Kompas.com - 13/02/2020, 18:45 WIB
Sejumlah Kartu Keluarga dan KTP Palsu yang disita polisi dari rental pembuatan KTP Eketronik palsu di Desa Kairatu, kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Rabu (30/5/2018). KOMPAS.com/Rahmat Rahman PattySejumlah Kartu Keluarga dan KTP Palsu yang disita polisi dari rental pembuatan KTP Eketronik palsu di Desa Kairatu, kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Rabu (30/5/2018).
Penulis Tia Astuti
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan data pada dokumen administrasi kependudukan dapat dilakukan setiap orang apabila terjadi perubahan pada data diri, termasuk untuk mengubah jenis kelamin.

Sesuai Undang-Undang No 24 Tahun 2013, negara berkewajiban memberi perlindungan dan pengakuan terhadapan penentuan status pribadi dan status hukum atas tiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI).

Pencatatan peristiwa penting lainnya itu, menurut Undang-Undang Adminduk Pasal 56 Ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Baca juga: Begini Cara Pencatatan Perubahan Nama di Disdukcapil

Dan sesuai Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Pasal 58 Ayat (2) jenis kelamin merupakan satu dari 31 data kependudukan milik perseorangan yang dapat diubah.

Dilansir dari Kompas.com kanal Properti, perubahan jenis kelamin sebagai data untuk dokumen administrasi kependudukan bisa terjadi karena tiga hal:

1. Kesalahan catat oleh pihak rumah sakit

Pada kasus ini pihak rumah sakit atau bidan akan membuat surat keterangan adanya kesalahan dalam pencatatan sesuai permohonan yang bersangkutan untuk dipakai sebagai dasar pembuatan akta kelahiran.

Surat keterangan ini diserhkan ke Suku Dinas Pencatatan Sipil sebagai dasar pembuatan akta kelahiran yang baru.

Baca juga: Ini Cara Mengubah Data pada Kartu Keluarga

Permohonan ini harus segera dilakukan dalam tempo 30 hari setelah akta kelahiran yang lama atau yang salah dikeluarkan.

2. Kesalahan catat oleh pihak Disdukcapil

Pada kasus ini, pemohon juga harus mengajukan revisi dalam tempo 30 hari setelah akta kelahiran yang lama atau yang salah dikeluarkan.

Apabila pengajuan revisi oleh pemohon lebih dari 30 hari maka pemohon harus melalui ketetapan peradilan terlebih dahulu.

3. Perubahan jenis kelamin dalam kurun waktu tertentu

Yang dimaksud dengan perubahan jenis kelamin pada waktu tertentu adalah benar-benar mengubah identitas diri dari pria ke perempuan atau sebaliknya, seperti yang dilakukan Dorce Gamalama dan Lucinta Luna.

Dalama kasus ini, untuk dapat mengubah jenis kelamin di dokumen administrasi kependudukan, yang bersangkutan harus melalui proses peradilan terlebih dahulu yang menetapkan jenis kelamin terbaru yang bersangkutan.

Baca juga: Begini Cara Melapor Tindak Pidana Ke Polisi

Setelah surat putusan pengadilan keluar, yang bersangkutan baru bisa mendatangi Disdukcapil untuk mengurus akta kelahiran baru dengan identitas yang sesuai dari putusan pengadilan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi: Satgas Covid-19 Berupaya Lakukan Tracing di Ponpes Milik Rizieq Shihab, tetapi Ditolak

Saksi: Satgas Covid-19 Berupaya Lakukan Tracing di Ponpes Milik Rizieq Shihab, tetapi Ditolak

Megapolitan
Pria Gangguan Jiwa Terperangkap di Pembatas Jalur Sepeda Sudirman

Pria Gangguan Jiwa Terperangkap di Pembatas Jalur Sepeda Sudirman

Megapolitan
Cerita Pangdam Jaya Hadapi Mahasiswa Tolak Omibus Law hingga Jadi Imam Shalat Berjemaah

Cerita Pangdam Jaya Hadapi Mahasiswa Tolak Omibus Law hingga Jadi Imam Shalat Berjemaah

Megapolitan
Data IQAIR Senin, Kualitas Udara Jakarta Terburuk Keempat di Dunia

Data IQAIR Senin, Kualitas Udara Jakarta Terburuk Keempat di Dunia

Megapolitan
Alasan Mahasiswa dan Dosen UI Belum Mau Kuliah Tatap Muka Semester Depan

Alasan Mahasiswa dan Dosen UI Belum Mau Kuliah Tatap Muka Semester Depan

Megapolitan
Kasatpol PP Kabupaten Bogor Sebut Ketokohan Rizieq di Kasus Kerumunan Megamendung

Kasatpol PP Kabupaten Bogor Sebut Ketokohan Rizieq di Kasus Kerumunan Megamendung

Megapolitan
Saksi: Acara Rizieq di Megamendung yang Memicu Kerumunan Tak Berizin

Saksi: Acara Rizieq di Megamendung yang Memicu Kerumunan Tak Berizin

Megapolitan
Opsi Kuliah Tatap Muka Semester Depan Tak Diminati Mahasiswa dan Dosen UI

Opsi Kuliah Tatap Muka Semester Depan Tak Diminati Mahasiswa dan Dosen UI

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Wagub DKI Jadi Saksi Sidang Rizieq Shihab Hari Ini

Kuasa Hukum Sebut Wagub DKI Jadi Saksi Sidang Rizieq Shihab Hari Ini

Megapolitan
Kala Anies Disanjung Mantan Wali Kota Toronto Kanada karena Berhasil Pengaruhi PBB dalam 2 Menit

Kala Anies Disanjung Mantan Wali Kota Toronto Kanada karena Berhasil Pengaruhi PBB dalam 2 Menit

Megapolitan
Berikut Isi Lengkap Pidato Anies yang Ditanggapi Positif oleh Sekjen PBB

Berikut Isi Lengkap Pidato Anies yang Ditanggapi Positif oleh Sekjen PBB

Megapolitan
Polda Metro Jaya Razia Knalpot Bising di Sejumlah Titik

Polda Metro Jaya Razia Knalpot Bising di Sejumlah Titik

Megapolitan
Ada Kebakaran di Tamansari, Wagub DKI Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan

Ada Kebakaran di Tamansari, Wagub DKI Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan

Megapolitan
Isi Pidato Anies soal Perubahan Iklim yang Didukung Penuh Sekjen PBB

Isi Pidato Anies soal Perubahan Iklim yang Didukung Penuh Sekjen PBB

Megapolitan
Cara Klaim Asuransi untuk Kendaraan Tertimpa Pohon Tumbang di Jakarta

Cara Klaim Asuransi untuk Kendaraan Tertimpa Pohon Tumbang di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X