Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Ancaman Penggal Jokowi Sebut Tuntutan Jaksa Tak Masuk Akal

Kompas.com - 17/02/2020, 17:32 WIB
Hermawan Susanto pria yang ancam penggal Jokowi didampingi pengacara, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIHermawan Susanto pria yang ancam penggal Jokowi didampingi pengacara, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum untuk terdakwa Hermawan Susanto, Abdullah Alkatiri menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) tentang tindak pidana makar kepada kliennya tak masuk akal.

Menurut Alkatiri, kliennya tak pernah merencanakan aksi makar akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo.

Ucapan penggal kepala Jokowi dilontarkan secara spontan oleh Hermawan saat mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu RI pada Mei 2019 silam.

Baca juga: Dituntut 5 Tahun Penjara karena Ancam Penggal Jokowi, Hermawan Tolak Berkomentar

"Nah yang dimaksud makar itu harus ada perbuatan permulaan, niat dan perbuatan permulaan. Itu kan enggak ada, spontan dan tidak ada dia (Hermawan) menyerang," ujar Alkatiri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

"Terlalu berlebihan, orang hanya berkata di demo terus dikatakan makar, kan itu berlebihan," lanjutnya.

Oleh karena itu, Alkatiri akan mengajukan pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa. Dia berharap kliennya dapat bebas dari hukuman penjara.

Baca juga: Gabung Aksi di Depan Bawaslu, Pria yang Ancam Penggal Jokowi Mengaku Hanya Ikut-ikutan Teman

"Maka dengan pembelaan dari kami nanti, Insya Allah bisa bebas," ungkap Alkatiri.

Sebelumnya diberitakan, Hermawan dituntut lima tahun hukuman penjara oleh jaksa. Sidang tuntutan itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sore ini.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama lima tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) P. Permana saat membacakan tuntutan.

Jaksa menilai Hermawan terbukti bersalah mengajak atau memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan makar dengan cara memenggal kepala Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu, Hermawan dianggap telah melanggar pasal pidana yang diatur dalam Pasal 104 KUHP Juncto Pasal 110 KUHP Ayat (2).

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengharapkan orang lain, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kejahatan atau memberi bantuan untuk melakukan kejahatan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar untuk membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHP Juncto Pasal 110 KUHP Ayat 2," ungkap Permana.

Adapun, majelis hakim memberikan kesempatan bagi pihak kuasa hukum Hermawan mengajukan pembelaan atau pledoi pada Selasa (25/2/2020) pekan depan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Positif Narkoba, Pegawai Beacukai yang Ditangkap di Kepulauan Seribu Tak Jadi Tersangka

Positif Narkoba, Pegawai Beacukai yang Ditangkap di Kepulauan Seribu Tak Jadi Tersangka

Megapolitan
UPDATE 3 Juli: Bertambah 1, Total 415 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 3 Juli: Bertambah 1, Total 415 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Dipertanyakan, Bagaimana Cara Batasi Pengunjung Pasar di Jakarta?

Dipertanyakan, Bagaimana Cara Batasi Pengunjung Pasar di Jakarta?

Megapolitan
Jalan di Tepi Waduk Pluit Longsor, Penanganan Darurat Ditargetkan Selesai Dua Hari

Jalan di Tepi Waduk Pluit Longsor, Penanganan Darurat Ditargetkan Selesai Dua Hari

Megapolitan
Terlilit Hutang dan Sakit, Seorang Pemuda Coba Bunuh Diri di Lahan Kosong

Terlilit Hutang dan Sakit, Seorang Pemuda Coba Bunuh Diri di Lahan Kosong

Megapolitan
UPDATE 3 Juli: Bertambah 12, Total 491 Kasus Positif Covid-19 di Kota Tangerang

UPDATE 3 Juli: Bertambah 12, Total 491 Kasus Positif Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
Sudin SDA Akan Tutup Jalan Pluit Timur Raya untuk Perbaikan Longsor

Sudin SDA Akan Tutup Jalan Pluit Timur Raya untuk Perbaikan Longsor

Megapolitan
Kontrakan Enam Pintu di Batuampar Terbakar Diduga karena Gas Bocor

Kontrakan Enam Pintu di Batuampar Terbakar Diduga karena Gas Bocor

Megapolitan
Pemkot Tangerang: Lahan Tempat Semanggi Center Akan Jadi Balai Kesenian

Pemkot Tangerang: Lahan Tempat Semanggi Center Akan Jadi Balai Kesenian

Megapolitan
Kini Ojol Boleh Angkut Penumpang Kembali di Depok

Kini Ojol Boleh Angkut Penumpang Kembali di Depok

Megapolitan
Eazy Passport, Layanan Jemput Bola Pembuatan Paspor Imigrasi Tangerang

Eazy Passport, Layanan Jemput Bola Pembuatan Paspor Imigrasi Tangerang

Megapolitan
244 Karyawan Unilever yang Dinyatakan Negatif Tetap Jalani Isolasi

244 Karyawan Unilever yang Dinyatakan Negatif Tetap Jalani Isolasi

Megapolitan
Imbas Penutupan Pasar Tempel, Pasar Pondok Labu Ikut Ditutup Satu Hari

Imbas Penutupan Pasar Tempel, Pasar Pondok Labu Ikut Ditutup Satu Hari

Megapolitan
UPDATE 3 Juli, 434 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

UPDATE 3 Juli, 434 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Resmi Dibuka, Jalan Tol Depok-Antasari Seksi II Gratis Selama 2 Minggu

Resmi Dibuka, Jalan Tol Depok-Antasari Seksi II Gratis Selama 2 Minggu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X