Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Ancaman Penggal Jokowi Sebut Tuntutan Jaksa Tak Masuk Akal

Kompas.com - 17/02/2020, 17:32 WIB
Hermawan Susanto pria yang ancam penggal Jokowi didampingi pengacara, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIHermawan Susanto pria yang ancam penggal Jokowi didampingi pengacara, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum untuk terdakwa Hermawan Susanto, Abdullah Alkatiri menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) tentang tindak pidana makar kepada kliennya tak masuk akal.

Menurut Alkatiri, kliennya tak pernah merencanakan aksi makar akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo.

Ucapan penggal kepala Jokowi dilontarkan secara spontan oleh Hermawan saat mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu RI pada Mei 2019 silam.

Baca juga: Dituntut 5 Tahun Penjara karena Ancam Penggal Jokowi, Hermawan Tolak Berkomentar

"Nah yang dimaksud makar itu harus ada perbuatan permulaan, niat dan perbuatan permulaan. Itu kan enggak ada, spontan dan tidak ada dia (Hermawan) menyerang," ujar Alkatiri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

"Terlalu berlebihan, orang hanya berkata di demo terus dikatakan makar, kan itu berlebihan," lanjutnya.

Oleh karena itu, Alkatiri akan mengajukan pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa. Dia berharap kliennya dapat bebas dari hukuman penjara.

Baca juga: Gabung Aksi di Depan Bawaslu, Pria yang Ancam Penggal Jokowi Mengaku Hanya Ikut-ikutan Teman

"Maka dengan pembelaan dari kami nanti, Insya Allah bisa bebas," ungkap Alkatiri.

Sebelumnya diberitakan, Hermawan dituntut lima tahun hukuman penjara oleh jaksa. Sidang tuntutan itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sore ini.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama lima tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) P. Permana saat membacakan tuntutan.

Jaksa menilai Hermawan terbukti bersalah mengajak atau memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan makar dengan cara memenggal kepala Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu, Hermawan dianggap telah melanggar pasal pidana yang diatur dalam Pasal 104 KUHP Juncto Pasal 110 KUHP Ayat (2).

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengharapkan orang lain, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kejahatan atau memberi bantuan untuk melakukan kejahatan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar untuk membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHP Juncto Pasal 110 KUHP Ayat 2," ungkap Permana.

Adapun, majelis hakim memberikan kesempatan bagi pihak kuasa hukum Hermawan mengajukan pembelaan atau pledoi pada Selasa (25/2/2020) pekan depan.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X