IPB Kritik Pemerintah Soal Kebijakan Impor Komoditas Pertanian

Kompas.com - 18/02/2020, 11:33 WIB
Sejumlah pakar di bidang pertanian saat berbicara dalam diskusi bertajuk Ekspor Impor dan Kedaulatan Petani, di Gedung Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB Dramaga, Senin (17/2/2020). KOMPAS.COM/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHSejumlah pakar di bidang pertanian saat berbicara dalam diskusi bertajuk Ekspor Impor dan Kedaulatan Petani, di Gedung Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB Dramaga, Senin (17/2/2020).

BOGOR, KOMPAS.com - Sejumlah pakar di bidang pertanian mengkritik kebijakan pemerintah dalam kegiatan perdagangan internasional atau ekspor-impor yang belum berpihak kepada para petani.

Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) Nunung Nuryantono mengatakan,  kegiatan perdagangan internasional selama ini belum memberikan keuntungan terhadap para petani.

Menurut Nunung, pada dasarnya negara tidak mungkin menutup diri terhadap ekspor-impor karena hal itu dibutuhkan. Namun, dalam sebuah perdagangan seharusnya bisa memberikan manfaat kepada semua pihak.

Baca juga: Dua Komoditas Pertanian Ini Harganya Naik di Akhir Tahun

"Pertanyaannya, siapa yang menikmati keuntungan dari perdagangan itu? Apakah semua pihak yang terlibat bisa mendapatkan benefit?" ujar Nunung dalam diskusi Ekspor-Impor dan Kedaulatan Petani di Gedung FEM IPB, Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).

Ia menambahkan, posisi Indonesia dalam perdagangan internasional belum memiliki daya tawar kuat yang selama ini dikuasai negara-negara besar.

Berdasarkan data, sebut Nunung, perdagangan pada sektor pertanian lebih banyak impor ketimbang ekspor.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Impornya masih banyak. Semester I tahun 2019 saja Rp 35,5 triliun impor. Sementara eskpornya hanya Rp 177 miliar. Itu data, itu bisa dicek. Ini persoalan serius," kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Tani Centre LPPM IPB Hermanu Triwidodo. Menurut dia, pemerintah harus melindungi petani.

Ia melihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap kouta impor telah melahirkan celah dan berpotensi merugikan negara maupun petani.

"Kami ingin mendorong pemerintah untuk melihat kembali sejauh mana urgensi kebijakan impor terhadap sejumlah komoditas pertanian. Serta bagaimana mendorong penguatan agar terciptanya pertani-petani Indonesia yang lebih berdaulat,” kata dia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bogor Siapkan Tempat Isolasi Pasien Covid-19 di Tiap Kelurahan

Pemkot Bogor Siapkan Tempat Isolasi Pasien Covid-19 di Tiap Kelurahan

Megapolitan
Persoalan RSUD Bekasi, Nyaris Gulung Tikar hingga Terpaksa Rawat Pasien di Tikar dan Pikap

Persoalan RSUD Bekasi, Nyaris Gulung Tikar hingga Terpaksa Rawat Pasien di Tikar dan Pikap

Megapolitan
UPDATE 25 Juni: 761 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel, RS Rujukan Hampir Penuh

UPDATE 25 Juni: 761 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel, RS Rujukan Hampir Penuh

Megapolitan
Cerita Tenaga Kesehatan Tangani Para Pasien Covid-19 Muda Separah Lansia

Cerita Tenaga Kesehatan Tangani Para Pasien Covid-19 Muda Separah Lansia

Megapolitan
UPDATE 25 Juni: Depok Kembali Catat Rekor, Ada 657 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

UPDATE 25 Juni: Depok Kembali Catat Rekor, Ada 657 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
UPDATE 25 Juni: Tambah 6.934, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus Setengah Juta

UPDATE 25 Juni: Tambah 6.934, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus Setengah Juta

Megapolitan
Asrama Haji Pondok Gede Disiapkan Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Disiapkan Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Efektif Tekan Mobilitas, Ganjil Genap di Kota Bogor Diberlakukan Lagi Akhir Pekan Ini

Efektif Tekan Mobilitas, Ganjil Genap di Kota Bogor Diberlakukan Lagi Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Penyesuaian Operasional Transportasi Publik: MRT, LRT dan Transjakarta hingga Pukul 21.00

Penyesuaian Operasional Transportasi Publik: MRT, LRT dan Transjakarta hingga Pukul 21.00

Megapolitan
Menangis Tak Mampu Tolong Warga Kritis Covid-19, Wakapolres: Maaf Bu, Tadi Saya Janji Bawa Bapak Selamat

Menangis Tak Mampu Tolong Warga Kritis Covid-19, Wakapolres: Maaf Bu, Tadi Saya Janji Bawa Bapak Selamat

Megapolitan
Jenazah Pasien Covid-19 di Tangsel Mulai Dimakamkan Tanpa Peti Mati karena Stok Habis

Jenazah Pasien Covid-19 di Tangsel Mulai Dimakamkan Tanpa Peti Mati karena Stok Habis

Megapolitan
Pasien Kritis Terbaring di Tikar dan Pikap, Dirut RSUD Kota Bekasi: Covid-19 Itu Nyata

Pasien Kritis Terbaring di Tikar dan Pikap, Dirut RSUD Kota Bekasi: Covid-19 Itu Nyata

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov DKI Batasi Kunjungan ke TPU

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov DKI Batasi Kunjungan ke TPU

Megapolitan
Warga Tangerang Meninggal Usai Divaksinasi Covid-19, IDI Minta Keluarganya Laporkan Kronologi Lengkap

Warga Tangerang Meninggal Usai Divaksinasi Covid-19, IDI Minta Keluarganya Laporkan Kronologi Lengkap

Megapolitan
Dirikan Tenda Darurat, RSUD Tarakan Pinjam Lahan SDN 02 Cideng

Dirikan Tenda Darurat, RSUD Tarakan Pinjam Lahan SDN 02 Cideng

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X