PKL Tanah Abang Bergejolak Lagi, Mereka Tolak Relokasi dan Akan Ajukan Petisi ke Anies

Kompas.com - 13/02/2020, 09:35 WIB
Loksem JP 15 Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020) KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARILoksem JP 15 Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendirikan kawasan terintegrasi di JP 15, Jalan Taman Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Saat ini, lokasi itu merupakan tempat penampungan pedagang kaki lima (PKL) yang diberi nama Lokasi Sementara (Loksem) JP 15.

Pemprov DKI memberi waktu hingga 29 Februari 2020 bagi para pedagang untuk pindah ke dua lokasi binaan (lokbin) yang disediakan, yakni di Palmerah dan Cempaka Sari.

Akan tetapi, instruksi itu  mendapat penolakan para pedagang. Lanjar, selaku koordinator para pedagang mengatakan, seharusnya tidak semua PKL di sana direlokasi.

Baca juga: PKL Tanah Abang Tolak Pindah, Wakil Wali Kota: Kalau Pemerintah Mau Pakai, Harus Berangkat

"Paling dua sampai empat kios yang kena proyek, seharusnya itu aja yang direlokasi," kata Lanjar kepada wartawan, Rabu (12/2/2020).

Selain itu, sosialisasi mengenai pemindahan juga terbilang minim dan mendadak. Mereka diminta berkumpul di RPTRA Cideng pada 5 Februari 2020 dan sudah harus angkat kaki pada akhir bulan.

Padahal sebanyak 31 PKL yang ada di loksem JP 15 itu merupakan binaan Pemprov DKI Jakarta. Akan tetapi mereka tidak dilibatkan dalam diskusi mengenai rencana pemindahan tersebut.

"Kaget. Sedangkan kami kan binaan. Jadi label binaan itu enggak ada artinya. Auto debet (pembayaran iuran ke Pemprov) padahal berjalan baik," ujar Lanjar.

Akan layangkan petisi ke Gubernur

Lanjar mengatakan, pedagang-pedagang yang tergabung di JP 15 hendak melayangkan petisi ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada hari ini.

Sebanyak lima orang perwakilan  JP 15, dan 10 orang perwakilan paguyuban PKL Jakarta Pusat akan pergi ke Balaikota untuk memberikan petisi tersebut.

"Kami mau adakan petisi ke Gubernur. Karena kami kan enggak berdampak proyek (pembangunan kawasan integrasi transportasi umum), tapi kenapa dipindah semua," kata Lanjar

Baca juga: PKL Tanah Abang Akan Layangkan Petisi kepada Anies Terkait Rencana Pembongkaran Lapak Mereka

Ia berharap dengan adanya petisi itu, Anies dan pejabat yang menentukan nasib mereka bisa berdiskusi terkait rencana pembongkaran dan pemindahan tersebut.

Terkait penolakan dari PKK itu, Wakil Walikota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan, dari awal izin penggunaan lokasi tersebut hanya sementara.

Loksem JP 15 Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020)KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARI Loksem JP 15 Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020)

"Jadi itu sebenarnya sudah kami kasih tahu kalau loksem, lokasi sementara. Jadi sewaktu-waktu kalau pemerintah mau pakai, ya harus berangkat," ujar Irwandi.

Pembongkaran tersebut juga tidak semena-mena. Pemerintah menyediakan dua lokasi relokasi di lokbin Palmerah dan Cempaka Sari.

"(Jika tidak mau pindah) kami akan tertibkan karena itu harus dikosongkan. Ini sudah ada keputusan untuk kepentingan yang lebih tinggi," ucap Irwandi.

"Kalau tiga bangunan doang yang digusur nanti pada ngiri dong, belum lagi manuver (bus) transjakarta nanti bakal terganggu juga," tambah Irwandi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PLN Pastikan Dana Pelanggan Listrik Prabayar yang Sudah Beli Token Tak Hilang

PLN Pastikan Dana Pelanggan Listrik Prabayar yang Sudah Beli Token Tak Hilang

Megapolitan
Sejak Sore Token Listrik Gagal Input, PLN Sebut Ada Gangguan Jaringan Data

Sejak Sore Token Listrik Gagal Input, PLN Sebut Ada Gangguan Jaringan Data

Megapolitan
Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Megapolitan
Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Megapolitan
Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Megapolitan
Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Megapolitan
Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Megapolitan
Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Megapolitan
Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Megapolitan
Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Sudah Disemprot Disinfektan oleh Tim Gegana, Besok Pasar Cisalak Dibuka

Sudah Disemprot Disinfektan oleh Tim Gegana, Besok Pasar Cisalak Dibuka

Megapolitan
Masuki New Normal, Pengunjung Mall Dibatasi 35 Persen

Masuki New Normal, Pengunjung Mall Dibatasi 35 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X