5 Fakta Pencalonan Yenny Sucipto, Kader PDI-P yang Ingin Jadi Wali Kota Depok

3. Sebut Depok minim pembangunan dan transparansi.

Yenny yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) beranggapan, selama ini Depok minim pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.

Yenny juga menuding, penggunaan anggaran daerah tidak transparan. Semua itu, kata dia, mesti diakhiri apabila Depok ingin dibenahi.

"Melalui Pilkada Depok 2020, mimpi masyarakat Depok memiliki kota yang maju dan membanggakan dapat diwujudkan. Syaratnya, jangan lagi-lagi salah memilih pemimpin," ia mengungkapkan.

4. Klaim didukung elemen masyarakat Depok.

Di balik keinginannya mencalonkan diri, Yenny mengklaim diri didukung berbagai elemen masyarakat Depok sejak November 2019 lalu.

Baca juga: Yenny Sucipto Ikut Penjaringan Calon Wali Kota, Anggap Depok Stagnan 15 Tahun Terakhir

"Ada permintaan dari beberapa elemen masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan satu per satu, yang tergabung dalam Koalisi Depok Berubah," ujar Yenny.

Ia berujar, para perwakilan elemen masyarakat itulah yang bertemu dengan jajaran DPP PDI-P. Di sana, Yenny mengaku didaftarkan oleh mereka dalam pencalonan Wali Kota Depok.

Yenny mengklaim, dirinya dipilih karena rekam jejaknya dianggap cukup mumpuni untuk mengubah Depok.

"Ada kepentingan untuk perubahan Depok. Kebetulan skill saya, soal tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, itu mumpuni. Jadi memang pertimbangan mereka memilih saya itu berdasarkan skill yang saya miliki," bebernya.

5. Bukan penduduk asli Depok.

Yenny mengakui bahwa statusnya yany bukan warga Depok bisa saja menjegal langkahnya dalam Pilkada 2020 nanti.

Namun, secara umum, Yenny yang mengaku berdomisili di Jakarta Selatan itu tetap merasa yakin terhadap kansnya dalam kontestasi mendatang berbekal dukungan elemen masyarakat tadi.

Baca juga: Bukan Penduduk Asli Depok, Yenny Sucipto Yakin Raup Dukungan di Pilkada 2020

"Bahwa saya bukan penduduk asli Depok, itu pasti konsekuensi saya dan menjadi hambatan besar," jelas perempuan yang kini bekerja di Kantor Staf Presiden (KSP).

"Yang saya tangkap dari beberapa elemen yang menginginkan perubahan ini kan soal aktor. Mereka mencari pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk perubahan Depok, terutama bicara soal kesejahteraan masyarakat," ia menjelaskan.