Kritik Pedas PSI kepada Pemprov DKI, dari Lem Aibon hingga Formula E

Selain itu, pihaknya lebih memilih anggaran yang dihabiskan untuk persiapan Formula E lebih baik dialokasikan ke kebutuhan yang lebih penting. Seperti mengatasi masalah banjir, membangun sekolah dan MCK yang masih tidak layak di beberapa wilayah di Jakarta.

Walau demikian, kritik tersebut bak angin berlalu karena Pemprov tetap saja menjalankan rencana tersebut. Terlebih setelah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat.

4. Kritik naturalisasi

Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Justin Adrian menilai, konsep pengerjaan naturalisasi sungai di Jakarta hingga saat ini tidak jelas meski anggaran yang dialokasikan relatif besar.

Hal ini disampaikan Justin seusai meninjau lokasi naturalisasi Kanal Banjir Barat (KBB) di segmen Shangrilla-Karet, Jakarta.

Baca juga: Politisi PSI Sebut Naturalisasi untuk Tingkatkan Komersial Properti, Bukan Kendalikan Banjir

Di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019, anggaran proyek tertulis "Pembangunan Prasarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya Kanal Banjir Barat Segmen Karet s.d Sudirman" dengan nilai pagu anggaran Rp 12,7 miliar.

"Semestinya anggaran-anggaran dikeluarkan untuk output-input jelas dan manfaatnya apa. Naturalisasi dari awal digaungkan juga dalam rangka pengendalian banjir, tapi sepenuhnya enggak efektif untuk pengendalian banjir," ujar Justin di lokasi, Rabu (12/2/2020).

Ia menilai, Pemprov DKI Jakarta kerap melakukan pengerjaan atau mengeluarkan program tanpa ada kajian yang jelas.

Tak hanya program naturalisasi, pengerjaan tanpa kajian juga dilakukan terhadap revitalisasi atau pelebaran trotoar.

Baca juga: Kemensetneg Tak Konsisten Soal Formula E di Monas, F-PSI: Tak Tahu Ada Deal Apa di Belakang

"Jadi saya agak khawatir kita membelanjakan anggaran APBD ini dengan jumlah signifikan tanpa kajian-kajian tentang input output-nya apa. Jadi kepastian itunya saya kira harus jadi pertimbangan juga karena ini kan uang pajak masyarakat," tambah Justin.

Dalam tinjauan tersebut, Justin juga mengaku bingung dengan konsep naturalisasi.

Melihat kondisi sungai, justru seperti tidak dilakukan naturalisasi. Pasalnya, sungai tidak diperlebar dan tidak adanya penanaman pohon maupun taman seperti yang diklaim Pemprov DKI.

"Jadi kalau ini disebut naturalisasi, menurut saya, ini lebih tepatnya untuk tempat selfie karena tidak ada penambahan debit air yang lewat," ujar Justin.