Dilema Pemulangan Anak-anak WNI Eks ISIS...

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk menutup pintu pemulangan 689 WNI eks ISIS.

Menkopolhukam Mahfud MD menyebut mereka sebagai foreign terrorist fighter (FTF). Berangkat dari cap tersebut, Mahfud berujar bahwa pemerintah tak akan memulangkan teroris.

Keputusan itu juga dipertegas Presiden RI Joko Widodo, bahwa ia enggan 689 WNI yang kini tersebar di beberapa negara di Timur Tengah kembali ke Tanah Air.

Baca juga: Pemerintah Akan Pulangkan Anak-anak Eks ISIS, Yenny Wahid: Sudah Siap Tampung Mereka?

"Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Jokowi bilang, langkah ini berarti pemerintah lebih mengutamakan keamanan 260 juta rakyat Indonesia di Tanah Air.

"Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan,"ujar dia.

Nasib anak-anak eks ISIS

Menilik langkah pemerintah Indonesia, sebagian kalangan pun mempertanyakan nasib berbagai anak-anak dan perempuan dalam 689 WNI eks ISIS itu.

Sebab, mereka dinilai bukan kombatan yang ikut angkat senjata ke Irak dan Suriah, melainkan sekadar diboyong oleh suami dan ayah mereka.

Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid yang kerap bicara soal isu-isu radikalisme agama dan kemanusiaan pun buka suara soal polemik ini.

"Memang masalahnya, semua negara kesulitan menentukan harus diapakan warga negaranya yang kemudian pergi dengan ISIS. Banyak negara juga bingung ketika menentukan kebijakan," jelas Yenny kepada wartawan di Balai Poernomo Prawiro, FISIP Universitas Indonesia, Senin (17/2/2020) siang.

Dilema tersebut semakin membingungkan jika pokok persoalannya ialah pemulangan anak-anak WNI eks ISIS.

Baca juga: Yenny Wahid Ungkap Dilema Pemulangan Anak-anak Eks Kombatan ISIS

Dari sudut pandang kemanusiaan, Yenny menegaskan bahwa negara harus melindungi anak-anak.

Paradigma ini berlaku luas di kancah internasional, termasuk Indonesia.

"Indonesia karena sudah meratifikasi konvensi tentang hak anak-anak, memang di satu sisi negara harus memberikan perlindungan kepada anak-anak," jelas Yenny.

Dengan paradigma ini, negara perlu memandang anak-anak eks kombatan ISIS ini sebagai korban.