Kritik Formula E di Monas, JJ Rizal Sebut Pemerintah Plintat-plintut dan Lupa Sejarah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejarawan JJ Rizal menilai pemerintah pusat tidak konsisten terkait penyelenggaraan Formula E di silang Monas, Jakarta Pusat.

Dia merasa heran mengapa pemerintah pusat yang semula menolak, kemudian tiba–tiba mengizinkan penyelenggaraan tersebut.

"Yang tidak tepat adalah betapa plintat-plintutnya sikap pemerintah pusat yang diwakili Komisi Pengarah Monas di bawah Sekretariat Negara yang di dalamnya melibatkan banyak menteri pembantu presiden," katanya saat dihubungi di Jakata, Kamis (13/2/2020).

Sebagai sejarawan, JJ Rizal menilai pemerintah sudah lupa dengan fungsi Monas yang sebenarnya.

Baca juga: Formula E Digelar di Monas dan Klaim Anies Soal Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya

Dia kembali mengingatkan tujuan awal dibuat kawasan Monas.

"Mengembalikan ide dibangunnya Monas, yaitu sebagai ruang kontemplasi, merenung. Bahkan ada kolam renang renung. Tetapi, bersamaan ingin menggelar balap yang tentu saja riuh,” ucap dia.

Dia bahkan menilai pemerintah sudah melupakan sejarah dengan menggunakan kawasan cagar budaya untuk kepentingan yang tidak semestinya.

"Mereka lupa sejarah sehingga sesat paham apa itu Monas dan alasan Soekarno membuatnya,” tutup dia.

Sebelumnya, Formula E di Jakarta dipastikan tetap berlanjut setelah mendapat lampu hijau mengenai lokasi acara.

Baca juga: Lintasan Formula E di Monas Akan Mulai Diaspal Maret 2020

Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka sudah memberi izin untuk menjadikan kawasan Medan Merdeka sebagai tempat berlangsungnya Formula E.

Padahal sebelumnya, pihak penyelenggara yakni Pemprov DKI berencana mengadakannya di Monas, tetapi ditolak oleh Komisi Pengarah.

Penolakan itu karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Sedangkan tanggal pelaksanaannya tetap akan digelar pada 6 Juni 2020.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pemerintah provinsi akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan semua fasilitas yang dibutuhkan selesai sesuai jadwal.