5 Fakta Pencalonan Yenny Sucipto, Kader PDI-P yang Ingin Jadi Wali Kota Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Yenny Sucipto mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Depok 2021-2026 lewat partainya.

Yenny mendaftarkan diri sebagai kandidat melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P.

Di sisi lain, pengurus PDI-P di tingkat cabang (kota) dan daerah (provinsi) telah menyepakati nama Afifah Aliyah untuk maju di Pilkada Depok 2020.

Baca juga: Yenny Sucipto Sowan ke Sejumlah Tokoh Minta Dukungan Maju Pilkada Depok

PDI-P sendiri membuka tiga jalur penjaringan bagi para kadernya untuk berkontestasi di Pilkada Depok 2020, yakni melalui penjaringan tingkat cabang (kota) dan tingkat daerah (provinsi), selain tingkat pusat.

Berikut 5 fakta seputar pencalonan Yenny sebagai kandidat penguasa Depok:

1. Mengaku siap lahir dan batin.

Yenny mengaku siap lahir dan batin untuk maju dalam kontestasi merebut pucuk kekuasaan Kota Depok yang selama 3 periode terakhir diduduki PKS.

Dia juga menyatakan siap bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat yang sevisi dalam perjuangan demi perubahan Kota Depok.

"Bersama seluruh komponen masyarakat Depok, saya akan istiqomah setia di garis rakyat. Maka itu saya berani untuk maju dalam Pilkada Depok 2020," kata dia melalui keterangannya kepada wartawan, Senin (17/02/2020).

Baca juga: Yenny Sucipto Mengaku Siap Jadi Wali Kota, PDI-P Bilang Belum Putuskan Kandidat di Pilkada Depok 2020

2. Sebut Depok stagnan selama 15 tahun.

Yenny yang juga menjabat sebagai salah satu Ketua Bidang Projo di PDI-P ini menyatakan, selama sekitar 15 tahun belakangan Kota Depok mengalami stagnasi.

Selama periode itu pula, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempatkan usungannya di posisi wali kota.

Menurut Yenny, sebagai kota hunian penyangga Ibu Kota Negara, Depok tak mengalami kemajuan yang berarti.

"Perubahan di Kota Depok menjadi keniscayaan jika memang masyarakat menghendaki peningkatan kualitas hidup," ujar Yenny.

"Sudah terlalu lama masyarakat Depok membiarkan ketidakberesan merajalela," imbuhnya.

Baca juga: Yenny Sucipto Sowan ke Sejumlah Tokoh Minta Dukungan Maju Pilkada Depok

3. Sebut Depok minim pembangunan dan transparansi.

Yenny yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) beranggapan, selama ini Depok minim pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.

Yenny juga menuding, penggunaan anggaran daerah tidak transparan. Semua itu, kata dia, mesti diakhiri apabila Depok ingin dibenahi.

"Melalui Pilkada Depok 2020, mimpi masyarakat Depok memiliki kota yang maju dan membanggakan dapat diwujudkan. Syaratnya, jangan lagi-lagi salah memilih pemimpin," ia mengungkapkan.

4. Klaim didukung elemen masyarakat Depok.

Di balik keinginannya mencalonkan diri, Yenny mengklaim diri didukung berbagai elemen masyarakat Depok sejak November 2019 lalu.

Baca juga: Yenny Sucipto Ikut Penjaringan Calon Wali Kota, Anggap Depok Stagnan 15 Tahun Terakhir

"Ada permintaan dari beberapa elemen masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan satu per satu, yang tergabung dalam Koalisi Depok Berubah," ujar Yenny.

Ia berujar, para perwakilan elemen masyarakat itulah yang bertemu dengan jajaran DPP PDI-P. Di sana, Yenny mengaku didaftarkan oleh mereka dalam pencalonan Wali Kota Depok.

Yenny mengklaim, dirinya dipilih karena rekam jejaknya dianggap cukup mumpuni untuk mengubah Depok.

"Ada kepentingan untuk perubahan Depok. Kebetulan skill saya, soal tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, itu mumpuni. Jadi memang pertimbangan mereka memilih saya itu berdasarkan skill yang saya miliki," bebernya.

5. Bukan penduduk asli Depok.

Yenny mengakui bahwa statusnya yany bukan warga Depok bisa saja menjegal langkahnya dalam Pilkada 2020 nanti.

Namun, secara umum, Yenny yang mengaku berdomisili di Jakarta Selatan itu tetap merasa yakin terhadap kansnya dalam kontestasi mendatang berbekal dukungan elemen masyarakat tadi.

Baca juga: Bukan Penduduk Asli Depok, Yenny Sucipto Yakin Raup Dukungan di Pilkada 2020

"Bahwa saya bukan penduduk asli Depok, itu pasti konsekuensi saya dan menjadi hambatan besar," jelas perempuan yang kini bekerja di Kantor Staf Presiden (KSP).

"Yang saya tangkap dari beberapa elemen yang menginginkan perubahan ini kan soal aktor. Mereka mencari pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk perubahan Depok, terutama bicara soal kesejahteraan masyarakat," ia menjelaskan.