Kadisbud DKI Bersikukuh Rekomendasi Formula E di Monas dari TSP Bukan TACB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana menjelaskan, rekomendasi penggunaan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat untuk perhelatan Formula E memang seharusnya dari Tim Sidang Pemugaran (TSP).

Sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat salah ketik mengenai rekomendasi dalam surat tindak lanjut yang dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Hal ini disampaikan Iwan dalam rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta mengenai Formula E di Monas.

"Perlu diklarifikasi bahwa pernyataan Ketua TACB Mundardjito mengenai tidak diberikannya rekomendasi pemugaran dari TACB untuk revitalisasi kawasan Medan Merdeka sebagai lokasi Jakarta E-Prix telah sesuai dengan tugas TACB," ucap Iwan di lantai 1, Gedung DPRD DKI, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Gebrak Meja, Ketua DPRD DKI Memarahi Kadisbud soal Rekomendasi Penyelenggaraan Formula E di Monas Dirahasiakan

Menurut dia, rekomendasi memang menjadi tugas TSP. Sedangkan tugas TACB adalah untuk penetapan cagar budaya.

"Tugas TACB lebih kepada merekomendasikan penetapan cagar budaya. Ditandatangani oleh Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya Ibu Linda, Ketua TACB Prof Mundardjito, dan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta," jelasnya.

Beda dengan TACB Nasional

Berbeda dengan penjelasan Iwan, anggota TACB Nasional Arkeolog Junus Satrio Atmodjo, menegaskan, merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2010, yang berhak memberikan rekomendasi atas apa pun obyek cagar budaya adalah TACB, bukan Tim Sidang Pemugaran (TSP).

”Ini secara kuat disebutkan dalam UU,” katanya.

Kompas merunut ke Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1443/2017 tentang TACB dan TSP.

Kedua tim dinyatakan harus bersama-sama dalam memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Gubernur atas pelaksanaan revitalisasi, renovasi, konservasi, dan adaptasi cagar budaya.

Junus menjelaskan, semuanya harus dilihat lagi pada tupoksinya.

Baca juga: Kadisbud DKI Minta Maaf Usai Disemprot Ketua dan Anggota DPRD soal Rekomendasi Formula E yang Dirahasiakan

TSP sebetulnya lebih untuk memberikan arahan dan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan perubahan gedung karena konservasi, pemugaran.

Sementara untuk yang memberikan rekomendasi atas cagar budaya, khususnya cagar budaya naaional yang mengandung nilai-nilai nasional, seperti kawasan Medan Merdeka, adalah TACB.

Itu sebabnya TACB nasional mempertanyakan rekomendasi yang diberikan TSP DKI. Apakah rekomendasi itu murni suara tim atau pribadi ketua.

Terkait surat rekomendasi, Anies mengklaim telah mendapatkan surat itu dari TACB DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E 2020 di Monas.

Anies menyinggung soal rekomendasi tersebut dalam surat nomor 61/-1.857.23 yang dia kirimkan kepada Menteri Sekretaris Negara yang juga Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Pratikno, Selasa (11/2/2020).

"Dalam rangka menjaga fungsi, kelestarian lingkungan dan cagar budaya di kawasan Medan Merdeka dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan ke dalam Surat Kepala Dinas Kebudayaan tanggal 20 Januari 2020 Nomor 93/-1.853.15 tentang Penyelenggaraan Formula E 2020," tulis Anies, dikutip dari salinan surat yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Megawati Singgung Anies Baswedan: Kenapa Formula E Harus di Monas?

Anies menyatakan, penyelenggaraan Formula E akan melaksanakan dan menaati Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Namun Ketua TACB DKI Jakarta Mundardjito justru mengatakan, TACB tidak pernah mengeluarkan rekomendasi yang dimaksud Anies.

Mundardjito menyatakan tidak mengetahui surat rekomendasi yang dimaksud Anies.

"Saya enggak tahu, kami enggak bikin (rekomendasi), saya ketuanya kan," ujar Mundardjito saat dihubungi, Rabu (12/2/2020).

Setelah ada bantahan TACB itu, Iwan Wardhana kemudian menyebutkan bahwa rekomendasi didapat dari TSP, bukan dari TACB.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengaku surat itu salah ketik dan akan mengirimkan surat untuk memperbaiki surat itu. Sebab, ada kesalahan ketikan dalam surat yang dikirimkan pada 11 Februari tersebut.