[POPULER JABODETABEK] Gebrak Meja Ketua DPRD DKI Marahi Kadisbud soal Formula E | Anies Dibela PKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi beraksi meluapkan amarahnya dalam rapat dengan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana kemarin, Rabu (19/2/2020).

Prasetyo berang dengan pernyataan Iwan ke media yang enggan mengungkap rekomendasi pelaksanaan Formula E di Monas yang akhirnya menuai polemik saat ini.

Iwan ketika itu menyebut soal proses pemberian rekomendasi itu sebagai "urusan dapur kami" sehingga publik tak berhak tahu.

Baca juga: Duduk Perkara Kadisbud DKI Dicecar dan Dimarahi Ketua hingga Anggota DPRD

Kemarahan Prasetyo ini menjadi berita paling populer di Megapolitan Kompas.com sepanjang kemarin.

Selain itu, ada pula kabar soal pernyataan PKS yang membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai lebih baik dalam menangani banjir daripada Ahok hingga kisruh aksi rampas motor mata elang yang berbuntut pidana.

Jika Anda terlewat, berikut ringkasan empat berita populer Megapolitan Kompas.com sepanjang kemarin:

1. Ketua DPRD DKI gebrak meja marahi pejabat Pemprov

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mencecar Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana soal masalah rekomendasi penyelenggaraan Formula E di Monumen Nasional ( Monas), Jakarta Pusat.

Prasetio menyindir Iwan terkait penyataan Iwan di media massa yang menyebutkan bahwa isi surat rekomendasi Tim Sidang Pemugaran (TSP) terkait penyelenggaraan Formula E di Monas tak perlu diketahui publik.

Ia meminta Iwan berhati-hati saat memberikan pernyataan kepada media massa.

Baca juga: Kadisbud DKI Minta Maaf Usai Disemprot Ketua dan Anggota DPRD soal Rekomendasi Formula E yang Dirahasiakan

"Pak Iwan kalau bicara di media hati-hati. Pak Iwan tahu pemda enggak? Tahu? Ada apa saja di pemerintahan daerah? Tolong, tolong dijawab," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Rabu (19/2/2020).

Politisi PDI-P itu meminta Iwan menarik ucapan yang menyatakan bahwa rekomendasi TSP itu rahasia dapurnya dan tak perlu diketahui publik.
"Kok ucapannya Bapak sebegitu hebatnya di media seakan-akan ini urusan perut Bapak sendiri. Tolong ucapan itu tarik di depan mata saya," kata dia.

Prasetio juga memperingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan urusan administrasi perizinan Formula E di Monas dengan baik dan benar.

Pasalnya, dalam surat bernomor 61/-1.857.23 yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri Sekretaris Negara yang juga Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Pratikno, tertulis bahwa sudah ada rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E 2020 di Monas.

Namun, hal itu kemudian dibantah oleh anggota TACB Mundardjito. Pemprov DKI belakangan justru mengatakan bahwa rekomendasi itu dari TSP, bukan dari TACB.

"Kedua, tolonglah buat surat yang betul. Saya sebagai pimpinan (DPRD DKI) tidak menolak loh adanya Formula E awalnya. Lu sebagai anak buahnya Gubernur kasih tahu, kalau ada Gubernur. Ada salah, kasih tahu," kata Prasetio sambil menggebrak meja.

Baca selengkapnya di sini.

KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

2. PKS Bela Anies soal survei penanganan banjir

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohammad Arifin mengklaim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih berhasil menangani banjir ketimbang mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Arifin menyatakan demikian saat ditanyakan mengenai hasil Survei Indo Barometer yang menyebutkan bahwa Ahok paling berhasil menangani masalah banjir Ibu Kota dibanding Anies.

"Saya mau pelajari dulu surveinya, sampelnya seperti apa. Kan kalau yang kita kaji perbandingannya jauh lebih bagus yang sudah dilakukan Anies," kata Arifin di DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/2/2020) sore.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Arifin menuturkan, keberhasilan Anies dalam mengatasi banjir salah satunya bisa dilihat dari titik lokasi banjir di Jakarta yang disebut berkurang.

Kemudian, jumlah pengungsi yang menjadi korban banjir lebih sedikit.
"Titik-titik banjir berkurang zaman Anies, kemudian pengungsi jauh lebih minimal di zaman Pak Anies dibanding gubernur sebelum-sebelumnya," kata dia.

Selain itu, politisi PKS ini menambahkan, Anies lebih berhasil dalam mengatasi urusan macet.

