IPB Kritik Pemerintah Soal Kebijakan Impor Komoditas Pertanian

Kompas.com - 18/02/2020, 11:33 WIB
Sejumlah pakar di bidang pertanian saat berbicara dalam diskusi bertajuk Ekspor Impor dan Kedaulatan Petani, di Gedung Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB Dramaga, Senin (17/2/2020). KOMPAS.COM/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHSejumlah pakar di bidang pertanian saat berbicara dalam diskusi bertajuk Ekspor Impor dan Kedaulatan Petani, di Gedung Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB Dramaga, Senin (17/2/2020).

BOGOR, KOMPAS.com - Sejumlah pakar di bidang pertanian mengkritik kebijakan pemerintah dalam kegiatan perdagangan internasional atau ekspor-impor yang belum berpihak kepada para petani.

Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) Nunung Nuryantono mengatakan,  kegiatan perdagangan internasional selama ini belum memberikan keuntungan terhadap para petani.

Menurut Nunung, pada dasarnya negara tidak mungkin menutup diri terhadap ekspor-impor karena hal itu dibutuhkan. Namun, dalam sebuah perdagangan seharusnya bisa memberikan manfaat kepada semua pihak.

Baca juga: Dua Komoditas Pertanian Ini Harganya Naik di Akhir Tahun

"Pertanyaannya, siapa yang menikmati keuntungan dari perdagangan itu? Apakah semua pihak yang terlibat bisa mendapatkan benefit?" ujar Nunung dalam diskusi Ekspor-Impor dan Kedaulatan Petani di Gedung FEM IPB, Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).

Ia menambahkan, posisi Indonesia dalam perdagangan internasional belum memiliki daya tawar kuat yang selama ini dikuasai negara-negara besar.

Berdasarkan data, sebut Nunung, perdagangan pada sektor pertanian lebih banyak impor ketimbang ekspor.

"Impornya masih banyak. Semester I tahun 2019 saja Rp 35,5 triliun impor. Sementara eskpornya hanya Rp 177 miliar. Itu data, itu bisa dicek. Ini persoalan serius," kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Tani Centre LPPM IPB Hermanu Triwidodo. Menurut dia, pemerintah harus melindungi petani.

Ia melihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap kouta impor telah melahirkan celah dan berpotensi merugikan negara maupun petani.

"Kami ingin mendorong pemerintah untuk melihat kembali sejauh mana urgensi kebijakan impor terhadap sejumlah komoditas pertanian. Serta bagaimana mendorong penguatan agar terciptanya pertani-petani Indonesia yang lebih berdaulat,” kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

144 Jemaah yang Diisolasi di Masjid di Kebon Jeruk Tak Ada yang Bergejala Covid-19

144 Jemaah yang Diisolasi di Masjid di Kebon Jeruk Tak Ada yang Bergejala Covid-19

Megapolitan
BPTJ Minta Pembatasan Akses Transportasi Umum di Jabodetabek, Polisi Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

BPTJ Minta Pembatasan Akses Transportasi Umum di Jabodetabek, Polisi Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Megapolitan
BMKG: Bekasi dan Depok Hujan Ringan Siang hingga Sore Nanti

BMKG: Bekasi dan Depok Hujan Ringan Siang hingga Sore Nanti

Megapolitan
Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-19, Kapolsek Kembangan Dicopot

Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-19, Kapolsek Kembangan Dicopot

Megapolitan
Bandara Soekarno-Hatta Berlakukan Larangan Kedatangan WNA

Bandara Soekarno-Hatta Berlakukan Larangan Kedatangan WNA

Megapolitan
Belum Berstatus PSBB, DKI Belum Setop Transportasi Keluar-Masuk Jakarta

Belum Berstatus PSBB, DKI Belum Setop Transportasi Keluar-Masuk Jakarta

Megapolitan
Kisah Pramugara Berjuang di Tengah Pandemi Covid-19...

Kisah Pramugara Berjuang di Tengah Pandemi Covid-19...

Megapolitan
Abaikan Imbauan Tetap di Rumah, Dua Kelompok Tawuran di Tebet

Abaikan Imbauan Tetap di Rumah, Dua Kelompok Tawuran di Tebet

Megapolitan
Kemenhub: Pemda Dapat Batasi Transportasi Publik Setelah Berstatus PSBB

Kemenhub: Pemda Dapat Batasi Transportasi Publik Setelah Berstatus PSBB

Megapolitan
Peneliti Gabungan IPB dan UI Temukan Senyawa Antivirus Corona

Peneliti Gabungan IPB dan UI Temukan Senyawa Antivirus Corona

Megapolitan
Wakil Wali Kota: Kondisi PNS Kota Bekasi yang Terinfeksi Covid-19 Sudah Membaik

Wakil Wali Kota: Kondisi PNS Kota Bekasi yang Terinfeksi Covid-19 Sudah Membaik

Megapolitan
Sembilan Rumah di Rawa Badak Selatan Terbakar, Diduga akibat Korsleting Listrik

Sembilan Rumah di Rawa Badak Selatan Terbakar, Diduga akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Pria Ditangkap karena Mencuri Saat Kebakaran di Rawa Badak Selatan

Pria Ditangkap karena Mencuri Saat Kebakaran di Rawa Badak Selatan

Megapolitan
Penumpang Menurun, PT KAI Kurangi Perjalanan Kereta

Penumpang Menurun, PT KAI Kurangi Perjalanan Kereta

Megapolitan
Warga Cipinang Melayu Bangun Gapura Penyemprot Disinfektan Otomatis

Warga Cipinang Melayu Bangun Gapura Penyemprot Disinfektan Otomatis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X