagai parpol yang berinisiatif menjalin komunikasi dengan Yurgen-Zaki.

"Ada kemungkinan (digaet PKS) karena justru kemarin itu PKS yang membangun komunikasi. Sempat dari PKS menghubungi karena petahana (Mohammad Idris, Wali Kota Depok usungan PKS pada 2015) justru punya pikiran untuk maju independen," kata Zaki.

"DPP PKS yang pada 2019 menentukan caleg se-Indonesia, orangnya komunikasi dengan kami," tambah dia.

Di sisi lain, dalam deklarasinya 23 Desember 2019 lalu, Yurgen-Zaki sempat menyebutkan bahwa selama 15 tahun terakhir, Kota Depok dikelola secara amatir dan tidak ilmiah.

Lantas, jika salah satu dari mereka atau mereka berdua digaet PKS yang merupakan wajah lama di Depok, akankah reputasi "wajah baru dan muda" yang mereka bangun luntur?

"Saya pikir (jika digaet PKS), kami harus melihat lihat siapa yang menjadi partner kami nantinya. Kami berusaha untuk tidak kawin dengan wajah lama yang hari ini dikritik," kata Zaki.

"PKS itu pengusung petahana yang hari ini (Mohammad Idris), tapi (sekarang) sangat dinamis di dalam," tambah dia.

Zaki menganggap, keberadaan mereka sebagai figur yang "dijual" PKS seandainya jadi bergabung, malah akan memberi warna pada partai itu.

"Buat kami tidak menjadi masalah, karena entah Yurgen atau saya, salah satu bisa mewarnai di dalam dan akan memberikan satu produk baru," ujar dia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Megapolitan
DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

Megapolitan
KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

Megapolitan
Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Megapolitan
Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Megapolitan
Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Megapolitan
Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Megapolitan
Dilecehkan di Bandara Soetta Setelah Rapid Test, Korban Mengaku Trauma Mendalam

Dilecehkan di Bandara Soetta Setelah Rapid Test, Korban Mengaku Trauma Mendalam

Megapolitan
Viral, Oknum Petugas Ngotot Ingin Makan di Tempat di Kramat Pela

Viral, Oknum Petugas Ngotot Ingin Makan di Tempat di Kramat Pela

Megapolitan
Cuitan Pelecehan Seksual di Bandara Soetta, Polres Bandara Belum Terima Laporan

Cuitan Pelecehan Seksual di Bandara Soetta, Polres Bandara Belum Terima Laporan

Megapolitan
Tawuran di Pulogadung Tewaskan Seorang Pelajar, Satu Pelaku Ditangkap

Tawuran di Pulogadung Tewaskan Seorang Pelajar, Satu Pelaku Ditangkap

Megapolitan
Tanggapi Kritik soal Jenazah Saefullah Dibawa ke Balai Kota, Ketua DPRD: Semua Taat Protokol

Tanggapi Kritik soal Jenazah Saefullah Dibawa ke Balai Kota, Ketua DPRD: Semua Taat Protokol

Megapolitan
UPDATE 18 September: Bertambah 41 Kasus Positif dan 15 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

UPDATE 18 September: Bertambah 41 Kasus Positif dan 15 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Jalur Pedestrian di Seputar Istana Bogor Ditutup pada Akhir Pekan untuk Hindari Keramaian

Jalur Pedestrian di Seputar Istana Bogor Ditutup pada Akhir Pekan untuk Hindari Keramaian

Megapolitan
Ojol di Kota Tangerang Didenda Rp 100.000 jika Langgar Protokol Kesehatan

Ojol di Kota Tangerang Didenda Rp 100.000 jika Langgar Protokol Kesehatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X