Salah satunya melalui program pengintegrasian transportasi dengan Jaklingko.

Baca juga: Tanggapi Survei Indo Barometer, Anak Buah Anies Klaim Sudah Kerja Maksimal Atasi Banjir

"Soal macet, Anies juga lebih rendah. Contohnya beliau dapat penghargaan tingkat nasional dalam penanganan transportatsi, urutan ketiga di dunia. Itu salah satunya (Jaklingko), program transportasi terintegrasi dan itu di zaman beliau," tuturnya.

Sebelumnya, hasil survei Indo Barometer menempatkan Ahok sebagai gubernur yang paling berhasil menangani masalah banjir di Ibu Kota.

"Satu, banjir, paling banyak dianggap berhasil Ahok 40 persen, lalu Jokowi 25 persen, Pak Anies (Baswedan) 4 persen," ungkap Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari saat konferensi pers di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Berdasarkan survei, sebanyak 61,4 persen responden menilai Pemprov DKI Jakarta lebih bertanggung jawab dibanding pemerintah pusat (26,2 persen).

Baca selengkapnya di sini.

3. Tiga mata elang jadi tersangka

Polisi menetapkan tiga tersangka atas kasus keributan antara kelompok pengemudi ojek online (ojol) dengan mata elang di Jalan Pemuda, Rawamangun.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Arie Ardian mengatakan, tiga tersangka itu merupakan anggota mata elang, masing-masing berinisial R, V, dan H.

"Sekarang sudah dilakukan proses penyidikan dan sudah ada 3 orang yang kita jadikan tersangka terkait yang pengambilan motor secara paksa," kata Arie di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2020).

Arie menjelaskan, dua orang ditetapkan sebagai tersangka karena pengambilan motor milik pengemudi secara paksa.

Baca juga: Polisi Buru Anggota Mata Elang yang Diduga Pukul Pengemudi Ojol

"Kita jadikan tersangka terkait yang pengambilan motor secara paksa. Kita kenakan pasal 365 KUHP Juncto Pasal 335 KUHP," ungkap Arie.
Sedangkan, satu orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena memukul pengemudi ojol.

Pasalnya, dia membantu dua temannya yang hendak mengambil motor ojol secara paksa.

"Awalnya pengemudi ojol ini ditarik motornya oleh 2 orang, kemudian datang 1 orang untuk membantu menyelesaikan," kata Arie.

"Terjadi perselisihan sehingga terjadi pemukulan di situ. Kita kenakan Pasal 170 KUHP," lanjutnya.

Baca selengkapnya di sini.

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Pekerja beraktivitas di lokasi proyek revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Kamis (6/2/2020). Proses revitalisasi TIM yang ditargetkan selesai pada tahun 2021 itu sudah memasuki tahap II yakni membongkar gedung Graha Bhakti Budaya dan Galeri Cipta I. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

4. Anies: Cukup, Thank You, Ampun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menjawab pertanyaan wartawan soal rencana Komisi X DPR RI yang akan memanggilnya terkait polemik revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

Anies tidak menjawab saat ditanya apakah akan memenuhi panggilan Komisi X DPR RI.

"Cukup, thank you, nanti jadi judul (berita) lagi. Cukup, thank you, ampun," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

Forum Seniman Peduli TIM sebelumnya menyatakan, Anies tak pernah melibatkan mereka dalam rencana revitalisasi TIM.

Baca juga: DKJ Mengaku Tak Dilibatkan Dalam Tim Revitalisasi Taman Ismail Marzuki

Pimpinan Forum Seniman Peduli TIM, Radhar Panca Dahana, mengibaratkan keputusan Anies yang mendadak menyebabkan kegiatan mereka di TIM berantakan.

"Mendadak, kami hancur berantakan, kira-kira begitu. Tanpa ada kompromi," kata Radhar dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

"Enggak ada bicara sama sekali dengan kami, kebijakan itu. Tahu-tahu sudah diberlakukan," kata dia.

Baca juga: Dibanding Moratorium Revitalisasi TIM, DKJ Pilih Fokus Kawal Suara Seniman

Radhar mengatakan, pada dasarnya para seniman setuju jika revitalisasi yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta demi membuat TIM lebih baik.

Namun, dia menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang tidak melibatkan mereka.

Seusai RDPU dengan Forum Seniman Peduli TIM, Komisi X DPR berencana untuk memanggil Anies guna membahas proyek revitalisasi tersebut.

Komisi X juga akan memanggil DPRD DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang terlibat dalam revitalisasi TIM.

Baca selengkapnya di sini.